Penggeledahan KPK di Bengkulu Murni Terkait Kasus OTT Rejang Lebong, Bukan Wali Kota

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kota Bengkulu yang menimbulkan polemik di masyarakat. Namun, Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menegaskan bahwa penggeledahan tersebut tidak ada kaitannya dengan Wali Kota maupun Pemkot Bengkulu. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang terkait aktivitas penyidik KPK di rumah salah satu Kepala Dinas di Kota Bengkulu.

Penggeledahan KPK Bagian dari Pengembangan Kasus OTT Rejang Lebong

Menurut Dr. Elfahmi Lubis, S.H., M.H., C.Med., C.PArbiter, anggota Tim Hukum Pemkot Bengkulu, penggeledahan itu merupakan bagian dari proses penyidikan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif. Ia menegaskan bahwa berdasarkan rilis resmi KPK, penggeledahan yang dilakukan di sebuah lokasi di Kota Bengkulu murni untuk mengembangkan kasus tersebut.

“Perlu kami jelaskan bahwa penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di sebuah lokasi di Kota Bengkulu tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Kota Bengkulu. Hal itu merujuk pada rilis resmi KPK bahwa proses penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan perkara OTT Bupati Rejang Lebong beberapa waktu lalu,” ujar Elfahmi pada Minggu (26/07/2026).

Ia kembali mempertegas bahwa penggeledahan di rumah kepala dinas tersebut bukan bagian dari penyidikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bengkulu.

Tidak Ada Penegakan Hukum KPK terhadap Pemkot Bengkulu Saat Ini

Elfahmi menegaskan sampai saat ini belum ada proses penegakan hukum oleh KPK yang menyangkut Pemkot Bengkulu maupun Wali Kota.

“Saat ini tidak ada satu pun kegiatan penegakan hukum yang dilakukan KPK yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Pemda Kota Bengkulu. Jika ada yang mengait-ngaitkan, itu hanya opini dan cenderung merupakan berita hoaks,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa aktivitas pemerintahan berjalan normal dan pelayanan publik tidak terganggu akibat penggeledahan tersebut.

“Proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bengkulu berjalan seperti biasa. Kegiatan penyidik KPK kemarin sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemkot,” tambahnya.

Aktivitas Wali Kota Bengkulu Tetap Normal

Tim Hukum juga menginformasikan bahwa Wali Kota Bengkulu saat ini berada di Kota Bengkulu dan menjalankan aktivitas rutin.

“Karena Sabtu dan Minggu merupakan hari libur, beliau lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah dan sesekali menerima tamu, baik dari teman, keluarga maupun pejabat di lingkungan Pemkot Bengkulu,” ungkap Elfahmi.

Peringatan Tim Hukum Pemkot Terhadap Opini Keliru

Di akhir pernyataannya, Tim Hukum Pemkot Bengkulu mengingatkan agar masyarakat dan media tidak membangun opini yang mengaitkan penggeledahan KPK dengan Pemkot atau Wali Kota tanpa dasar yang jelas.

“Kami tegaskan, jangan pernah ada pihak yang mengait-ngaitkan penggeledahan KPK dengan Pemkot apalagi dengan Wali Kota. Tidak ada hubungannya sama sekali. Apabila ada pihak yang dengan sengaja membangun narasi dan opini sepihak yang merugikan Pemkot maupun Wali Kota, maka tim hukum tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap siapa pun yang menyebarkan hoaks atau mendiskreditkan Pemerintah Kota Bengkulu maupun Wali Kota,” tegas Elfahmi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penegasan Tim Hukum Pemkot Bengkulu sangat krusial untuk menghindari kesalahpahaman publik yang bisa memicu keresahan di masyarakat. Isu penggeledahan KPK seringkali langsung dikaitkan dengan pejabat daerah setempat tanpa melihat konteks hukum yang sebenarnya. Dalam kasus ini, penggeledahan yang dilakukan adalah bagian dari pengembangan kasus OTT di Rejang Lebong, yang secara administratif berbeda wilayah dan pemerintahan dari Kota Bengkulu.

Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi efektif dari lembaga hukum seperti KPK dan pemerintah daerah agar informasi yang beredar tidak simpang siur. Jika narasi yang keliru terus berkembang, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik.

Kedepannya, masyarakat perlu lebih kritis dan menunggu konfirmasi resmi sebelum menerima informasi terkait kasus hukum yang melibatkan pejabat publik. Sementara itu, pihak Pemkot Bengkulu juga perlu aktif memberikan update dan klarifikasi agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan.

Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengakses sumber resmi pemberitaan di Infonegeri.