Mendagri Tito Karnavian Minta Partai Sekolahkan Calon Kepala Daerah Cegah OTT

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan tegas kepada partai politik agar lebih serius dalam membekali calon kepala daerah sebelum diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2026. Hal ini disampaikan menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak buruk terhadap citra pemerintahan dan tata kelola daerah.

Permintaan Mendagri kepada Partai Politik

Dalam pernyataannya di Gedung DPR RI, Kamis (30/7/2026), Tito Karnavian menegaskan bahwa partai politik harus mengadakan pelatihan atau pendidikan khusus bagi calon kepala daerah sebelum mengusung mereka dalam Pilkada.

"Yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat. Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu," ujar Tito.

Menurut Tito, pembekalan ini sangat penting agar calon kepala daerah memahami tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan daerah secara transparan, serta mekanisme birokrasi yang efektif dan bersih dari praktik korupsi.

Urgensi Pelatihan Calon Kepala Daerah

Maraknya OTT kepala daerah yang terjadi dalam dua tahun terakhir menjadi bukti nyata bahwa seleksi calon kepala daerah yang dilakukan partai politik masih belum optimal. Banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena kurangnya pemahaman dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

• OTT kepala daerah meningkat dan menjadi sorotan publik.
• Kurangnya pembekalan calon kepala daerah soal tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
• Perlu penanaman integritas dan etika birokrasi yang baik sebelum Pilkada.
• Partai politik sebagai pengusung punya tanggung jawab besar dalam proses seleksi dan pendidikan calon.

Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik korupsi dan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah setelah Pilkada.

Peran Kemendagri dalam Pelatihan

Tito Karnavian juga menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri siap membantu partai politik dalam menyelenggarakan pelatihan tersebut. Kemendagri dapat memberikan materi dan fasilitasi terkait pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dan tata kelola keuangan yang transparan.

"Kalau partai politik ingin menyelenggarakan pelatihan bagi calon kepala daerah, kami siap dilibatkan," tambah Tito.

Ini merupakan sinyal positif bahwa pemerintah ingin memastikan proses Pilkada tidak hanya sekadar pemilihan, tetapi juga menghasilkan pemimpin daerah yang kompeten dan berintegritas.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, permintaan Mendagri Tito Karnavian ini bukan sekadar himbauan biasa, melainkan sebuah game-changer dalam proses seleksi calon kepala daerah. Dengan maraknya OTT kepala daerah, sudah saatnya partai politik bukan hanya mencari figur yang populer atau kuat secara elektoral, tetapi juga yang memiliki kapasitas manajerial dan etika kepemimpinan yang mumpuni.

Jika partai politik serius menjalankan tugas ini, potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat berkurang secara signifikan. Namun, tantangan terbesar adalah komitmen partai untuk tidak hanya sekadar formalitas pelatihan, melainkan benar-benar menerapkan standar ketat dalam memilih calon.

Ke depan, publik perlu mengawasi bagaimana implementasi pelatihan ini berjalan dan apakah Kemendagri serta partai politik mampu bersinergi secara efektif. Jika langkah ini berhasil, bukan tidak mungkin kualitas kepala daerah di Indonesia meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah kembali pulih.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca berita lengkapnya di Kompas.com dan mengikuti update terbaru dari media terpercaya lainnya.