PTUN Gugurkan Gugatan Suket Ijazah Gibran, Pintu Banding Ditutup

Majelis Hakim PTUN Jakarta resmi menggugurkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026. Putusan itu sekaligus menutup rapat seluruh celah upaya hukum lanjutan, termasuk rencana Gibran untuk bertarung di pengadilan.

Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta, Rachmadi, membacakan amar putusan dalam dua poin utama. Gugatan yang diajukan Mercy Sihombing dinyatakan gugur. Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.

Amar Putusan PTUN Jakarta dan Dasar Kewenangan

Rachmadi menegaskan bahwa objek sengketa berupa suket penyetaraan ijazah Gibran sepenuhnya masuk dalam yurisdiksi peradilan tata usaha negara. Hakim merujuk Pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar kewenangan memeriksa perkara tersebut.

"Majelis hakim berpendapat, bahwa pemeriksaan terhadap objek sengketa a quo telah memenuhi unsur kewenangan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara," kata Rachmadi di ruang sidang PTUN Jakarta.

Yang menarik, majelis hakim tidak berhenti pada soal kewenangan. Rachmadi secara eksplisit menyatakan bahwa putusan gugur ini tidak membuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut. Upaya hukum banding dan peninjauan kembali pun tertutup.

"Dan guna menghentikan polemik berkepanjangan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap tugas pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, bangsa, dan negara, maka terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum," tegas Rachmadi.

Alasan yang dipakai majelis hakim bukan semata teknis hukum. Ada pertimbangan bahwa polemik administrasi ijazah ini berpotensi menyandera agenda pemerintahan. Hakim memilih memutus kegaduhan nasional lewat pintu yang tidak bisa dibuka lagi.

Kronologi Sengketa dari Kasasi MA hingga Sidang PTUN

Gugurnya sengketa di PTUN Jakarta merupakan rentetan dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang terbit pada 30 Oktober 2026. Lewat putusan kasasi itu, MA menyatakan suket penyetaraan ijazah Gibran batal secara hukum dan memerintahkan Kemendikdasmen untuk segera mencabutnya.

Putusan kasasi tersebut menjadi pijakan bagi gugatan yang kemudian bergulir di PTUN Jakarta. Mercy Sihombing mengajukan gugatan terkait suket penyetaraan ijazah tersebut, dan majelis hakim akhirnya menilai perkara itu telah memenuhi unsur kewenangan peradilan tata usaha negara.

Urutan peristiwanya bisa diringkas sebagai berikut:

• 30 Oktober 2026: MA mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan suket penyetaraan ijazah Gibran dan memerintahkan Kemendikdasmen mencabutnya.
• 10 November 2026: Gibran menyampaikan rencana melawan secara hukum di PTUN usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.
• 12 November 2026: Majelis Hakim PTUN Jakarta menggugurkan gugatan Mercy Sihombing dan menghukum penggugat membayar biaya perkara Rp457.000.

Jarak antara putusan kasasi MA dan putusan PTUN hanya sekitar dua pekan. Namun dampaknya jauh lebih panjang: seluruh jalur hukum yang tersisa praktis tertutup bagi pihak yang ingin mempersoalkan atau mempertahankan suket tersebut.

Rencana Gibran Melawan dan Saran Prabowo

Sebelum putusan gugur dijatuhkan, Gibran sempat menyatakan niatnya untuk bertarung di pengadilan. Ia mengaku mendapat saran langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat bertemu di Istana Kepresidenan.

"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung," ujar Gibran di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan itu kini kehilangan pijakan. Majelis hakim PTUN Jakarta justru menutup ruang pemeriksaan lebih lanjut, sekaligus menutup kemungkinan banding maupun peninjauan kembali. Rencana menghadirkan dokumen dari SD sampai S1 tidak lagi punya forum untuk dibuktikan.

Gibran sendiri sebelumnya mundur dari kursi Wakil Presiden. Sejumlah pemberitaan menyebut keputusan itu diambil di tengah tekanan politik yang membesar, termasuk sorotan terhadap administrasi ijazahnya yang menjadi polemik nasional.

