Isu Surpres Pergantian Kapolri: Pemerhati Hukum Minta Jangan Jadi Komoditas Politik

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Saputra Hasibuan, mengingatkan agar isu Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri tidak dijadikan alat atau komoditas politik. Pernyataan ini disampaikan di tengah maraknya spekulasi dan tekanan politik agar Presiden Prabowo Subianto segera mengambil keputusan mengganti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Edi menegaskan bahwa hingga saat ini, Presiden diyakini tidak akan melakukan pergantian Kapolri sebelum waktunya tiba. Menurutnya, Presiden masih sangat membutuhkan sosok Kapolri Listyo Sigit karena kinerjanya yang dinilai baik dan profesional. Ia juga percaya bahwa Presiden tidak akan terpengaruh oleh tekanan politik dari kelompok manapun.

"Kita percaya sosok Kapolri masih sangat dibutuhkan Presiden karena kinerjanya baik. Presiden tidak akan terpengaruh dengan tekanan politik dari pihak mana pun," ujar Edi pada Selasa (11/8/2026).

Menurut Edi, posisi Kapolri seharusnya tidak menjadi objek tarik-menarik kepentingan politik yang justru dapat mengganggu stabilitas lembaga kepolisian dan pemerintahan secara keseluruhan. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas kepemimpinan Polri yang kondusif dan bebas dari intervensi politik agar agenda pemerintah dapat berjalan lancar tanpa gangguan.

Konstitusionalitas Pergantian Kapolri dan Evaluasi Kinerja

Dalam pandangannya, pergantian Kapolri adalah wewenang konstitusional Presiden yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Proses tersebut tidak bisa dipaksakan oleh tekanan politik atau opini publik yang sengaja dibangun secara massif oleh kelompok tertentu.

"Pergantian Kapolri tentu didasarkan pada kebutuhan organisasi, evaluasi kinerja, serta kepentingan nasional dan bukan karena tekanan atau opini yang sengaja dibangun secara masif oleh kepentingan politik," tegas Edi, yang juga pernah menjadi anggota Kompolnas periode 2012-2016.

Imbauan untuk Menghentikan Isu yang Memicu Keresahan

Lebih lanjut, Edi mengimbau agar semua pihak menghentikan penggunaan isu pergantian Kapolri sebagai komoditas politik yang hanya akan menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Ia menegaskan bahwa Presiden masih membutuhkan Kapolri Listyo Sigit dan isu pergantian ini justru dapat mengganggu soliditas institusi Polri.

"Kita minta isu surpres ini dihentikan agar tidak menimbulkan keresahan dan mengganggu soliditas institusi Polri," tambahnya.

Dalam kondisi Polri yang terus diuji, Edi berharap Korps Bhayangkara tetap profesional dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendukung program pemerintah. Ia menilai Polri tidak akan terpengaruh oleh isu-isu pergantian pimpinan yang tidak jelas sumbernya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Edi Saputra Hasibuan ini sangat penting sebagai pengingat bahwa dinamika politik tidak boleh mengganggu stabilitas institusi kepolisian yang menjadi pilar utama keamanan nasional. Isu pergantian Kapolri yang kerap muncul dengan latar belakang kepentingan politik tertentu berpotensi menimbulkan kegaduhan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Selain itu, terus-menerus mengangkat isu pergantian Kapolri tanpa dasar yang jelas dapat memecah soliditas internal Polri dan melemahkan kinerja mereka dalam menjaga ketertiban masyarakat. Dalam konteks politik yang semakin kompleks, sangat krusial agar Presiden dan jajaran kepolisian dapat menjaga independensi dan profesionalisme mereka.

Kedepannya, publik perlu terus mengawal peran Polri agar tetap fokus pada tugas pokoknya tanpa terjebak dalam permainan politik yang bersifat sesaat. Selalu pantau perkembangan resmi dari pemerintah dan Polri untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai isu ini, kunjungi artikel sumber resmi di SINDOnews.