Mafia Tanah Deli Serdang Ditangkap: Tipu Warga Rp 4,9 M via Lahan PTPN

Seorang mafia tanah berinisial GS ditangkap Polrestabes Medan karena menipu warga dengan modus jual beli lahan PTPN di Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban telah menyetorkan Rp 4,9 miliar secara bertahap, padahal lahan 25 hektare itu masih berstatus HGU aktif milik negara.

Penangkapan itu diumumkan Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam wawancara di Mapolrestabes Medan, Kamis (12/11/2026). Menurut dia, kasus ini terungkap setelah korban berinisial PB melapor pada Oktober 2025.

"Polrestabes Medan berhasil mengungkap satu kasus mafia tanah dengan modus penipuan, penggelapan di kawasan Selambo seluas 25 hektar yang masih merupakan HGU aktif sampai dengan 2028. Sampai saat ini, itu lahan PTPN," kata Calvijn.

Kronologi Penipuan Lahan Selambo 25 Hektare

Lahan yang dijanjikan GS kepada korban berada di kawasan Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Luasnya sekitar 25 hektare. Statusnya bukan tanah bebas, melainkan Hak Guna Usaha (HGU) yang masih aktif hingga 2028 dan tercatat sebagai aset PTPN.

Calvijn menjelaskan, korban PB menyetorkan uang secara bertahap sebanyak 16 kali. Totalnya mencapai Rp 4,9 miliar. Uang itu mengalir ke tiga orang yang disebut dalam laporan, yakni GS, OB, dan WS.

"Modusnya adalah korban telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp 4,9 miliar dengan 16 tahapan. Uang-uang tersebut diberikan bertahap kepada tiga terlapor tersebut. Kepada tersangka GS ada 14 tahap dengan jumlah Rp 4,25 miliar dan untuk terlapor OB dan terlapor WS juga menerima sisanya," jelas Calvijn.

Rincian itu menunjukkan GS menerima porsi terbesar, Rp 4,25 miliar dari 14 tahap pembayaran. Sisanya, sekitar Rp 650 juta, masuk ke OB dan WS. Ketiganya berperan dalam transaksi yang diklaim sebagai jual beli lahan.

Setelah uang disetor, janji kepemilikan tanah tak pernah terwujud. Korban menyadari lahan yang diperjualbelikan bukan milik pelaku dan memutuskan melapor ke Polrestabes Medan pada Oktober 2025. Dari laporan itulah penyelidikan bergulir.

GS Ditahan, Dua Pelaku Lain Masih Diburu

Polisi menetapkan GS sebagai tersangka utama. Ia ditahan di Polda Sumut terhitung 30 Oktober 2026. Berkas perkaranya sudah dikirim ke kejaksaan pada 6 November 2026, atau enam hari setelah penahanan.

"Satu sudah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dua yang lainnya dalam proses pengejaran. GS (pelaku utama)," ujar Calvijn.

Dua nama lain, OB dan WS, masih dalam pengejaran petugas. Polisi belum merinci peran masing-masing dalam skema penipuan itu, selain fakta bahwa keduanya menerima bagian dari uang korban.

Calvijn menyebut penyelidikan berjalan setelah polisi mengumpulkan bukti kuat terkait perbuatan para pelaku. Pernyataan itu disampaikan mantan Dirresnarkoba Polda Sumut tersebut tanpa merinci barang bukti apa saja yang telah disita.

Yang jelas, kasus ini masuk kategori mafia tanah, yakni praktik penguasaan dan pengalihan lahan secara melawan hukum. Pola yang dipakai bukan pemalsuan sertifikat, melainkan penjualan aset yang sebenarnya masih terikat hak negara.

PTPN I Pastikan Sertifikat HGU Masih Aktif

Dari sisi pemilik lahan, Co Head PMO Aset PTPN I Regional 1, Rahman, menegaskan bahwa area 25 hektare itu masih bagian dari aset perusahaan. Sertifikat HGU-nya belum berakhir.

"Jadi, sertifikat HGU ini masih aktif statusnya. Namun, sudah dilakukan jual beli dugaannya oleh GS terhadap aset milik negara," kata Rahman.

Rahman juga mengungkap bahwa lokasi tersebut telah digarap warga sejak 2010. Hasil pemantauan pihaknya menunjukkan lahan itu ditanami palawija dan sudah berdiri bangunan di atasnya.

"Kalau misalnya kita lihat, memang kawasannya ditanami palawija dan ada bangunan. Sepengetahuan kami ini sudah mulai jadi areal garapan sejak tahun 2010," pungkasnya.

