Febrie Adriansyah Tak Pakai Rompi Tahanan, Diduga Pegang Kartu As Proses Hukum

Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, kembali menjadi pusat perhatian publik setelah tidak mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda (pink) usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Kejadian ini menimbulkan dugaan adanya perlakuan khusus terhadap dirinya, meskipun sudah berstatus tersangka dalam kasus hukum yang sedang menjeratnya.

Kontroversi Rompi Tahanan dan Implikasinya

Penggunaan rompi tahanan adalah simbol formal yang menandai status hukum seseorang sebagai tersangka atau tahanan. Namun, Febrie tidak mengenakan rompi tahanan tersebut saat keluar dari pemeriksaan, sesuatu yang dianggap menimbulkan kesan istimewa dan menimbulkan pertanyaan publik mengenai kesetaraan dalam penegakan hukum.

Pakar hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro, mengkritik hal ini dengan tegas. Menurutnya, prinsip penegakan hukum menuntut perlakuan yang sama bagi semua orang tanpa terkecuali.

"Jadi kalau kemudian Febri justru tidak dipakaikan rompi pink, saya rasa itu perlakuan yang mengistimewakan Febri yang justru merusak perspektif publik terhadap penegakan hukum yang terjadi, ada rasa ketidakadilan antara satu dengan yang lain," ujar Herdiansyah pada Sabtu (25/7/2026).

Dugaan Kartu As Sebagai Posisi Tawar Febrie

Lebih jauh, Herdiansyah menduga bahwa perlakuan khusus yang diberikan kepada Febrie berkaitan dengan keberadaan "kartu as" yang dimilikinya sebagai posisi tawar dalam proses hukum yang sedang berjalan. Kartu as ini diperkirakan berupa informasi penting yang dapat menyangkut pihak-pihak lain, termasuk orang-orang dengan relasi kekuasaan saat ini.

"Dia memegang kartu as, bisa jadi dia diperlakukan istimewa supaya tidak bernyanyi, membocorkan, menyampaikan semua informasi yang memang bisa jadi tersangkut-paut dengan orang lain, terlebih orang-orang yang punya relasi kekuasaan hari ini," jelasnya.

Hal ini membuka spekulasi bahwa ada kepentingan tertentu yang ingin menjaga agar informasi yang dimiliki Febrie tidak tersebar luas, sehingga mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

Alasan Kejaksaan dan Respons Publik

Kejaksaan Agung memberikan alasan bahwa ketidakterpakaian rompi tahanan oleh Febrie disebabkan oleh kondisi pemeriksaan yang sudah larut malam sehingga terjadi kelalaian. Namun, alasan ini dianggap tidak masuk akal oleh banyak pihak, karena penggunaan rompi tahanan merupakan prosedur standar dan perlakuan sederhana yang seharusnya dijalankan tanpa terkecuali.

Dalam konteks hukum, perlakuan berbeda terhadap tersangka dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Perbandingan dan Situasi Serupa

• Kasus penahanan Febrie Adriansyah juga mengingatkan pada penahanan eks penyidik KPK dan tindak lanjut Kejaksaan Agung yang menunjukkan keseriusan dalam mengusut kasus ini.
• Penggeledahan dan penanganan kasus Febrie yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung telah mendapat pembenaran dari pakar hukum, asalkan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus Febrie Adriansyah ini menjadi cerminan penting tentang bagaimana penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal kesetaraan perlakuan terhadap tersangka. Perlakuan istimewa terhadap seorang tersangka, apalagi yang pernah memegang posisi strategis seperti Jampidsus, berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap independensi hukum.

Lebih jauh, dugaan bahwa Febrie memegang "kartu as" sebagai posisi tawar menambah dimensi kompleksitas kasus ini. Jika benar ada informasi penting yang disembunyikan, maka proses hukum bisa menjadi tidak transparan dan tidak adil, yang tentu akan berdampak negatif pada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara umum.

Ke depan, publik dan media harus terus mengawasi perkembangan kasus ini, menuntut transparansi, dan memastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada siapa pun. Ini menjadi ujian bagi institusi hukum di Indonesia untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

Untuk informasi lebih lengkap tentang kasus ini, dapat dilihat pada sumber aslinya di Sindonews.