Hasrul Hasan dan Evri Rizqi Resmi Jadi Ketua dan Wakil Ketua KPI Pusat 2026-2029

Muhammad Hasrul Hasan dan Evri Rizqi Monarshi secara resmi terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk masa jabatan 2026-2029. Pemilihan keduanya dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam rapat pleno pertama anggota KPI Pusat yang digelar pada 19 Agustus 2026 di Rupatama KPI Pusat, Jakarta, setelah keluarnya Keputusan Presiden nomor 83/P tahun 2026 tentang pengangkatan anggota KPI Pusat periode tersebut.

Struktur dan Pembagian Tugas KPI Pusat 2026-2029

Selain memilih pimpinan, rapat pleno juga menetapkan struktur organisasi KPI Pusat dengan pembagian tugas masing-masing anggota berdasarkan bidangnya. Berikut pembagian bidang anggota KPI Pusat periode 2026-2029:

• Bidang Kelembagaan: Koordinator Aliyah, anggota Andi Sukmono dan Fuji Samantha
• Bidang Pengawasan Isi Siaran: Koordinator Amin Shabana, anggota Analisa M dan Hasrul Hasan (merangkap Ketua)
• Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran: Koordinator Tulus Santoso, anggota Widhie Kurniawan dan Evri Rizqi Monarshi (merangkap Wakil Ketua)

Prioritas KPI Pusat: Penyiaran Berkualitas dan Revisi Undang-Undang

Dalam keterangan resmi KPI Pusat, Hasrul Hasan menegaskan bahwa fokus utama KPI adalah menghadirkan penyiaran yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing. Ini akan diwujudkan melalui pemanfaatan data penyiaran sebagai dasar kebijakan, perlindungan kepentingan publik lewat literasi media, serta penguatan nasionalisme melalui penyiaran lokal dan konten kebangsaan.

"KPI akan memprioritaskan hadirnya penyiaran berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan landasan kebijakan yang berbasis data serta perlindungan publik melalui literasi media," ujar Hasrul Hasan.

Hasrul juga menegaskan komitmen KPI untuk mengawal proses revisi undang-undang penyiaran yang kini tengah dibahas di DPR. Menurutnya, ekosistem penyiaran dan media membutuhkan payung hukum yang lebih kuat agar dapat menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

"Keadilan regulasi bagi pelaku industri media sangat dibutuhkan demi membangun ekosistem media yang sehat, termasuk dalam penyiaran," tambah Hasrul.

Agenda kerja pertama KPI Pusat adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyiaran agar proses revisi undang-undang dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Latar Belakang Ketua dan Wakil Ketua KPI Pusat

Hasrul Hasan merupakan sosok berpengalaman di dunia penyiaran, sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat periode 2022-2026. Ia juga pernah mengabdi di KPI Daerah Sulawesi Selatan selama dua periode dengan jabatan terakhir sebagai Ketua KPID Sulawesi Selatan. Pria kelahiran Makassar ini dikenal memiliki pemahaman mendalam soal kebijakan penyiaran di tingkat daerah maupun pusat.

Sementara itu, Evri Rizqi Monarshi sebelumnya aktif sebagai anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat periode 2022-2026. Ia kini dipercaya merangkap sebagai Wakil Ketua KPI Pusat dan anggota Bidang Pengembangan Kebijakan serta Sistem Penyiaran.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, terpilihnya Hasrul Hasan dan Evri Rizqi Monarshi sebagai pimpinan KPI Pusat merupakan sinyal positif bagi kemajuan industri penyiaran Indonesia. Dengan latar belakang pengalaman yang kuat dan visi yang jelas, keduanya diharapkan dapat membawa KPI menjadi lebih progresif dan responsif terhadap dinamika global dan perkembangan teknologi media digital.

Fokus pada penyiaran berkualitas dan literasi media adalah langkah strategis yang sangat penting, terutama mengingat tantangan era digital seperti disinformasi dan penetrasi konten asing yang masif. Selain itu, dorongan revisi undang-undang penyiaran menjadi sangat krusial agar regulasi mampu mengakomodasi kebutuhan zaman dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik.

Ke depan, publik dan pelaku industri penyiaran sebaiknya terus mengawasi perkembangan pembahasan undang-undang ini serta implementasi kebijakan KPI agar tercipta ekosistem media yang sehat, adil, dan berdaya saing. Informasi lebih lanjut tentang langkah-langkah KPI dapat dipantau melalui CNN Indonesia dan media resmi pemerintah.