Layanan Hukum Tetap Siaga Saat Mudik, Kakanwil Andi Basmal Dorong Pemanfaatan Digital

Selama periode mudik, layanan hukum tetap tersedia bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkumham Sulsel), Andi Basmal, yang mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam pernyataannya pada Minggu, 15 Maret 2026, Andi Basmal menyampaikan pentingnya menjaga akses layanan hukum selama masa mudik, agar masyarakat tetap bisa memperoleh pelayanan hukum tanpa hambatan walaupun sedang dalam perjalanan bersama keluarga.

Layanan Digital Kemenkumham: Kemudahan Akses Hukum Selama Mudik

Menurut Andi Basmal, kemajuan teknologi telah memungkinkan berbagai layanan publik Kementerian Hukum dapat diakses secara daring. Layanan tersebut meliputi:

• Layanan kekayaan intelektual (HKI), seperti pendaftaran hak cipta, paten, dan merek
• Administrasi hukum umum, seperti pembuatan akta notaris dan dokumen hukum lainnya
• Informasi dan konsultasi hukum yang dapat diakses melalui platform resmi Kemenkumham

Semua layanan ini dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Hukum yang dirancang responsif dan mudah dijangkau melalui smartphone maupun perangkat digital lainnya.

Transformasi Digital: Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan

Andi Basmal menegaskan bahwa transformasi digital di Kemenkumham merupakan langkah strategis untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Dengan digitalisasi layanan, masyarakat tidak perlu khawatir jika membutuhkan bantuan hukum saat tengah melakukan perjalanan mudik.

“Layanan hukum tetap hadir untuk masyarakat. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan digital yang tersedia sehingga kebutuhan layanan tetap dapat diakses dengan mudah, kapan pun dan di mana pun,” ujar Andi Basmal.

Penggunaan layanan digital ini juga diharapkan dapat mengurangi antrean dan kontak fisik di kantor layanan, sehingga sejalan dengan protokol kesehatan yang masih perlu diperhatikan di masa pandemi.

Manfaat Layanan Hukum Digital bagi Masyarakat

Berikut beberapa keuntungan yang dapat dirasakan masyarakat dengan memanfaatkan layanan hukum digital selama mudik:

1. Praktis dan mudah diakses kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor.
2. Efisiensi waktu karena proses administrasi dapat dilakukan secara online.
3. Transparansi pelayanan dengan sistem yang terintegrasi dan update status secara real-time.
4. Mengurangi risiko penularan penyakit dengan menghindari kerumunan di lokasi pelayanan.

Dengan demikian, layanan hukum digital menjadi solusi tepat bagi masyarakat yang tetap ingin mendapatkan pelayanan prima selama momentum mudik Lebaran.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, inisiatif Kemenkumham Sulsel dalam mendorong pemanfaatan layanan hukum digital saat mudik merupakan langkah progresif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Di tengah mobilitas tinggi selama musim mudik, akses layanan hukum yang tetap terbuka secara digital akan mencegah terhambatnya hak-hak hukum masyarakat.

Namun, tantangan terbesar tetap pada pemerataan akses internet dan literasi digital. Pemerintah perlu memastikan bahwa layanan digital ini dapat diakses merata, termasuk di daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai cara menggunakan layanan digital juga harus diperkuat agar semua kalangan dapat merasakan manfaatnya.

Kedepannya, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik hukum harus terus dikembangkan dan disempurnakan agar mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Layanan hukum yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja menjadi modal penting bagi peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum di Indonesia.

Masyarakat disarankan untuk terus mengikuti update terkait layanan digital Kemenkumham agar tidak ketinggalan kemudahan yang ditawarkan. Ini juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk semakin terbiasa dengan transformasi digital yang berlangsung di berbagai sektor pelayanan publik.

Dengan demikian, meskipun sedang dalam perjalanan mudik, masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya dapat tetap terlayani secara hukum dengan baik tanpa harus mengorbankan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan.