Iran Kecam Sayembara AS Rp362 M untuk Pembocor Info Nuklir: Menjijikkan

Iran mengecam keputusan Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga US$20 juta atau sekitar Rp362 miliar bagi siapa pun yang bisa memberikan informasi mengenai program nuklirnya. Teheran menyebut langkah itu "menjijikkan dan disesalkan".

Kecaman disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui surat resmi yang ditujukan kepada tiga pihak: Sekretaris Jenderal PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Surat itu dikutip kantor berita AFP pada Rabu (11/11).

"Republik Islam Iran meminta Sekretaris Jenderal PBB, Dewan Keamanan, dan Direktur Jenderal IAEA untuk secara tegas dan tanpa keraguan mengecam pengumuman yang menjijikkan ini," tulis Araghchi dalam surat tersebut.

Kronologi Sayembara Rewards for Justice CENTCOM

Sayembara itu disiarkan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) melalui media sosial X pada Jumat (6/11). Program bertajuk "Rewards for Justice" ini menawarkan imbalan hingga US$20 juta serta kemungkinan pemindahan ke tempat aman bagi siapa pun yang bisa memberikan informasi terkait nuklir Iran.

Berdasarkan keterangan CENTCOM, informasi yang dicari mencakup fasilitas program, peralatan, dan personel yang terlibat, termasuk para ilmuwannya. Pengumuman itu muncul di tengah ancaman serangan terbaru AS ke Iran.

Lima hari berselang, Teheran merespons lewat jalur diplomatik. Araghchi tidak hanya menolak tawaran itu, tetapi meminta lembaga-lembaga multilateral mengeluarkan sikap resmi terhadap apa yang ia sebut sebagai pengumuman tercela.

Dalam suratnya, Araghchi kembali menegaskan posisi lama Iran: program nuklirnya bersifat damai. Penegasan itu bukan hal baru, tetapi kali ini disampaikan langsung ke meja Sekretaris Jenderal PBB dan IAEA, dua lembaga yang selama ini menjadi rujukan sengketa nuklir Iran.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari PBB maupun IAEA soal permintaan Iran tersebut. CENTCOM juga belum merilis tanggapan atas kecaman Teheran.

Siapa yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Pihak utama dalam polemik ini adalah pemerintahan Iran di bawah Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan pemerintah Amerika Serikat yang diwakili Presiden Donald Trump serta CENTCOM sebagai penyebar pengumuman.

Araghchi adalah wajah diplomasi Iran yang paling vokal menanggapi tekanan Washington. Suratnya menyasar tiga institusi sekaligus, sebuah langkah yang menunjukkan Teheran ingin membawa persoalan ini ke ranah multilateral, bukan sekadar adu pernyataan bilateral.

Dari sisi Amerika, Trump berulang kali menyatakan program nuklir Iran pada dasarnya telah dimusnahkan oleh serangan singkat AS terhadap sejumlah fasilitas nuklir utama Iran. Klaim itu ia ulang setelah perang 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni 2025.

Namun klaim Trump berbenturan dengan kenyataan di lapangan. Sejak perang tersebut, Iran melarang inspektur IAEA mengunjungi fasilitas yang dibom di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Artinya, tidak ada pihak independen yang bisa memverifikasi seberapa parah kerusakan yang terjadi.

Ketegangan tidak berhenti di situ. Perang antara Iran dan Amerika Serikat kembali pecah pada 28 Februari, menewaskan pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pada fase paling intens dalam perang tersebut, serangan AS-Israel kembali menghantam lokasi-lokasi nuklir Iran, tetapi skala kerusakannya masih belum jelas.

Latar Belakang: Klaim Trump dan Tertutupnya Akses IAEA

Sayembara bernilai miliaran rupiah itu tidak muncul dari ruang kosong. Ia lahir dari kebuntuan informasi. Washington mengklaim telah melumpuhkan program nuklir Iran, tetapi tidak memiliki akses untuk membuktikannya secara menyeluruh.

Di sisi lain, Iran menutup pintu bagi inspektur IAEA ke tiga fasilitas utama yang menjadi sasaran bom. Fordow, Natanz, dan Isfahan adalah nama-nama yang sudah lama melekat dalam peta sengketa nuklir Iran. Ketiganya menjadi simbol kemampuan pengayaan uranium Teheran sekaligus sasaran utama serangan udara.

Dengan akses yang tertutup, jalur intelijen manusia menjadi opsi yang tersisa bagi AS. Program Rewards for Justice sendiri bukan instrumen baru dalam politik luar negeri Amerika. Program ini lazim digunakan untuk menjaring informasi soal terorisme dan individu buronan, dengan imbalan uang bagi pelapor.

Yang membuat langkah ini berbeda adalah sasarannya: personel dan ilmuwan sebuah program nuklir negara berdaulat. Bagi Washington, ini cara mengumpulkan data tanpa harus menunggu izin Teheran. Bagi Teheran, ini bentuk campur tangan langsung terhadap warga dan institusi negaranya.

