Media Asing Soroti Mundurnya Wapres Gibran, Pengaruh Jokowi Dinilai Melemah

Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan media internasional. BBC dan Reuters menilai langkah itu bukan sekadar persoalan politik seorang wapres, melainkan berpotensi mengubah peta hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran

Kabar pengunduran diri Gibran mencuat pada Kamis, 12 November 2026. Media asing menyoroti keputusan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu di tengah meningkatnya tekanan politik.

Tekanan tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024. Putusan ini membuka kembali polemik soal legalitas pencalonannya.

Seiring dengan itu, sekitar 120 anggota DPR dari berbagai fraksi mengajukan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat. Langkah ini berpotensi membuka jalan menuju proses pemakzulan terhadap Gibran.

BBC dalam laporannya berjudul "Indonesia's vice president resigns amid signs ruling alliance is fraying" menulis bahwa pengunduran diri Gibran berpotensi memperburuk hubungan politik yang mengantarkan Prabowo ke kursi kepresidenan. Reuters, melalui laporan "Indonesia's Vice President Has Resigned, Aide Says, Stoking Political Uncertainty", menilai kepergian Gibran berisiko memecah aliansi politik penting dan memicu ketidakpastian lebih lanjut di negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Gibran, nama Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi menjadi pusat perhatian. BBC mengingatkan bahwa pencalonan Gibran sebagai wapres pada Pilpres 2024 merupakan bagian dari kesepakatan politik antara Jokowi dan Prabowo, yang sebelumnya merupakan rival politik.

Gibran yang saat itu berusia 36 tahun baru bisa mengikuti kontestasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan kontroversial yang mengecualikannya dari ketentuan batas usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan itu menjadi salah satu babak paling diperdebatkan dalam sejarah pemilu Indonesia.

Analis Australia, Sana Jaffrey, seperti dikutip dalam pemberitaan, menilai krisis ini memperlihatkan bagaimana kepentingan politik segelintir elite justru lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan negara. Pernyataan itu menggambarkan kekecewaan terhadap cara elite politik mengelola tekanan publik.

Reuters mengutip penilaian sejumlah analis politik bahwa perpecahan terbuka antara Prabowo dan Jokowi dapat memicu ketidakstabilan pemerintahan. Situasi itu semakin rumit karena pemerintahan Prabowo sedang menghadapi berbagai persoalan, termasuk kontroversi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keraguan terhadap pengelolaan perekonomian.

Latar Belakang: Hubungan Prabowo-Jokowi yang Mulai Renggang

BBC menghubungkan perkembangan politik terbaru dengan sejumlah indikasi memburuknya hubungan Prabowo dan Jokowi. Salah satunya adalah keputusan Prabowo yang dinilai tidak terlalu berminat melanjutkan proyek warisan Jokowi, yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebaliknya, Prabowo lebih memusatkan sumber daya negara pada program unggulannya, MBG.

Selain itu, Prabowo melakukan sejumlah perombakan personel pemerintahan dalam setahun terakhir dengan menggeser sejumlah orang dekat Jokowi ke posisi baru, termasuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. BBC juga menyinggung pencopotan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan kepala staf kepresidenan setelah penangkapannya atas dugaan penyadapan terhadap presiden. Listyo dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.

Bagi media Inggris tersebut, rangkaian peristiwa itu memperlihatkan bahwa loyalitas politik di dalam pemerintahan mulai bergeser. Pergeseran ini bukan hanya soal kursi, tetapi juga soal arah kebijakan dan siapa yang mendapat akses terhadap sumber daya negara.

Reuters menambahkan bahwa melemahnya sentimen investor terhadap Indonesia sepanjang tahun ini turut memperkeruh situasi. Pasar saham Indonesia sempat dilanda krisis akibat dugaan manipulasi pasar secara luas, menambah beban pemerintahan yang sedang menghadapi tekanan politik.

