Amran Bongkar Perusahaan Beras Raup Untung Tak Wajar Rp 2 T/Bulan, Negara Rugi Rp 98 T

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap fakta mengejutkan terkait praktik mafia beras yang masih marak di Indonesia dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp98 triliun. Dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/7/2026), Amran menyampaikan bahwa ada perusahaan penggilingan beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga Rp2 triliun per bulan pada musim panen.

Modus Keuntungan Tak Wajar dalam Tata Niaga Beras Nasional

Analisis tata niaga beras nasional menunjukkan bahwa peredaran beras premium yang tidak sesuai standar mutu menjadi salah satu faktor kerugian besar tersebut. Dari temuan Kementerian Pertanian, sekitar 85,56% sampel beras premium yang beredar tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Bahkan, 39,75% atau setara dengan 12,2 juta ton beras premium melanggar standar mutu, yang berkontribusi pada kerugian negara hingga Rp98 triliun.

Amran juga menegaskan bahwa keuntungan yang diraih oleh perusahaan-perusahaan besar penggilingan beras sangat timpang dibandingkan dengan pendapatan petani. Dari produksi padi nasional senilai Rp537 triliun dan produksi beras sebanyak 34,69 juta ton, pendapatan rumah tangga petani hanya mencapai Rp1,87 juta dari alokasi Rp215 triliun, sedangkan pengusaha penggilingan atau rice milling unit (RMU) memperoleh porsi terbesar hingga Rp259 triliun.

Ketimpangan Penguasaan Pasokan dan Distribusi Beras

Lebih jauh, Amran memaparkan bahwa rantai pasok beras nasional masih dikuasai oleh kelompok usaha besar. Sebanyak 1.056 penggilingan skala besar menguasai sekitar 40% pasokan gabah nasional atau setara 25 juta ton per tahun, setara dengan serapan 161.401 penggilingan skala kecil yang juga menyerap 25 juta ton gabah per tahun.

Rantai distribusi yang panjang, mulai dari petani, pedagang pengepul, distributor, subdistributor, pedagang grosir hingga ritel, turut menciptakan keuntungan berlapis-lapis bagi para perantara. Total keuntungan para perantara ini diperkirakan mencapai Rp313,08 triliun, jauh melebihi pendapatan petani. Praktik ini juga memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial dan menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Upaya Pemerintah Memperpendek Rantai Distribusi

Menanggapi ketimpangan tersebut, pemerintah mendorong distribusi beras melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Model distribusi ini diharapkan dapat memperpendek rantai pasok sehingga margin keuntungan yang dinikmati petani dan konsumen bisa meningkat. Potensi nilai tambah dari skema ini diperkirakan mencapai Rp50 triliun.

Amran menegaskan bahwa angka keuntungan triliunan rupiah yang diraih perusahaan penggilingan bukanlah keuntungan bisnis yang wajar, melainkan merampas hak rakyat dan menipu. Pernyataan tersebut juga menanggapi isu viral tentang penggilingan yang meraup keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan di musim panen, yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pengungkapan Menteri Pertanian Amran Sulaiman memperlihatkan bahwa masalah mafia beras bukan sekadar isu ekonomi biasa, melainkan persoalan struktural yang telah merugikan negara dan petani secara masif. Ketimpangan distribusi keuntungan antara petani dan pelaku usaha besar menunjukkan perlunya reformasi mendasar dalam tata niaga beras nasional.

Keberadaan perusahaan penggilingan yang menguasai pasokan hingga 40% dan praktik penyimpangan mutu beras menandakan bahwa pengawasan dan regulasi yang ada saat ini masih belum efektif. Pemerintah harus memperkuat pengawasan kualitas beras serta memastikan subsidi tepat sasaran agar tidak disalahgunakan demi keuntungan segelintir pihak.

Ke depan, perhatian harus difokuskan pada pemberdayaan petani dan pengembangan sistem distribusi yang transparan dan adil, seperti melalui koperasi desa. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan kualitas beras nasional. Masyarakat dan konsumen juga perlu terus mengawasi agar praktik mafia beras tidak merugikan hak mereka sebagai pembeli.

Untuk informasi lebih lengkap dan update terkini, Anda dapat mengakses berita asli dari CNBC Indonesia dan sumber resmi terkait lainnya.