Prabowo Rapat dengan Parpol Pengusung Sebelum Putuskan Pengganti Gibran

Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat bersama partai politik pengusung pada Pilpres 2024 sebelum memutuskan siapa dua calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Yusril Ihza Mahendra, dikutip dari Kompas.com, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, keputusan soal pengganti Gibran tidak akan diambil sepihak. Prabowo lebih dulu membahasnya bersama koalisi partai yang mengusungnya pada Pilpres 2024.

Pernyataan itu menegaskan satu hal: mekanisme koalisi tetap dipegang, meski keputusan akhir berada di tangan presiden. Yusril menyebut ada dua nama calon wakil presiden yang tengah dipertimbangkan.

Siapa yang Berbicara dan Apa Isi Pernyataannya

Yusril Ihza Mahendra adalah tokoh yang menyampaikan informasi ini. Ia dikenal sebagai politikus senior dan pernah menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pemberitaan Kompas.com, Yusril menyebut Prabowo akan rapat dengan parpol pengusung sebelum memutuskan dua calon wakil presiden pengganti Gibran.

Artinya, ada dua hal yang dikonfirmasi. Pertama, posisi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran memang sedang diisi ulang. Kedua, prosesnya melibatkan partai politik, bukan hanya lingkaran istana.

Yusril tidak menyebut nama-nama yang masuk bursa. Ia juga tidak merinci kapan rapat koalisi akan digelar. Yang disampaikan hanya alur keputusan: rapat dengan parpol pengusung lebih dulu, keputusan menyusul.

Mengapa Gibran Harus Diganti

Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden yang mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Ia maju bersama Prabowo setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Kursi wakil presiden yang kosong menuntut pengisian. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kekosongan jabatan wakil presiden diisi melalui mekanisme yang melibatkan presiden dan partai politik pendukung. Karena itu, pernyataan Yusril soal rapat koalisi masuk akal secara prosedural.

Yang belum jelas adalah alasan spesifik di balik penggantian ini. Sumber RSS hanya menyebut soal dua calon wakil presiden pengganti Gibran, tanpa merinci kronologi lengkapnya.

Peta Koalisi Pengusung 2024

Pada Pilpres 2024, Prabowo dan Gibran diusung sejumlah partai. Koalisi itu mencakup partai-partai besar yang kini duduk dalam pemerintahan. Karena itu, rapat yang disebut Yusril bukan forum kecil.

Beberapa hal yang perlu dicermati dari proses ini:

• Rapat koalisi menjadi pintu masuk sebelum keputusan resmi diambil presiden.
• Dua nama calon wakil presiden disebut tengah dipertimbangkan, meski identitasnya belum diumumkan.
• Partai pengusung pada Pilpres 2024 menjadi pihak yang diajak bicara, bukan hanya partai di kabinet.
• Waktu rapat dan pengumuman nama belum disampaikan ke publik.

Pola ini mencerminkan tradisi koalisi Indonesia: keputusan besar soal jabatan publik dibahas bersama mitra politik, lalu diformalkan presiden. Untuk kursi wakil presiden, bobotnya lebih besar karena menyangkut stabilitas pemerintahan.

Dampak bagi Pemerintahan Prabowo

Pengisian kursi wakil presiden bukan sekadar urusan seremonial. Wakil presiden menjalankan tugas yang didelegasikan presiden, termasuk memimpin rapat dan mewakili negara. Kekosongan yang berlarut bisa mengganggu ritme kerja kabinet.

Di sisi lain, proses pemilihan pengganti lewat rapat koalisi membuka ruang negosiasi antarpartai. Partai yang merasa berkontribusi besar pada kemenangan 2024 berpeluang menuntut posisi. Sebaliknya, presiden butuh figur yang bisa bekerja tanpa gesekan.

Bagi publik, yang paling dinanti adalah transparansi. Nama dua calon yang disebut Yusril belum dibuka. Begitu rapat koalisi digelar, tekanan untuk mengumumkan nama akan meningkat.

Langkah Selanjutnya

Setelah rapat dengan parpol pengusung, keputusan resmi akan menyusul. Belum ada keterangan apakah pengumuman dilakukan langsung oleh Prabowo atau melalui juru bicara.

Yusril menyebut ada dua calon wakil presiden yang dipertimbangkan. Siapa pun yang dipilih, ia harus melewati proses politik di koalisi dan proses konstitusional pengisian jabatan wakil presiden.

Yang pasti, arahnya sudah terlihat: Prabowo ingin keputusan ini lahir dari kesepakatan partai pengusung. Komunikasi politik dengan mitra koalisi menjadi prasyarat sebelum nama diumumkan.

Informasi resmi lebih lanjut masih ditunggu. Sejauh ini, publik hanya mendapat gambaran alur dari pernyataan Yusril Ihza Mahendra.

Analisis Redaksi

Keputusan melibatkan parpol pengusung sebelum menetapkan pengganti Gibran adalah langkah yang masuk akal secara politik. Prabowo tidak bisa mengabaikan partai yang mengantarnya ke kursi presiden. Membuka rapat koalisi lebih dulu berarti menjaga soliditas pemerintahan di tengah agenda besar yang menunggu.

Tapi ada sisi lain yang perlu dicatat. Pernyataan Yusril baru sebatas alur, belum nama. Publik tidak tahu siapa dua calon yang dimaksud, apa kriteria pemilihannya, dan kapan rapat digelar. Keterbukaan pada tahap ini penting agar kursi wakil presiden tidak dipandang sebagai bagi-bagi kekuasaan semata.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan, pengisian jabatan tinggi lewat koalisi cenderung berjalan mulus jika komunikasi partai dijaga. Sebaliknya, proses tertutup memicu spekulasi. Karena itu, setelah rapat koalisi, pengumuman nama sebaiknya disertai penjelasan kriteria. Publik berhak tahu siapa yang akan mendampingi Prabowo menjalankan pemerintahan.

Sumber: mkri.id