Dampak Politik dan Ekonomi

Pengunduran diri Gibran terjadi pada saat yang sangat sensitif bagi pemerintahan Prabowo. BBC menyoroti tekanan yang dihadapi pemerintahan, mulai dari persoalan pendanaan program MBG, kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, hingga krisis pasar saham.

Reuters menilai kepergian Gibran berisiko memecah salah satu aliansi politik penting dan memicu ketidakpastian lebih lanjut. Ketidakpastian ini bisa berdampak pada stabilitas pemerintahan, kepercayaan investor, dan arah kebijakan ekonomi ke depan.

Sejumlah analis politik yang dikutip Reuters menilai perpecahan terbuka antara Prabowo dan Jokowi dapat memicu ketidakstabilan pemerintahan. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik elite ini bisa merembet ke parlemen dan memperlambat proses legislasi.

Di sisi lain, langkah sekitar 120 anggota DPR yang mengajukan hak menyatakan pendapat menunjukkan bahwa tekanan politik tidak hanya datang dari luar pemerintahan, tetapi juga dari dalam koalisi. Ini menjadi sinyal bahwa dukungan terhadap Gibran, dan mungkin juga terhadap Prabowo, tidak lagi solid.

Media asing juga menyoroti bagaimana isu ini memengaruhi persepsi publik terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Putusan MK yang kontroversial pada 2024, lalu putusan MA terkait dokumen pendidikan Gibran, serta manuver politik di DPR, membentuk narasi bahwa proses politik berjalan dengan standar ganda.

Langkah Selanjutnya dan Reaksi Publik

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait langkah yang akan diambil setelah pengunduran diri Gibran. Namun, sejumlah pengamat memperkirakan Prabowo akan berupaya menstabilkan koalisi dengan merombak kabinet atau memberikan konsesi politik kepada partai-partai pendukung.

Di sisi lain, Jokowi belum memberikan komentar publik. Pengaruh politiknya dinilai kian melemah setelah sejumlah orang dekatnya digeser dari posisi strategis. BBC menyebut peristiwa ini sebagai tanda bahwa loyalitas politik di dalam pemerintahan mulai bergeser.

Publik menantikan apakah pengunduran diri Gibran akan diikuti oleh langkah politik lain, seperti pembentukan tim transisi atau percepatan pembahasan hak menyatakan pendapat di DPR. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak agar proses politik berjalan transparan dan sesuai konstitusi.

Reuters mencatat bahwa kepergian Gibran menambah daftar tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, hingga tekanan domestik. Pemerintahan Prabowo diuji untuk menjaga stabilitas tanpa mengorbankan legitimasi demokrasi.

Analisis Redaksi

Pengunduran diri Gibran bukan sekadar drama keluarga politik. Ia adalah cermin bagaimana fondasi koalisi yang dibangun pada 2024 mulai retak. BBC dan Reuters melihatnya sebagai sinyal bahwa aliansi Prabowo-Jokowi tidak lagi sekuat yang dibayangkan. Jika elite politik terus mengabaikan kualitas proses, bukan tidak mungkin krisis kepercayaan publik akan semakin dalam.

Yang paling dirugikan dari situasi ini adalah rakyat. Ketika perhatian pemerintah tersedot pada manuver politik, program-program yang menyentuh kebutuhan dasar seperti MBG dan pendidikan justru berisiko kehilangan fokus. Analis Sana Jaffrey menyebut kepentingan elite lebih diutamakan daripada kebutuhan negara. Kritik itu layak direnungkan.

Ke depan, Prabowo perlu membuktikan bahwa pemerintahannya mampu bekerja tanpa bayang-bayang Jokowi. Sebaliknya, Jokowi juga perlu menunjukkan sikap kenegarawanan dengan tidak menambah ketegangan. Publik akan menilai dari tindakan, bukan pernyataan. Stabilitas politik hanya bisa dicapai jika semua pihak menempatkan kepentingan nasional di atas ambisi pribadi dan kelompok.

Sumber: international.sindonews.com, bbc.com