PDIP Larang Keras Kader Manfaatkan Program MBG untuk Cari Untung

PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas melarang seluruh kadernya memanfaatkan program makan bergizi gratis (MBG) untuk mencari keuntungan finansial maupun bentuk manfaat material lainnya. Larangan ini disampaikan melalui surat resmi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026.

Instruksi Tegas DPP PDIP soal Program MBG

Dalam surat tersebut, DPP PDIP menginstruksikan agar kader pada tiga pilar partai—yaitu struktural, legislatif, dan eksekutif—tidak memanfaatkan Program MBG secara langsung maupun tidak langsung untuk keuntungan pribadi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan rakyat dan integritas partai.

"DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh kader partai pada tiga pilar partai (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif), dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya,"

Pengawasan dan Sanksi bagi Pelanggar

Kader PDIP juga diminta untuk mengawal pelaksanaan Program MBG di daerah masing-masing agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, transparan, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat. Pelanggaran terhadap instruksi ini akan dianggap sebagai pelanggaran disiplin partai dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan internal partai.

• Menjaga integritas kader partai
• Mencegah penyalahgunaan kewenangan
• Memastikan program MBG tidak disalahgunakan untuk bisnis
• Menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggar

Pernyataan Politisi PDIP Guntur Romli

Politisi PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya surat instruksi tersebut dan menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengizinkan kadernya untuk mencari keuntungan pribadi dari program MBG. Ia menjelaskan bahwa surat ini sekaligus menjadi jawaban atas tuduhan Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati, yang menyatakan bahwa kader partai politik memiliki keterlibatan dalam bisnis MBG.

"Dengan adanya larangan tersebut sikap Partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,"

Lebih lanjut, Guntur menegaskan, "Dengan demikian partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG."

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah tegas PDIP ini penting sebagai respons terhadap potensi penyalahgunaan program pemerintah yang seharusnya murni untuk kepentingan masyarakat. Larangan memanfaatkan MBG untuk keuntungan pribadi menandakan komitmen partai dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik di tengah isu politisasi program sosial yang kerap terjadi di Indonesia.

Namun, tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana implementasi pengawasan di tingkat daerah dapat berjalan efektif. Dengan banyaknya kader yang tersebar, risiko penyimpangan tetap ada, sehingga transparansi dan pelibatan masyarakat sangat dibutuhkan agar program MBG benar-benar tepat sasaran dan bebas dari praktik komersialisasi.

Selanjutnya, publik harus terus memantau sikap partai dan efektivitas sanksi yang diberikan agar instruksi ini bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi contoh nyata bahwa program sosial tidak boleh dijadikan ladang bisnis politik. Ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat regulasi dan pengawasan program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan rakyat.