Banjir Lumpur Terjang SDN Cimanggu Sukabumi, PT Cosmo Akui Izin AMDAL Belum Rampung

Banjir lumpur dan longsoran menerjang SDN Cimanggu serta permukiman Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Selasa (10/11/2026). PT Cosmo Technology mengaku izin AMDAL perusahaan belum rampung dan baru masuk tahap penyusunan kerangka acuan.

Pengakuan itu disampaikan Humas PT Cosmo Technology, Octaviana, sehari setelah bencana. Perusahaan melakukan peninjauan di lokasi dan menyiapkan langkah mitigasi, termasuk berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan.

Kronologi Banjir Lumpur yang Menerjang SDN Cimanggu

Bencana terjadi pada Selasa, 10 November 2026. Material lumpur dan longsoran masuk ke kawasan SDN Cimanggu dan permukiman warga di Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar.

Sehari berselang, Rabu (11/11/2026), awak media mewawancarai Octaviana di SDN Cimanggu. Dalam kesempatan itu ia menjelaskan langkah awal yang diambil perusahaan setelah kejadian.

Perusahaan menyebut telah meninjau tiga titik yang direncanakan untuk revitalisasi, termasuk area dekat sekolah dan aliran Sungai Ciangsana. Peninjauan ini menjadi dasar penyusunan rencana penanganan dampak.

Octaviana menegaskan penanganan bencana menjadi prioritas, disusul koordinasi dengan pemerintah serta pendataan dampak kerugian. Langkah tersebut, katanya, juga menindaklanjuti arahan Dinas Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat.

Namun ia belum memerinci nilai kerugian maupun jumlah bangunan yang terdampak. Perusahaan masih menunggu data dari pihak sekolah sebagai dasar tindak lanjut perbaikan.

Pernyataan PT Cosmo Technology soal Ganti Rugi dan AMDAL

Octaviana membuka peluang penggantian kerugian bagi sekolah yang terdampak. Ia menyatakan perusahaan siap meninjau dan menindaklanjuti jika ada kerugian yang dialami pihak sekolah.

"Kami masih menginventarisasi dampak yang terjadi. Jika ada kerugian yang dialami pihak sekolah, kami siap meninjau dan menindaklanjutinya," ujar Octaviana, Rabu (11/11/2026).

Yang menarik, dalam kesempatan yang sama ia mengungkap status perizinan lingkungan perusahaan. Menurut Octaviana, dokumen AMDAL PT Cosmo Technology masih dalam tahap penyusunan kerangka acuan.

Perusahaan telah membentuk forum pembahasan dan menggelar pertemuan di Desa Sukamulya. Forum itu disebut sebagai wadah komunikasi dengan pihak terkait sebelum dokumen rampung.

"Untuk PT Cosmo Technology, berkas izin AMDAL belum selesai. Kami masih dalam tahap penyusunan kerangka acuan dan berharap prosesnya mendapat dukungan semua pihak," ungkapnya.

Pengakuan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap aktivitas perusahaan di kawasan yang baru saja dilanda banjir lumpur. AMDAL merupakan dokumen wajib yang menjadi dasar kelayakan lingkungan sebuah kegiatan usaha.

Empat Perusahaan Beroperasi di Desa Sukamulya

Octaviana menjelaskan ada sejumlah perusahaan dengan kegiatan dan kewenangan berbeda di wilayah Desa Sukamulya. Selain PT Cosmo Technology, terdapat PT Cijambe Indah, PT Alas Wahana Alam, dan PT Paiho.

Ia menyatakan perlunya sinergi antarpihak dalam upaya penanggulangan bencana. Menurutnya, persoalan di kawasan itu tidak bisa diselesaikan satu perusahaan saja.

Terkait aktivitas PT Alas Wahana Alam, Octaviana menyebut perusahaan tersebut telah memiliki AMDAL untuk area seluas 20 hektare. Pekerjaan yang sedang dilakukan pun disebut masuk dalam dokumen tersebut.

Ia juga menyampaikan perusahaan saat ini memprioritaskan pembangunan akses jalan untuk mendukung pengembangan kawasan dan menarik investor ke Kabupaten Sukabumi.

