Dua Mantan Direksi Semen Dituntut 11 Tahun Bui, Negara Rugi Rp 74,3 Miliar

Dua mantan direksi perusahaan semen di Sumatera Selatan dituntut 11 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi kerja sama distribusi semen dengan PT Kapuas Musi Madelin (KMM). Jaksa menilai praktik itu merugikan keuangan negara hingga Rp 74,3 miliar.

Kedua terdakwa adalah M Jamil, mantan Direktur Pemasaran sekaligus Direktur Keuangan, dan Dede Parasade, mantan Direktur Keuangan perusahaan tersebut. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Palembang, Kamis (8/10/2026).

"Menuntut kedua terdakwa yakni M Jamil dan Dede dengan pidana penjara masing-masing 11 tahun," tegas JPU di ruang sidang.

Kronologi Kerja Sama Distribusi Semen 2018-2022

Perkara ini berakar pada kerja sama distribusi semen antara PT Semen Baturaja dan PT Kapuas Musi Madelin yang berjalan selama empat tahun, yakni 2018 hingga 2022. Skema itu awalnya dirancang sebagai kanal penyaluran produk, tetapi jaksa menemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dalam dakwaan, JPU mengungkapkan M Jamil dan Dede Parasade memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan serta pengelolaan kerja sama distribusi semen saat menjabat sebagai direksi. Kewenangan itu, menurut jaksa, tidak dijalankan sesuai koridor yang seharusnya.

Jaksa menyebut terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga terdakwa. Dari penyimpangan itulah kerugian negara dihitung.

"Akibat dugaan penyimpangan itu, perusahaan yang merupakan perusahaan milik negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp 74.373.737.624 atau sekitar Rp 74,3 miliar," kata JPU.

Angka itu bukan nominal kecil. Nilainya setara dengan puluhan miliar rupiah yang seharusnya masuk ke kas perusahaan pelat merah. Bagi sebuah BUMN, kerugian sebesar ini bukan sekadar catatan akuntansi, melainkan persoalan tata kelola yang berujung pada pidana.

Dua Eks Direktur dan Tuntutan 11 Tahun Penjara

M Jamil dan Dede Parasade dituntut pidana penjara masing-masing 11 tahun. Selain pidana badan, JPU menuntut keduanya membayar denda sebesar Rp 200 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama satu bulan.

Keduanya dinilai bertanggung jawab karena memegang kewenangan dalam pengambilan kebijakan serta pengelolaan kerja sama distribusi semen. Jaksa tidak memisahkan peran keduanya dalam tuntutan yang dibacakan siang itu.

Baca juga: 2 Mantan Direksi Perusahaan Semen Dituntut 11 Tahun Bui Atas Kasus Korupsi.

Sidang tuntutan ini menjadi tahap penting sebelum majelis hakim mendengar pembelaan dari pihak terdakwa. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari penasihat hukum kedua eks direktur terkait besaran tuntutan yang diajukan jaksa.

Djie A Lie Alianto Dituntut Lebih Berat dan Uang Pengganti Rp 74 Miliar

Selain dua mantan direksi, jaksa menuntut Direktur PT Kapuas Musi Madelin, Djie A Lie Alianto, dengan hukuman lebih berat. Ia dituntut 13 tahun penjara.

"Menuntut terdakwa Djie A Lie Alianto dengan pidana kurungan penjara 13 tahun dan membayar denda Rp 200 juta dan uang pengganti sebesar Rp 74 miliar," tegas JPU.

Perbedaan tuntutan itu mencolok. Djie tidak hanya dibebani pidana badan lebih panjang, tetapi juga kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 74 miliar. Kewajiban uang pengganti biasanya dikaitkan dengan pihak yang dinilai menikmati hasil tindak pidana atau berperan dalam aliran dana yang merugikan negara.

Perbandingan tuntutan ketiga terdakwa bisa dilihat dari rincian berikut:

• M Jamil (mantan Direktur Pemasaran/Direktur Keuangan): 11 tahun penjara, denda Rp 200 juta, subsider kurungan 1 bulan.
• Dede Parasade (mantan Direktur Keuangan): 11 tahun penjara, denda Rp 200 juta, subsider kurungan 1 bulan.
• Djie A Lie Alianto (Direktur PT Kapuas Musi Madelin): 13 tahun penjara, denda Rp 200 juta, uang pengganti Rp 74 miliar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Kapuas Musi Madelin mengenai tuntutan tersebut.

