Prediksi IHSG Anjlok 7% dan Rupiah ke Rp 18.250 Usai Kabar Gibran Mundur dari Wapres

Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden langsung mengguncang proyeksi pasar. IHSG diprediksi anjlok hingga 7% dan rupiah berpotensi melemah ke kisaran Rp 18.220-18.250 per Dolar AS.

Prediksi itu disampaikan Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026). Menurut dia, gejolak politik kali ini bukan sentimen biasa. Ada persoalan hukum yang menempel pada posisi Gibran sebagai orang nomor dua di republik.

"Sebenarnya tanpa Gibran mengundurkan diri, IHSG-rupiah pun juga masih akan mengalami pelemahan. Tetapi dengan pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden, kemungkinan besar Indeks Harga Saham Gabungan ini akan mengalami turun, sampai di 7%. Kemudian, rupiah kemungkinan besar akan di level Rp 18.220 sampai di Rp 18.250," ujar Ibrahim.

Kronologi Kabar Mundurnya Gibran dan Konfirmasi Projo

Kabar pengunduran diri Gibran mencuat pada Rabu (11/11/2026). Ia disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Hingga berita ini ditulis, isi surat maupun alasan resmi pengunduran diri belum dipublikasikan secara terbuka.

Konfirmasi datang dari Ketua Umum Projo Budi Arie. Kepada wartawan, ia membenarkan bahwa Gibran memang mundur dari kursi Wapres. "Pokoknya benar," ujar Budi Arie, dikutip dari detikNews.

Pernyataan itu singkat, tetapi cukup menjadi pemicu awal reaksi pasar. Sebab, dalam politik Indonesia, sinyal dari organisasi pendukung pemerintah sering dibaca pasar sebagai konfirmasi tidak resmi sebelum ada pernyataan resmi dari Istana.

Yang membuat situasi makin rumit adalah latar hukum di baliknya. Ibrahim menyoroti putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu membuat posisi Gibran dinilai tidak lagi dapat menjabat sebagai wakil presiden.

Dari sisi pasar, rangkaian peristiwa ini terjadi dalam waktu singkat: kabar mundur, konfirmasi dari elite politik, lalu munculnya dasar hukum yang memperkuat spekulasi. Kombinasi ketiganya membuat investor tidak punya cukup waktu mencerna informasi sebelum sesi perdagangan berikutnya dibuka.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ada tiga nama yang paling menonjol dalam pemberitaan ini. Pertama, Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak yang dikabarkan mundur. Kedua, Presiden Prabowo Subianto yang disebut menerima surat pengunduran diri. Ketiga, Budi Arie sebagai Ketua Umum Projo yang mengonfirmasi kabar tersebut.

Dari sisi pasar, dua analis memberi pembacaan yang saling melengkapi. Ibrahim Assuaibi menekankan dampak politik terhadap arus modal. Sementara itu, Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menyoroti faktor-faktor yang harus dicermati pelaku pasar ke depan.

"Pelemahan rupiah dapat meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas makroekonomi dan memengaruhi persepsi risiko investor. Pergerakan bursa global arah Wall Street dan pasar Asia akan turut menentukan sentimen perdagangan domestik," tutur Nafan kepada detikcom.

Nafan menyebut setidaknya ada empat variabel yang perlu diperhatikan: ketidakpastian politik domestik, perkembangan evaluasi indeks MSCI, pergerakan pelemahan rupiah, serta arah bursa global dari Wall Street dan pasar Asia. Keempatnya saling terkait dan bisa memperkuat tekanan jika muncul bersamaan.

Perlu dicatat, pernyataan kedua analis ini bersifat proyeksi, bukan hasil perdagangan aktual. Angka 7% dan Rp 18.250 adalah estimasi skenario, bukan level yang sudah terjadi di pasar.

Latar Belakang: Putusan MA, Isu Ijazah, dan Tekanan yang Menumpuk

Ibrahim menyebut dinamika politik memanas akibat permasalahan hukum dan isu ijazah. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah serta batal demi hukum menjadi pemicu utama.

Secara hukum, situasi ini membuat posisi Gibran dinilai tidak lagi dapat menjabat sebagai wakil presiden. Bagi pasar, persoalan bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi Wapres, melainkan soal kepastian arah pemerintahan ke depan.

Ketidakpastian itu datang di saat pasar sudah menanggung beban lain. Ibrahim menyebut realisasi investasi besar yang sebelumnya digadang-gadangkan mencapai Rp 777,8 triliun berpotensi tertunda. Ia juga menyoroti potensi keretakan koalisi politik yang menambah kekhawatiran investor asing.

"Wait and see investor sampai tahun 2029 ini akan merugikan Indonesia. Gibran yang mundur, tetapi yang rugi adalah Indonesia," imbuh Ibrahim.

