Properti dan Infrastruktur Vietnam: Kementerian Konstruksi Diminta Hilangkan Hambatan

Pemerintah Vietnam menugaskan Kementerian Konstruksi untuk membenahi hambatan pasar properti dan mempercepat proyek transportasi strategis. Laporan yang harus diserahkan pada November 2026 menjadi ujian pertama efektivitas kebijakan.

Penugasan itu tertuang dalam Resolusi No. 353/NQ-CP tanggal 6 November 2026. Kementerian Konstruksi diminta memimpin koordinasi lintas kementerian dan daerah untuk melaporkan kondisi keseluruhan pasar properti kepada Perdana Menteri pada bulan yang sama.

Laporan tersebut harus menilai penawaran, harga, likuiditas, transaksi, dan persediaan berdasarkan segmen dan lokasi. Selain itu, laporan wajib mengidentifikasi risiko dan mengusulkan solusi untuk mengurangi dampak berantai pada sistem keuangan dan perbankan.

Resolusi 353/NQ-CP dan Tenggat Laporan Pasar Properti

Resolusi 353/NQ-CP menjadi dasar hukum bagi Kementerian Konstruksi untuk bertindak cepat. Tenggat November 2026 tidak memberi ruang bagi penundaan administratif. Setiap temuan harus disertai rekomendasi yang bisa dieksekusi.

Data Kementerian Konstruksi untuk sembilan bulan pertama 2026 menunjukkan seluruh negeri mencatat 331.876 transaksi sukses. Rinciannya, 80.269 transaksi untuk apartemen dan rumah terpisah, serta 251.607 transaksi untuk lahan kosong.

Pada kuartal ketiga saja, terdapat 92.004 transaksi, turun sekitar 8% dibandingkan kuartal sebelumnya. Laporan dari 27 dari 34 daerah menunjukkan inventaris sekitar 51.950 unit apartemen dan lahan kosong pada kuartal ketiga.

Angka-angka itu menjadi bahan mentah laporan. Penurunan transaksi kuartalan dan tumpukan inventaris di sejumlah daerah menandakan likuiditas pasar belum pulih merata. Kementerian Konstruksi diminta memetakan segmen mana yang paling tertekan.

"Efektivitas kebijakan perlu dilihat dari kemampuannya mengubah pasokan yang diproyeksikan menjadi produk nyata yang terjangkau bagi masyarakat," kata Hoang Anh Tuan, Direktur Departemen Pengelolaan Pasar Perumahan dan Real Estat Kementerian Konstruksi, kepada pers.

Perumahan Sosial dan Klasifikasi Proyek Menjadi Prioritas

Di segmen perumahan sosial, seluruh negeri memiliki 954 proyek yang telah selesai, sedang dalam pelaksanaan, atau telah menerima persetujuan investasi. Skalanya mencapai 926.329 unit dengan total investasi sekitar 855.557 miliar VND.

Namun, jumlah proyek tidak otomatis berarti pasokan siap huni. Hoang Anh Tuan menekankan pendekatan harus beralih dari tinjauan umum ke pengklasifikasian setiap proyek. Proyek yang memenuhi kriteria diprioritaskan menyelesaikan prosedur dan membawa produk ke pasar.

Untuk proyek dengan kendala antarlembaga, lembaga koordinator dan jangka waktu harus diidentifikasi dengan jelas. Proyek yang berlarut-larut memerlukan rencana penanganan terpisah sesuai peraturan.

Kementerian juga menyoroti pentingnya data pasar yang akurat. Harga transaksi aktual, tingkat persediaan, kapasitas penyerapan, dan kemajuan proyek harus tercermin dalam data. Pengungkapan informasi perlu dikaitkan dengan pengendalian spekulasi, pemantauan risiko kredit, dan pengarahan modal ke proyek yang layak.

Langkah ini sejalan dengan temuan bahwa 251.607 transaksi lahan kosong jauh melampaui transaksi hunian. Dominasi lahan kosong sering menjadi sinyal spekulasi dan penimbunan aset, bukan konsumsi riil.

Percepatan Bandara Long Thanh dan Proyek APEC 2027

Bersamaan dengan stabilisasi pasar properti, percepatan proyek transportasi nasional tetap menjadi prioritas Kementerian Konstruksi hingga akhir 2026. Lam Van Hoang, Kepala Kantor Kementerian Konstruksi, mengatakan dari 629 tugas yang diberikan Pemerintah dan Perdana Menteri, 478 telah selesai dan 151 sedang dilaksanakan.

Menurut rencana 2026, kementerian memperkirakan menyelesaikan 28 proyek dan sub-proyek. Sebanyak 14 proyek telah selesai pada saat pelaporan, sementara 14 proyek masih dalam tahap pembangunan.

Untuk Fase 1 Bandara Internasional Long Thanh, Pemerintah meminta peninjauan komprehensif atas kondisi pengoperasian pada 2026. Ini bukan sekadar menyelesaikan konstruksi. Sistem teknis, uji coba operasional, pengujian penerimaan, prosedur hukum, keamanan, keselamatan, dan transportasi penghubung harus disiapkan bersamaan.