Yusril Ihza Mahendra dan Batas Akhir Upaya Hukum

Sebelum putusan PTUN keluar, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sudah menegaskan bahwa putusan peradilan tingkat akhir tidak bisa diganggu gugat oleh pihak mana pun. Pernyataan itu kini terbukti sejalan dengan amar putusan majelis hakim.

"Putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," terang Yusril.

Pernyataan Yusril menempatkan persoalan ini pada kerangka yang jelas: ada hierarki putusan yang harus dihormati, dan tidak semua kekecewaan atas hasil putusan bisa disalurkan lewat jalur hukum baru. Dalam konteks itu, putusan PTUN Jakarta bukan kejutan, melainkan konsekuensi logis dari putusan kasasi MA yang sudah lebih dulu terbit.

Publik bisa membaca pernyataan Yusril lewat sejumlah pemberitaan, termasuk laporan AFU.ID soal jalannya sidang dan pernyataan majelis hakim.

Dampak Putusan bagi Polemik Ijazah dan Agenda Pemerintahan

Putusan gugur ini menutup satu babak panjang polemik administrasi ijazah yang menyeret nama mantan Wakil Presiden. Bagi publik, kepastian hukum soal status suket penyetaraan ijazah Gibran kini berada di titik akhir: batal secara hukum lewat kasasi MA, dan tidak bisa dipersoalkan lagi lewat PTUN.

Bagi pemerintah, majelis hakim menyampaikan pesan tersirat bahwa polemik berkepanjangan berpotensi mengganggu tugas pemerintahan. Alasan itu disebut langsung dalam pertimbangan hakim, bukan sekadar catatan kaki putusan.

Konsekuensi berikutnya menyangkut Kemendikdasmen. Putusan kasasi MA memerintahkan pencabutan suket penyetaraan ijazah tersebut. Dengan tertutupnya semua upaya hukum, tidak ada lagi alasan administratif untuk menunda pelaksanaan perintah pencabutan itu.

Bagi Gibran, jalan perlawanan hukum yang sempat ia canangkan berhenti di ruang sidang PTUN Jakarta. Dokumen-dokumen yang disebut akan dihadirkan tidak lagi memiliki forum pembuktian. Panggung berikutnya bukan lagi pengadilan, melainkan ruang publik yang akan menilai bagaimana proses ini berjalan.

Pembanding penting juga datang dari kritik publik. Mahfud MD sebelumnya menilai upaya membuktikan keaslian ijazah di PTUN tidak ada gunanya, karena Gibran mendaftar Pilpres 2024 memakai suket, bukan ijazah. Pandangan itu bisa dibaca dalam pemberitaan hukum yang mengulas perdebatan administrasi pencalonan tersebut.

Analisis Redaksi: Putusan yang Menutup Pintu, tapi Menyisakan Pertanyaan

Secara hukum, putusan PTUN Jakarta sulit dibantah. Majelis hakim memakai dasar kewenangan yang jelas, dan putusan kasasi MA sudah lebih dulu bersifat final. Ketika sebuah perkara sudah selesai di tingkat kasasi, tidak ada lagi ruang untuk memutar ulang pertarungan yang sama di forum berbeda. Yusril menyebutnya final and binding. Hakim PTUN menyebutnya tidak dapat diajukan upaya hukum. Dua pernyataan itu saling menguatkan.

Yang tersisa justru pertanyaan soal akuntabilitas politik. Alasan hakim menghentikan polemik agar tidak mengganggu tugas pemerintahan adalah pertimbangan yang masuk akal secara administratif, tetapi bukan jawaban atas kegelisahan publik soal bagaimana sebuah suket penyetaraan bisa menjadi pintu masuk pencalonan. Putusan pengadilan menutup sengketa, tidak otomatis menutup rasa ingin tahu publik.

Karena itu, perhatian berikutnya layak diarahkan ke pelaksanaan perintah kasasi MA. Kemendikdasmen diminta mencabut suket tersebut. Jika pencabutan itu berjalan tanpa penjelasan terbuka soal proses dan temuan di baliknya, publik hanya mendapat kepastian hukum tanpa transparansi. Di situlah ujian berikutnya: apakah institusi administrasi mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bukan sekadar menutup perkara.