PPPK Biro Hukum Pemprov Sulbar Dapat Pujian, Tetap Berbagi Takjil Tanpa THR

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat kembali menunjukkan semangat sosialnya pada Jumat, 13 Maret 2026. Meski tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR), mereka dengan ikhlas membagikan paket sembako dan takjil kepada warga kurang mampu di beberapa titik di Mamuju.

Inisiatif Berbagi dari PPPK Biro Hukum

Kepala Biro Hukum Sulawesi Barat, Suhendra, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil inisiatif mandiri dari para PPPK di lingkungan Biro Hukum. Mereka ingin berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan, menunjukkan kepedulian meski dengan keterbatasan finansial yang mereka miliki.

"Ini merupakan inisiatif dari teman-teman PPPK Biro Hukum untuk berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, mereka tetap menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu sesama," kata Suhendra.

Menurutnya, tindakan tersebut selaras dengan nilai-nilai Panca Daya yang mengutamakan kepedulian sosial dan keberpihakan kepada masyarakat sebagai bagian dari pengabdian aparatur pemerintah.

Makna Kepedulian Sosial dalam Pengabdian Aparatur

Kegiatan berbagi paket sembako dan takjil ini tidak hanya sekadar aksi sosial, tapi juga simbol bahwa kehadiran pemerintah harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Semangat berbagi dan gotong royong ini diharapkan dapat terus tumbuh dan menjadi budaya di lingkungan aparatur pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Nilai kebersamaan dan solidaritas sosial yang terbangun melalui kegiatan ini juga mendukung semangat pembangunan daerah yang mengedepankan pemberdayaan dan keberpihakan terhadap warga kurang mampu.

Apresiasi dari Gubernur Sulawesi Barat

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif PPPK Biro Hukum tersebut. Menurut Gubernur, aksi ini menjadi contoh nyata bahwa pengabdian aparatur tidak melulu soal tugas administratif, tetapi juga bagaimana mereka peduli dan berbagi dengan masyarakat.

"Ini adalah contoh baik bahwa nilai pengabdian aparatur tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pemerintahan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap masyarakat," ujar Gubernur Suhardi Duka.

Gubernur juga menegaskan bahwa semangat berbagi ini sejalan dengan visi pembangunan daerah melalui Panca Daya, yang menitikberatkan penguatan solidaritas sosial dan keberpihakan kepada masyarakat sebagai pondasi kemajuan Sulawesi Barat.

Daftar Manfaat dan Dampak Positif Kegiatan PPPK Biro Hukum

• Meningkatkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial antar aparatur pemerintah dan masyarakat.
• Memberikan bantuan langsung kepada warga kurang mampu berupa paket sembako dan takjil.
• Mendorong budaya gotong royong dalam lingkungan kerja pemerintahan.
• Menjadi contoh positif bagi institusi pemerintahan lain untuk melakukan aksi sosial nyata.
• Menguatkan nilai-nilai Panca Daya dalam pembangunan daerah Sulawesi Barat.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, inisiatif PPPK Biro Hukum ini bukan hanya sekadar kegiatan sosial biasa, melainkan sebuah bukti pengabdian tulus di tengah tantangan birokrasi dan keterbatasan fasilitas. Keputusan untuk tetap berbagi meskipun tanpa adanya THR menunjukkan integritas dan nilai kemanusiaan yang tinggi.

Lebih jauh, kegiatan ini dapat menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah lain untuk menggalakkan program sosial yang melibatkan aparatur pemerintah secara langsung. Hal ini berpotensi memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa saling memiliki dan peduli yang selama ini mungkin kurang terekspos.

Kedepannya, penting untuk mengawal dan mendokumentasikan aksi-aksi seperti ini agar menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain. Semangat gotong royong dan pengabdian yang nyata seperti ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan inklusif dan berkeadilan di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Barat yang tengah berkembang.

Untuk itu, masyarakat dan pihak terkait dihimbau untuk terus memantau dan mendukung kegiatan sosial aparatur pemerintah agar dampak positifnya dapat dirasakan lebih luas di masa mendatang.