Selain Long Thanh, percepatan Bandara Internasional Gia Binh dan proyek lain yang melayani APEC 2027 perlu dilihat dalam kerangka konektivitas regional. Keterkaitan dengan Hanoi dan daerah sekitar menjadi kunci. Bandara bisa mendorong logistik, pariwisata, dan pembangunan perkotaan, tetapi efek dominonya bergantung pada jalur akses dan infrastruktur pendukung.

Jalur Kereta dan Jalan Raya Strategis yang Dikebut

Di sektor perkeretaapian, tugas utama berkaitan dengan prosedur investasi jalur Lao Cai–Hanoi–Hai Phong, kereta cepat Utara–Selatan, dan perencanaan jalur Dong Dang–Hanoi. Untuk jalan raya, Kementerian Konstruksi tengah menyelesaikan berkas agar Pemerintah melaporkannya ke Majelis Nasional.

Beberapa ruas yang dimaksud adalah Bao Ha–Lai Chau, khususnya bagian Bao Ha–Tan Phong; Moc Chau–Son La–Dien Bien, khususnya bagian melalui Son La; dan Quang Ngai–Kontum. Jika diimplementasikan sesuai peraturan dan dioperasikan, ruas-ruas ini dapat menekan biaya transportasi, memperluas pasar barang, dan meningkatkan daya tarik investasi daerah.

Lam Van Hoang menegaskan kemajuan banyak proyek bergantung pada pembebasan lahan, sumber material, prosedur investasi, dan pencairan dana. Neraca Kementerian Konstruksi menunjukkan permintaan pasir untuk perataan diperkirakan lebih dari 600 juta m³, sementara kapasitas pasokan sekitar 394,5 juta m³.

Kesenjangan pasokan material itu menjadi hambatan nyata di lapangan. Investor diminta mengidentifikasi tenggat waktu jalur kritis dan mengungkapkan paket kontrak yang tertunda. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas rencana penyerahan lahan dan memastikan sumber material yang legal.

Lembaga pengelola harus segera mengumpulkan masalah di luar kewenangan mereka dan melaporkannya ke otoritas lebih tinggi. Alokasi ulang modal dan penyesuaian organisasi konstruksi harus didasarkan pada kapasitas penyerapan aktual, tanpa mengorbankan kualitas dan keselamatan.

Dampak ke Pasar dan Langkah Selanjutnya

Kesamaan dua tugas ini adalah kebutuhan beralih dari pemrosesan prosedural ke penciptaan manfaat ekonomi nyata. Proyek perumahan yang selesai harus menambah pasokan aktual. Proyek transportasi utama yang selesai harus menciptakan konektivitas lebih besar dan menurunkan biaya.

Pada November 2026, Kementerian Konstruksi mengusulkan mekanisme pemantauan hasil, bukan sekadar menyusun statistik tugas. Untuk properti, prioritas diberikan pada klasifikasi proyek berdasarkan status hukum, kelayakan, dan permintaan pasar, serta peningkatan pasokan perumahan terjangkau sambil mengendalikan risiko kredit.

Untuk transportasi, fokus diarahkan pada kondisi operasi aman di Long Thanh, kemajuan koneksi strategis, ketersediaan lahan, material, dan pencairan sesuai paket kontrak. Setiap tugas harus terkait instansi bertanggung jawab, tenggat waktu, dan hasil yang dapat diverifikasi.

Bagi pasar, sinyal yang paling dinanti adalah kepastian waktu. Jika laporan November 2026 benar-benar memuat klasifikasi proyek dan penanggung jawab, tumpukan inventaris 51.950 unit serta penurunan transaksi 8% pada kuartal ketiga bisa menjadi dasar intervensi yang terukur. Jika tidak, kebijakan hanya berhenti sebagai dokumen.

Informasi lebih lanjut mengenai resolusi dan penugasan ini dapat dibaca di Vietnam.vn dan Báo Pháp Luật Việt Nam.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari Resolusi 353/NQ-CP bukanlah daftar tugasnya, melainkan cara Kementerian Konstruksi membaca persoalan. Hoang Anh Tuan tidak berbicara tentang target unit atau nilai investasi. Ia berbicara tentang mengubah pasokan yang diproyeksikan menjadi produk nyata. Kalimat itu terasa sederhana, tetapi menusuk akar masalah: Vietnam punya 954 proyek perumahan sosial dan 926.329 unit dalam pipeline, namun pasar tetap mencatat inventaris menumpuk di 27 daerah.

Kesenjangan antara proyek di atas kertas dan produk di pasar adalah persoalan koordinasi, bukan sekadar anggaran. Kementerian mengakui banyak proyek macet karena pembebasan lahan, material, prosedur investasi, dan pencairan. Permintaan pasir 600 juta m³ berhadapan dengan kapasitas 394,5 juta m³. Angka itu menunjukkan hambatan struktural yang tidak bisa diselesaikan dengan satu instruksi menteri.

Karena itu, ujian sesungguhnya ada pada mekanisme pemantauan hasil yang diusulkan pada November 2026. Selama evaluasi masih berupa statistik tugas selesai, laporan hanya akan menjadi ritual administratif. Ukuran yang diajukan Lam Van Hoang, yakni manfaat sosial-ekonomi sebagai indikator utama, layak didukung. Namun tanpa tenggat yang mengikat dan penanggung jawab yang jelas per proyek, sumber daya yang tertahan akan tetap tertahan.