Vonis Suap Bea Cukai: Pejabat Divonis 7 dan 9 Tahun, Setoran Rp3 Miliar per Bulan Terungkap

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono, dan 9 tahun kepada atasannya, Rizal, dalam kasus suap dan gratifikasi importasi PT Blueray Cargo. Majelis hakim mengungkap setoran rutin hingga Rp3 miliar per bulan yang tercatat sebagai "Bonus Dokumen".

Vonis Hakim dan Uang Pengganti

Majelis hakim yang dipimpin Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/11/2026). "Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut oleh karena itu selama 7 tahun," kata hakim dalam sidang tersebut.

Selain hukuman pokok, Sisprian diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp7,4 miliar, 150.000 dolar Singapura, dan 10.000 dolar AS, atau setara sekitar Rp9,7 miliar. Ia juga dikenakan denda Rp1 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayar dan harta bendanya tidak mencukupi, ia harus menjalani tambahan 2 tahun penjara.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta hukuman 10 tahun penjara. Jaksa juga menuntut denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti dengan nilai yang sama, subsider 3 tahun kurungan. Hakim memangkas hukuman pokok tiga tahun dan subsider uang pengganti menjadi 2 tahun.

Pada hari yang sama, Rizal divonis 9 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp15,7 miliar. Jaksa sebelumnya menuntut Rizal 11,5 tahun penjara. Hakim menyatakan Rizal menerima sekitar Rp14 miliar dari pimpinan Blueray Cargo Group untuk mempercepat pengeluaran barang impor perusahaan itu.

"Perbuatan terdakwa telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," ujar hakim dalam pertimbangan putusan Rizal.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK pada 4 Februari 2026 yang menjaring 17 orang. Sehari kemudian, KPK menetapkan enam tersangka, termasuk pemilik Blueray Cargo John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan.

Menurut KPK, Blueray ingin barang impornya, termasuk barang palsu atau KW, lolos tanpa pemeriksaan fisik. Sesuai aturan Kementerian Keuangan, barang di jalur merah wajib diperiksa fisik, sedangkan barang di jalur hijau bisa keluar tanpa pemeriksaan.

KPK mengungkap bahwa Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I, memerintahkan seorang pegawai menyesuaikan parameter jalur merah hingga terbentuk aturan (rule set) 70 persen. Perintah itu diteruskan dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan, lalu diterapkan pada mesin pemindai, sehingga kiriman Blueray terhindar dari jalur merah.

Jaksa mendakwa ketiga pejabat menerima suap dan gratifikasi total Rp78,81 miliar, terdiri atas Rp61,74 miliar dalam dolar Singapura, hiburan dan barang mewah Rp1,85 miliar, serta gratifikasi Rp15,22 miliar. Rincian setoran terungkap dalam pertimbangan putusan John Field pada 10 Juli 2026.

Rincian Setoran "Bonus Dokumen"

Hakim menyebut pembayaran yang dicatat Blueray sebagai "Bonus Dokumen" berlangsung Juni 2025 hingga Januari 2026. Dalam daftar itu, kode BC1 "Dirjen Bea dan Cukai" tercatat Rp3 miliar per bulan, BC2 Direktur Penindakan dan Penyidikan Rp2 miliar, BC3 Kasubdit Intelijen Rp1 miliar, dan Orlando Rp450 juta pada Juli 2025, lalu Rp600 juta per bulan.

"Perbuatan tersebut menjadi sempurna ketika pejabat-pejabat dan pegawai Bea dan Cukai telah menerima uang-uang tersebut," kata hakim anggota Nofalinda Arianti.

Setoran berkode BC1 senilai total Rp21 miliar selama tujuh bulan dalam persidangan dikaitkan dengan Djaka Budhi Utama, yang menjabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat perkara bergulir. KPK belum pernah mengumumkan Djaka sebagai tersangka.

Pada Juli 2026, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut nasib pihak-pihak yang namanya muncul di persidangan bergantung pada laporan penyidik kepada pimpinan. "Itu nanti menunggu baik hasil laporan tim penyidik yang disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan ekspose," ujar Taufik.