Trump juga kerap menggunakan isu nuklir Iran sebagai pembenaran melancarkan serangan ke Iran di kala keputusannya makin tidak didukung banyak pihak, termasuk warga AS sendiri. Isu nuklir karena itu berfungsi ganda: alasan militer sekaligus alat politik domestik.

Dampak Tawaran Rp362 Miliar bagi Warga dan Ilmuwan Iran

Angka US$20 juta bukan jumlah kecil. Bagi sebagian warga Iran yang menghadapi tekanan ekonomi, tawaran itu berpotensi menciptakan godaan sekaligus kecurigaan di dalam negeri. Pemerintah Iran jelas membaca risiko ini, karena itu reaksinya cepat dan keras.

Ada beberapa konsekuensi yang bisa dibaca dari langkah CENTCOM:

• Tekanan psikologis terhadap personel dan ilmuwan yang namanya disebut sebagai target pencarian informasi.
• Makin tertutupnya Iran terhadap mekanisme pengawasan internasional, khususnya IAEA.
• Melemahnya jalur diplomasi, karena tawaran hadiah dibaca sebagai langkah permusuhan, bukan negosiasi.
• Naiknya risiko eskalasi, mengingat pengumuman itu dirilis di tengah ancaman serangan baru AS.

Bagi IAEA, posisi semakin sulit. Lembaga itu diminta mengecam salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sementara aksesnya ke fasilitas Iran justru tertutup. Permintaan Araghchi menempatkan IAEA di antara dua pihak yang sama-sama berkepentingan atas informasi yang sama.

Reaksi internasional lain belum mengalir deras. Sejumlah pengamat menilai surat Iran lebih bersifat manuver diplomatik untuk membangun tekanan moral terhadap Washington ketimbang langkah yang benar-benar mengubah keadaan di lapangan.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap PBB dan IAEA

Bola kini berada di tangan PBB dan IAEA. Keduanya belum memberi jawaban atas permintaan Iran agar mengutuk pengumuman CENTCOM. Sikap mereka akan menentukan apakah isu ini berkembang menjadi sengketa diplomatik terbuka atau berhenti sebagai perang pernyataan.

Yang bisa dipastikan, sayembara itu belum ditarik. CENTCOM masih membuka jalur bagi siapa pun yang ingin melapor, lengkap dengan janji imbalan hingga US$20 juta dan kemungkinan relokasi ke tempat aman.

Iran, lewat surat Araghchi, memilih jalur institusional: mengadu ke PBB dan IAEA alih-alih membalas dengan ancaman militer. Namun latar belakangnya tetap panas. Perang Februari yang menewaskan Khamenei, serangan lanjutan AS-Israel, dan tertutupnya Fordow, Natanz, serta Isfahan dari inspektur membuat ruang diplomasi makin sempit.

Selama akses inspeksi belum dibuka dan klaim Trump belum bisa diverifikasi, tawaran hadiah seperti ini akan terus muncul sebagai jalan pintas. Dan setiap kali muncul, reaksi Teheran bisa dipastikan sama kerasnya.

Analisis Redaksi

Sayembara Rp362 miliar itu, dilihat dari kacamata Washington, adalah cara murah untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa diakses lewat jalur resmi. Biayanya jauh lebih kecil dibanding operasi militer, sementara hasilnya berpotensi besar. Masalahnya, cara berpikir seperti ini mengabaikan satu hal mendasar: informasi soal program nuklir tidak sama dengan informasi soal buronan kriminal.

Dengan menargetkan personel dan ilmuwan, AS secara tidak langsung memperlakukan warga negara Iran sebagai alat intelijen. Teheran menyebutnya menjijikkan, dan dari sudut pandang kedaulatan negara, keberatan itu punya dasar. Ironisnya, AS sendiri akan menolak mentah-mentah jika negara lain menawarkan uang kepada warganya untuk membocorkan rahasia program nuklir Amerika.

Namun kecaman Iran juga tidak sepenuhnya bersih. Teheran menegaskan program nuklirnya damai, tetapi justru menutup Fordow, Natanz, dan Isfahan dari inspektur IAEA. Klaim damai tanpa verifikasi sulit dipertahankan di hadapan publik internasional. Jika Iran benar-benar tidak menyembunyikan apa pun, membuka akses inspeksi adalah jawaban paling kuat, jauh lebih kuat daripada surat protes ke PBB.

Di sinilah letak kebuntuan yang sebenarnya. Kedua pihak memakai ketertutupan sebagai senjata. AS menutup jalur diplomasi dan memilih sayembara, Iran menutup pintu fasilitas dan memilih protes. Yang menanggung risikonya bukan hanya kedua pemerintah, tetapi juga stabilitas kawasan yang kini berada di titik paling rapuh setelah perang Februari.

Sumber: cnnindonesia.com, iaea.org