Tanggul Sungai Rongkong Dibangun, Andi Sudirman Targetkan Banjir Luwu Utara Berkurang

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meresmikan dimulainya pembangunan tanggul pengendali banjir Sungai Rongkong di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Rabu, 11 November 2026. Proyek senilai Rp5,9 miliar itu dirancang sepanjang 200 meter dengan tinggi 6 meter.

Peresmian ini menjadi langkah konkret Pemprov Sulsel menekan risiko luapan sungai yang selama tiga tahun berturut-turut merendam empat desa. Sedikitnya 6.000 jiwa terdampak, dan produktivitas ribuan hektare sawah warga ikut terancam setiap kali banjir datang.

Andi Sudirman hadir langsung di lokasi bersama Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko, Anggota DPRD Sulsel Rusli Sunali, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, serta jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat setempat.

Kronologi dan Lokasi Pembangunan Tanggul Sungai Rongkong

Peresmian berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, di Desa Beringin Jaya. Lokasi ini dipilih karena berada tepat di jalur luapan Sungai Rongkong yang selama ini menjadi titik paling rawan.

Berdasarkan catatan historis yang disampaikan dalam peresmian, luapan sungai kerap merendam empat desa sekaligus: Desa Beringin Jaya, Lembang-Lembang, Lara, dan Rambakulu. Banjir terjadi tiga tahun berturut-turut, sebuah pola yang menunjukkan masalah struktural, bukan sekadar bencana musiman biasa.

Pembangunan tanggul dirancang sepanjang sekitar 200 meter dengan ketinggian mencapai 6 meter. Dimensi itu dipilih untuk menahan debit air agar tidak masuk ke kawasan permukiman penduduk dan bentangan lahan pertanian.

Pengerjaan konstruksi ditempuh melalui skema kerja sama sinergis bersama Kodam XIV/Hasanuddin, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dan seluruh jajaran instansi teknis terkait. Kolaborasi lintas lembaga ini disebut sebagai kunci agar proyek berjalan sesuai jadwal.

Dalam kunjungan yang sama, Andi Sudirman meninjau langsung progres pekerjaan di lapangan. Ia menyebut pembangunan tanggul sudah dikerjakan, bukan lagi sebatas rencana di atas kertas.

Anggaran Rp5,9 Miliar dan Skema Kerja Sama Lintas Lembaga

Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran Rp5,9 miliar pada APBD tahun anggaran 2026 untuk merealisasikan proyek strategis penanggulangan bencana ini. Angka itu menjadi patokan awal, meski belum ada keterangan resmi mengenai rincian komponen biaya.

Yang menarik, pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya diserahkan ke kontraktor biasa. TNI, pemerintah kabupaten, dan instansi teknis dilibatkan dalam satu skema kerja sama. Pola ini lazim dipakai untuk proyek darurat bencana yang menuntut kecepatan eksekusi.

Berikut sejumlah data kunci proyek tanggul Sungai Rongkong:

• Panjang tanggul: sekitar 200 meter
• Ketinggian: mencapai 6 meter
• Anggaran: Rp5,9 miliar dari APBD Sulsel 2026
• Lokasi: Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta Selatan, Luwu Utara
• Desa terdampak banjir: Beringin Jaya, Lembang-Lembang, Lara, Rambakulu
• Jumlah jiwa terdampak: sekitar 6.000 jiwa

Peresmian ini juga menjadi penanda bahwa penanganan banjir di Luwu Utara naik kelas dari respons darurat menjadi investasi infrastruktur. Sebelumnya, pemerintah daerah lebih banyak bergerak saat banjir sudah terjadi.

Informasi sejenis soal penanganan bencana di Sulawesi Selatan bisa dipantau melalui pemberitaan INFOKINI.id. Sedangkan data kebencanaan nasional dapat dicek di kanal resmi BNPB.

Pernyataan Andi Sudirman soal Fungsi Tanggul dan Penghijauan

Andi Sudirman menegaskan keberadaan tanggul adalah ikhtiar nyata pemerintah daerah melindungi permukiman dan lahan pertanian warga. Ia menyebut proyek ini sebagai hasil kerja bersama, bukan klaim sepihak pemerintah provinsi.

"Alhamdulillah, pembangunan tanggul ini sudah dikerjakan. Ini merupakan ikhtiar dan upaya kita bersama untuk menahan luapan air agar tidak masuk ke kawasan permukiman masyarakat," tegas Andi Sudirman di sela-sela peninjauan peresmian.

Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran TNI, khususnya Kodam XIV/Hasanuddin, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, serta elemen masyarakat yang bergotong royong mendukung kelancaran pengerjaan.