Hakim juga menyatakan Rizal, Sisprian, dan Orlando bersama-sama menerima gratifikasi Rp15,22 miliar dari importir, pengusaha rokok, dan pihak lain. Orlando belum menjalani sidang putusan. Jaksa menuntutnya 7,5 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp5,56 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Vonis untuk John Field dan Tersangka Baru

Pemilik Blueray Cargo, John Field, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Hakim menilai suap itu tidak sepenuhnya inisiatif pribadi John Field karena ada peran pejabat Bea dan Cukai. John Field maupun jaksa KPK tidak mengajukan banding, sehingga putusan itu berkekuatan hukum tetap.

DJBC sebelumnya menyatakan tidak akan mengomentari substansi perkara. "Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara," tulis DJBC dalam keteritannya pada Juni 2026.

Pada 30 Oktober 2026, KPK menetapkan aparatur sipil negara Bea dan Cukai Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dan mencegahnya ke luar negeri selama enam bulan. Penetapan ini menambah daftar pihak yang terseret dalam skandal impor Blueray.

Hingga vonis dibacakan, KPK belum mengumumkan tersangka baru selain Dedi. Penyidik masih mendalami aliran dana ke sejumlah nama yang muncul di persidangan, termasuk pejabat yang disebut menerima setoran BC1.

Dampak pada Kepercayaan Publik dan Reformasi Bea Cukai

Vonis terhadap dua pejabat tinggi Bea Cukai ini menjadi pukulan bagi institusi yang selama ini mengemban tugas mengamankan penerimaan negara. Hakim secara eksplisit menyatakan perbuatan Rizal menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DJBC.

Kasus ini juga membuka tabir praktik suap sistematis dalam pengeluaran barang impor. Modus penyesuaian parameter jalur merah menunjukkan bahwa celah prosedur kepabeanan bisa dimanipulasi untuk kepentingan bisnis tertentu. Barang palsu atau KW yang seharusnya diperiksa justru lolos tanpa pemeriksaan fisik.

Pengamat menilai vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa bisa memicu pertanyaan tentang efek jera. Namun, majelis hakim memiliki pertimbangan sendiri, termasuk kerja sama terdakwa selama persidangan. Yang jelas, kasus ini menambah panjang daftar korupsi di sektor kepabeanan yang membutuhkan pembenahan menyeluruh.

DJBC belum merilis pernyataan resmi terkait langkah perbaikan internal pasca-vonis. KPK dijadwalkan terus mengusut pihak lain yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan tersangka baru dari kalangan pejabat eselon satu.

Analisis Redaksi

Vonis 7 dan 9 tahun untuk Sisprian dan Rizal memang lebih ringan dari tuntutan jaksa, tetapi yang lebih penting adalah fakta yang terungkap di persidangan: setoran rutin hingga Rp3 miliar per bulan kepada pejabat Bea Cukai. Angka itu bukan suap dadakan, melainkan pembayaran terjadwal yang tercatat rapi sebagai "Bonus Dokumen". Ini menunjukkan korupsi di institusi tersebut berjalan sistematis dan terstruktur, bukan sekadar oknum.

Yang mencurigakan, setoran berkode BC1 senilai total Rp21 miliar dikaitkan dengan nama Djaka Budhi Utama, yang saat itu menjabat Dirjen Bea Cukai. KPK belum menetapkannya sebagai tersangka. Publik berhak bertanya: apakah penyidikan akan berhenti di level direktur, atau naik ke pejabat yang lebih tinggi? Pernyataan KPK bahwa nasib nama-nama di persidangan menunggu laporan penyidik terdengar seperti jawaban administratif yang menunda kepastian hukum.

Kasus ini juga mestinya menjadi momentum reformasi total di Bea Cukai. Selama prosedur jalur merah-hijau bisa dimanipulasi dengan rule set 70 persen, selama itu pula pintu suap tetap terbuka. Vonis terhadap dua pejabat ini hanyalah awal; yang lebih menentukan adalah apakah sistemnya ikut dibenahi atau hanya berganti pemain.

Sumber: afu.id, kpk.go.id