Kerugian Negara Rp 74,3 Miliar dan Jejak Penyitaan Aset

Angka kerugian negara sebesar Rp 74.373.737.624 menjadi inti dakwaan. Jaksa menghitungnya dari pelaksanaan kerja sama distribusi yang menyimpang, bukan dari kekeliruan administratif biasa.

Perkara ini bukan yang pertama menyita perhatian di Sumatera Selatan. Sebelumnya, Kejati Sumsel menyita 14 truk dan satu ekskavator terkait dugaan tindak pidana korupsi distribusi semen, seperti dilaporkan dalam artikel detikSumbagsel.

Penyitaan kendaraan operasional itu menunjukkan penanganan perkara tidak berhenti pada tuntutan pidana badan. Aset yang diduga terkait aliran kerja sama distribusi ikut diamankan penyidik.

Dua eks direktur BUMN di Sumsel yang terlibat dalam perkara pendistribusian semen juga sempat ditahan Kejati Sumsel. Rangkaian penanganan itu memperlihatkan bahwa kasus ini dibangun dari penyidikan yang panjang sebelum akhirnya masuk ke meja persidangan.

Bagi publik, angka Rp 74,3 miliar adalah ukuran konkret seberapa besar kebocoran yang terjadi dalam rantai distribusi sebuah BUMN semen. Kerugian sebesar itu tidak muncul dalam sehari, melainkan terakumulasi selama empat tahun kerja sama berjalan.

Pleidoi Pekan Depan dan Arah Putusan Hakim

Usai mendengarkan tuntutan, ketiga terdakwa melalui penasihat hukum masing-masing akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang pekan depan. Sidang dilanjutkan dengan agenda pembelaan dari terdakwa.

Pleidoi menjadi ruang bagi pihak terdakwa untuk membantah konstruksi dakwaan jaksa, termasuk mempersoalkan besaran kerugian negara dan peran masing-masing dalam kerja sama distribusi. Setelah itu, jaksa biasanya menyampaikan replik, lalu terdakwa menanggapi dengan duplik.

Majelis hakim kemudian menilai seluruh rangkaian pembuktian sebelum menjatuhkan putusan. Tuntutan jaksa bukan vonis final. Hakim bisa mengabulkan, mengurangi, atau menolak seluruhnya.

Yang menarik ditunggu adalah bagaimana majelis hakim menimbang kewajiban uang pengganti Rp 74 miliar yang dibebankan kepada Djie. Jika dikabulkan dalam putusan, kewajiban itu menjadi instrumen pemulihan kerugian negara, bukan sekadar hukuman tambahan.

Analisis Redaksi: Ujian Tata Kelola BUMN dan Konsistensi Pemberantasan Korupsi

Kasus ini memperlihatkan titik rawan yang klasik di BUMN: kerja sama distribusi dengan pihak ketiga. Skema semacam itu sah secara bisnis, tetapi menjadi celah ketika pengawasan lemah dan kewenangan direksi tidak diimbangi mekanisme kontrol yang memadai.

Yang menonjol dari tuntutan jaksa adalah pembedaan peran. Dua eks direksi dituntut 11 tahun, sementara mitra swasta dituntut 13 tahun plus uang pengganti Rp 74 miliar. Pembedaan itu menyiratkan penilaian bahwa pihak yang menikmati aliran dana punya tanggung jawab pemulihan lebih besar. Namun publik berhak menuntut penjelasan lebih rinci soal dasar penghitungan kerugian negara sebesar Rp 74,3 miliar, agar angka itu tidak menjadi sekadar simbol tanpa uraian.

Empat tahun kerja sama berjalan sebelum perkara ini sampai ke pengadilan. Rentang waktu itu memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan internal dan audit di perusahaan pelat merah tersebut. Jika penyimpangan berlangsung lama tanpa terdeteksi, persoalannya bukan hanya niat jahat individu, tetapi juga kelemahan sistem yang membiarkannya terjadi.

Pekan depan, pleidoi akan dibacakan. Di titik itulah publik bisa menilai seberapa kuat argumen para terdakwa membantah dakwaan, dan seberapa serius negara mengejar pengembalian uang rakyat.