Kondisi itu menambah lapisan persoalan. Di atas kertas lahan itu aset PTPN dengan HGU aktif, tetapi di lapangan sudah lama menjadi areal garapan warga. Celah inilah yang dimanfaatkan GS untuk meyakinkan korban bahwa tanah bisa dibeli.

Dampak Penipuan Lahan bagi Korban dan Warga Garapan

Kerugian material korban mencapai Rp 4,9 miliar. Jumlah itu bukan angka kecil, dan sebagian besar mengalir ke GS melalui 14 tahap pembayaran. Hingga kasus ini diungkap, belum ada keterangan resmi soal peluang uang itu kembali.

Dampak lain menimpa warga yang sudah menggarap lahan sejak 2010. Mereka menanam palawija dan membangun bangunan di area yang statusnya masih HGU PTPN. Ketika lahan diperjualbelikan secara ilegal, kepastian usaha mereka ikut terancam.

Bagi PTPN I, kasus ini menjadi peringatan soal pengawasan aset. Sertifikat HGU yang aktif sampai 2028 tidak otomatis melindungi lahan dari praktik jual beli fiktif di tingkat warga. Pengawasan fisik di lapangan menjadi kunci.

Kasus ini juga memperlihatkan pola khas mafia tanah di Sumatera Utara: memakai nama perusahaan besar atau aset negara untuk menaikkan nilai jual, lalu memungut pembayaran bertahap dari korban yang percaya. Semakin besar nama yang dipakai, semakin mudah korban menurut.

Langkah Selanjutnya: Berkas ke Kejaksaan dan Pengejaran Dua Tersangka

Setelah berkas perkara dikirim ke kejaksaan pada 6 November 2026, tahap berikutnya adalah penuntutan. GS sudah ditahan di Polda Sumut sejak 30 Oktober 2026, sementara OB dan WS masih berstatus buron.

Polisi menyatakan pengejaran terhadap dua pelaku itu masih berjalan. Belum ada keterangan resmi mengenai lokasi terakhir keduanya atau apakah ada tersangka baru yang mungkin muncul dari pengembangan kasus.

Untuk melindungi calon korban lain, publik bisa memeriksa status tanah sebelum bertransaksi. Caranya melalui pengecekan sertifikat di kantor pertanahan setempat atau layanan resmi Kementerian ATR/BPN, seperti yang dijelaskan di situs resmi ATR/BPN. Lahan berstatus HGU perusahaan tidak bisa diperjualbelikan tanpa prosedur resmi.

Penelusuran pemberitaan sebelumnya soal kasus ini juga dapat dibaca di laporan detikSumut. Dari sana terlihat bahwa laporan korban sudah masuk sejak Oktober 2025, setahun sebelum penahanan GS.

Yang belum terjawab: apakah uang Rp 4,9 miliar masih bisa disita, dan bagaimana nasib warga yang sudah 16 tahun menggarap lahan itu. Dua pertanyaan ini akan menentukan apakah kasus ini berhenti pada satu penangkapan atau berlanjut ke pemulihan hak.

Analisis Redaksi: Ketika Nama PTPN Jadi Alat Menipu

Kasus GS menunjukkan bahwa mafia tanah tidak selalu bekerja dengan memalsukan dokumen. Kadang cukup meminjam nama besar sebuah perusahaan negara untuk meyakinkan korban. Di sini, PTPN dipakai sebagai tameng agar calon pembeli percaya bahwa lahan 25 hektare itu legal dan aman.

Yang paling mencolok adalah lamanya rentang waktu. Laporan masuk Oktober 2025, penahanan baru dilakukan 30 Oktober 2026. Selama setahun itu, korban sudah menyetor uang dalam 16 tahap. Pola pembayaran bertahap justru memperlihatkan bahwa korban terus diyakinkan di setiap tahap, bukan dibohongi sekali lalu ditinggalkan.

Ada pula celah di sisi aset. PTPN mengakui lahan itu sudah digarap warga sejak 2010, tetapi statusnya tetap HGU aktif hingga 2028. Ketika penguasaan fisik dan status hukum tidak sejalan selama belasan tahun, ruang bagi pihak ketiga untuk menjual lahan secara ilegal jadi terbuka. Pengawasan aset negara seharusnya tidak berhenti pada sertifikat di atas kertas.

Penangkapan GS adalah langkah awal. Namun selama OB dan WS belum tertangkap, dan selama belum ada kejelasan soal pengembalian uang korban, publik masih menunggu apakah kasus ini benar-benar tuntas atau hanya berhenti pada satu nama.

Sumber: atrbpn.go.id