Menteri Hukum Janji Kaji Ulang Kenaikan Biaya Lepas Status WNI Rp 5 Juta

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tengah menjadi sorotan setelah kenaikan signifikan biaya layanan lepas status Warga Negara Indonesia (WNI) dari Rp 1 juta menjadi Rp 5 juta. Menanggapi hal ini, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kenaikan tarif tersebut.

Kajian Ulang Tarif Lepas Status WNI oleh Kemenkumham

Dalam pernyataannya pada Jumat (24/7/2026), Supratman menegaskan bahwa kenaikan biaya layanan tersebut akan dikaji ulang melalui rapat internal bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses ini bertujuan memastikan bahwa penyesuaian tarif tidak memberatkan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan administratif.

"Kami akan mengkaji kembali untuk melakukan review akan kita bahas secara internal. Menyangkut soal kenaikan-kenaikan yang tadi," kata Supratman.

Kajian ini merupakan respons langsung terhadap gelombang kritik publik yang menyatakan keberatan atas lonjakan tarif yang dianggap terlalu tinggi. Kemenkumham berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Kritik dan Respons Publik terhadap Kenaikan Tarif

Kenaikan biaya lepas status WNI dari Rp 1 juta menjadi Rp 5 juta memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Banyak yang menilai tarif baru ini memberatkan, terutama bagi warga yang ingin mengubah status kewarganegaraan karena alasan pribadi atau pekerjaan.

• Biaya sebelumnya: Rp 1 juta
• Biaya baru: Rp 5 juta
• Perubahan tarif berlaku sejak pertengahan tahun 2026
• Menimbulkan pro dan kontra di masyarakat

Menurut Supratman, masukan dari masyarakat sangat penting agar kebijakan yang diterapkan tetap adil dan transparan.

"Intinya sekali lagi ini menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Hukum untuk mendengar apa yang menjadi suara publik di depan," ujarnya.

Konsekuensi dan Implikasi Kenaikan Tarif

Kenaikan biaya ini sebenarnya bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional dan meningkatkan kualitas layanan. Namun, lonjakan sebesar 500 persen ini berpotensi mengurangi jumlah warga yang ingin melepaskan status WNI karena alasan biaya.

Di sisi lain, tarif tinggi bisa menjadi penghalang administratif yang membuat proses ini hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberpihakan dan keadilan sosial dalam pelayanan publik.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, janji evaluasi dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas adalah langkah yang tepat menyusul respons keras dari masyarakat. Kenaikan biaya yang signifikan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut prinsip aksesibilitas dan keadilan dalam layanan administrasi negara.

Kemenkumham harus berhati-hati agar penyesuaian tarif tidak justru menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Evaluasi yang transparan dan melibatkan publik akan menjadi kunci untuk memastikan kebijakan ini tidak hanya menguntungkan sisi fiskal, tapi juga memperhatikan kesejahteraan warga negara.

Ke depan, masyarakat dan pengamat hukum perlu mengawasi proses evaluasi ini agar tidak menjadi sekadar janji politik. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan solusi alternatif agar proses lepas status WNI tetap terjangkau dan tidak membebani warga secara berlebihan.

Untuk informasi lebih lanjut dan update terbaru, Anda dapat membaca berita asli di Kompas.com dan mengikuti perkembangan dari sumber resmi Kemenkumham.