Daftar perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut setidaknya mencakup:

• PT Cijambe Indah
• PT Alas Wahana Alam, dengan AMDAL untuk area seluas 20 hektare
• PT Cosmo Technology, yang izin AMDAL-nya masih dalam penyusunan kerangka acuan
• PT Paiho

Pemetaan ini penting karena banjir lumpur tidak mengenal batas konsesi. Material mengalir ke sekolah dan permukiman warga, bukan hanya ke area kerja perusahaan.

Kenapa AMDAL Menjadi Sorotan Setelah Bencana

AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian wajib sebelum kegiatan usaha yang berpotensi berdampak besar dijalankan. Dokumen ini memuat prakiraan dampak, rencana pengelolaan, dan pemantauan lingkungan.

Prosesnya berjalan bertahap. Dimulai dari penyusunan kerangka acuan, penilaian oleh komisi, penyusunan dokumen utama, hingga penerbitan izin lingkungan. Tahap kerangka acuan adalah langkah paling awal.

Karena itu, pengakuan bahwa dokumen masih di tahap kerangka acuan menempatkan persoalan ini bukan sekadar soal administrasi. Ada pertanyaan soal kesiapan mitigasi sebelum aktivitas berjalan penuh.

Sejumlah warga dan pihak sekolah kini menunggu kepastian. Selain soal perbaikan fisik, mereka membutuhkan jaminan bahwa kejadian serupa tidak terulang.

Informasi resmi soal tata ruang dan perizinan di kawasan Cikembar dapat ditelusuri melalui kanal pemerintah daerah, seperti laporan Mediaaksara dan situs resmi Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Dampak bagi Sekolah, Warga, dan Langkah Selanjutnya

SDN Cimanggu menjadi titik paling terlihat dari bencana ini. Sekolah adalah fasilitas publik yang dipakai anak-anak setiap hari, sehingga pembersihan dan perbaikan tidak bisa ditunda lama.

Perusahaan menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. Pembahasan mencakup penanganan dampak serta pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Langkah berikutnya bergantung pada hasil inventarisasi. Data dari sekolah akan menjadi dasar perbaikan, sementara arahan PSDA Provinsi Jawa Barat menjadi acuan penanganan teknis.

Warga Kampung Ciangsana juga menunggu kepastian soal aliran Sungai Ciangsana. Titik itu masuk dalam tiga lokasi yang ditinjau untuk revitalisasi.

Yang belum terjawab: apakah aktivitas perusahaan dihentikan sementara selama proses penanganan, dan sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap empat perusahaan di kawasan tersebut.

Analisis Redaksi

Ada satu hal yang menonjol dari pernyataan PT Cosmo Technology. Perusahaan berbicara soal mitigasi, koordinasi, dan kesiapan menanggung kerugian, tetapi pada saat yang sama mengakui izin lingkungannya belum selesai. Urutan itu seharusnya dibalik: dokumen lingkungan dan mitigasi disiapkan sebelum aktivitas berdampak, bukan setelah lumpur masuk ke sekolah.

Pengakuan terbuka soal status AMDAL patut diapresiasi sebagai bentuk transparansi. Namun transparansi tidak menghapus pertanyaan mendasar soal pengawasan. Jika satu perusahaan di kawasan itu belum rampung dokumennya, bagaimana pemerintah memastikan aktivitas di lapangan tidak melampaui batas yang aman?

Banjir lumpur ini juga menguji koordinasi antarperusahaan. Ada empat perusahaan di Desa Sukamulya dengan kewenangan berbeda. Ketika bencana datang, warga tidak peduli siapa pemilik konsesi mana. Yang mereka butuhkan adalah sekolah yang aman, sungai yang tidak lagi membawa lumpur, dan kepastian bahwa dokumen perizinan bukan sekadar formalitas di atas kertas.

Pengawalan publik terhadap proses ini menjadi kunci. Dinas Pendidikan, PSDA Jawa Barat, dan pemerintah daerah perlu memastikan inventarisasi kerugian berjalan terbuka, sementara penyelesaian AMDAL tidak lagi berlarut-larut tanpa tenggat yang jelas.