Namun Gubernur mengingatkan satu hal penting: penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan bangunan fisik. Persoalan utama di hulu, yakni kawasan resapan di sepanjang daerah aliran sungai, harus ikut dibenahi.

Karena itu ia menginstruksikan gerakan penghijauan masif dengan melibatkan kesadaran kolektif warga. Konservasi alam dinilai sama pentingnya dengan benteng beton untuk menjaga daya dukung lingkungan.

"Kita juga meminta masyarakat untuk bergotong royong menanam pohon. Satu orang satu pohon. Insyaallah, kalau dilakukan bersama-sama, hasilnya akan terlihat. Ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kawasan penyangga sungai kita," imbau Andi Sudirman.

Dampak Banjir Tiga Tahun Terakhir bagi Warga Luwu Utara

Empat desa yang berulang kali terendam berada di kawasan hilir Sungai Rongkong. Ketika sungai meluap, air masuk ke permukiman dan sawah dalam waktu singkat. Pola ini berlangsung tiga tahun berturut-turut.

Dampaknya bersifat ganda. Rumah warga tergenang, aktivitas ekonomi terhenti, dan lahan pertanian terancam gagal panen. Bagi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, kerugian seperti ini berdampak panjang pada pendapatan keluarga.

Angka 6.000 jiwa yang terdampak menunjukkan skala persoalan cukup besar untuk ukuran satu kecamatan. Jika dibiarkan, biaya kerugian tahunan berpotensi melampaui nilai investasi tanggul itu sendiri.

Dari sisi tata kelola, banjir berulang biasanya menandakan dua hal: kapasitas sungai menurun akibat sedimentasi, dan kawasan resapan di hulu berkurang. Tanggul menjawab persoalan pertama, sedangkan penghijauan menyasar persoalan kedua.

Karena itu, kombinasi infrastruktur fisik dan konservasi menjadi pendekatan yang paling masuk akal. Tanpa keduanya berjalan bersamaan, risiko banjir hanya berpindah titik, bukan hilang.

Langkah Selanjutnya: Penguatan Kawasan Penyangga dan Pengurangan Risiko Bencana

Pemprov Sulsel optimistis tingkat kerawanan bencana dapat direduksi signifikan setelah tanggul selesai dan kawasan penyangga diperkuat. Optimisme itu dibangun di atas sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Insyaallah, dengan sinergi dan gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, kita terus berupaya mengurangi dampak banjir dan memberikan perlindungan bagi masyarakat," kata Andi Sudirman menutup pernyataannya.

Ke depan, yang perlu diawasi adalah konsistensi pelaksanaan. Pembangunan fisik punya tenggat yang jelas, sementara gerakan menanam pohon menuntut perawatan bertahun-tahun agar tidak berhenti di seremoni.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga memikul tanggung jawab menjaga tanggul dari kerusakan, termasuk mengatur aktivitas warga di bantaran sungai. Tanpa itu, bangunan sepanjang 200 meter bisa kehilangan fungsi sebelum waktunya.

Bagi warga empat desa, yang paling dinanti bukan sekadar peresmian, melainkan musim hujan pertama tanpa genangan di depan rumah. Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.

Analisis Redaksi

Keputusan membangun tanggul Sungai Rongkong patut dibaca sebagai pengakuan bahwa banjir di Luwu Utara bersifat berulang, bukan insiden sekali datang. Selama tiga tahun berturut-turut, empat desa terendam. Pemerintah provinsi akhirnya memilih intervensi permanen dengan anggaran Rp5,9 miliar, bukan lagi bantuan darurat yang habis bersama genangan.

Yang layak diapresiasi adalah pengakuan Andi Sudirman bahwa bangunan fisik bukan solusi tunggal. Permintaan menanam satu pohon per orang menunjukkan kesadaran bahwa akar masalah ada di kawasan resapan. Namun di sinilah ujian terberatnya: gerakan penghijauan mudah dicanangkan, tetapi sulit dijaga. Tanpa monitoring dan sanksi bagi perusak kawasan hulu, imbauan itu berisiko berhenti sebagai foto bersama.

Redaksi juga mencatat satu hal yang perlu dijelaskan ke publik: skema kerja sama TNI dalam proyek senilai miliaran rupiah ini menuntut transparansi anggaran. Masyarakat berhak tahu rincian belanja dan jadwal penyelesaian. Jika tanggul selesai tepat waktu dan banjir benar-benar surut, proyek ini bisa menjadi model penanganan bencana di daerah lain. Jika tidak, ia hanya menjadi deretan nama pejabat di atas batu beton.

Sumber: bnpb.go.id