Artinya, tekanan tidak hanya datang dari dalam negeri. Ada faktor eksternal yang membuat situasi makin berat, terutama evaluasi indeks dari lembaga internasional yang selama ini menjadi acuan banyak fund manager global.

Sentimen MSCI dan Ancaman Capital Outflow Tambahan

Pasar modal Indonesia turut dibayangi sentimen negatif dari evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI). Jika reformasi pasar modal tidak berjalan optimal, pasar saham Indonesia berisiko diturunkan peringkatnya menjadi pasar mandiri atau standalone market pada periode 2026-2027.

Konsekuensinya nyata. Ibrahim memperkirakan potensi keluarnya dana asing akibat sentimen MSCI ini mencapai US$ 2 miliar hingga US$ 6 miliar. Angka itu merupakan tambahan di luar gelombang capital outflow yang sudah terjadi sepanjang Januari hingga September, yang mencapai Rp 127 triliun.

"Nah, kalau seandainya benar-benar MSCI masih tetap akan menurunkan peringkatnya, ada kemungkinan besar adalah 2 sampai 6 miliar US dollar itu akan keluar. Berarti, dianggap sampai bulan Desember itu adalah 2 miliar US dollar tambahan dari Rp 127 triliun yang keluar," tambah Ibrahim.

Bagi investor ritel, rangkaian faktor ini penting dipahami sebagai satu paket risiko, bukan peristiwa yang berdiri sendiri:

• Ketidakpastian politik domestik pasca-kabar pengunduran diri Wapres.
• Risiko penurunan peringkat pasar oleh MSCI pada 2026-2027.
• Pelemahan rupiah yang meningkatkan persepsi risiko investor.
• Arah bursa global, terutama Wall Street dan pasar Asia.
• Penundaan realisasi investasi yang sebelumnya diproyeksikan Rp 777,8 triliun.

Kombinasi kelima faktor inilah yang membuat proyeksi pelemahan IHSG dan rupiah bukan sekadar reaksi sesaat terhadap satu berita politik.

Dampak ke Pasar dan Langkah Selanjutnya

Dampak paling langsung terlihat pada sikap investor. Ibrahim menilai investor asing maupun domestik yang tadinya siap masuk ke Indonesia memilih menahan diri atau mengambil sikap wait and see. Ketidakpastian arah program pemerintahan pasca-pergantian wakil presiden menjadi alasan utama.

Jika skenario itu berlanjut, tekanan terhadap rupiah bisa merambat ke biaya impor, harga barang, dan beban utang valas. Nafan mengingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas makroekonomi.

Yang dinanti pasar berikutnya adalah kejelasan resmi. Apakah ada pernyataan dari Istana soal surat pengunduran diri, bagaimana proses konstitusional penggantian Wapres berjalan, dan apakah program-program investasi tetap berjalan sesuai jadwal. Selama tiga hal itu belum jelas, sikap wait and see cenderung bertahan.

Pasar juga akan mencermati hasil evaluasi MSCI dan arah kebijakan reformasi pasar modal. Tanpa perbaikan yang terukur, risiko capital outflow tambahan tetap terbuka. Informasi lebih lanjut soal dinamika pasar bisa dipantau melalui kanal berita ekonomi seperti detikFinance dan rilis resmi MSCI.

Analisis Redaksi

Ada satu hal yang jarang dibahas dalam pemberitaan soal kabar pengunduran diri Gibran: pasar tidak bereaksi pada peristiwa politiknya, melainkan pada hilangnya kepastian. IHSG dan rupiah selama ini menanggung harga premi ketidakjelasan. Ketika arah pemerintahan mendadak dipertanyakan, premi itu naik. Angka 7% dan Rp 18.250 adalah cara pasar menerjemahkan satu pertanyaan sederhana yang belum terjawab: siapa yang benar-benar menjalankan roda pemerintahan sampai 2029?

Kritik yang layak diajukan bukan kepada Gibran semata, tetapi kepada cara informasi publik dikelola. Kabar sebesar pengunduran diri wakil presiden beredar lebih dulu lewat konfirmasi singkat seorang ketua umum partai, bukan melalui pernyataan resmi yang utuh. Pasar finansial tidak bisa bekerja dengan teka-teki. Ketika yang beredar hanya "pokoknya benar", investor akan mengisi kekosongan itu dengan asumsi terburuk, dan asumsi terburuk selalu berujung pada penjualan.

Proyeksi Ibrahim soal wait and see hingga 2029 perlu dibaca sebagai peringatan, bukan ramalan. Ada biaya nyata dari penundaan investasi Rp 777,8 triliun dan potensi capital outflow tambahan US$ 2-6 miliar. Jika pemerintah ingin menahan tekanan, yang dibutuhkan bukan retorika optimisme, melainkan kejelasan proses konstitusional, jadwal penggantian pejabat, dan jaminan bahwa program investasi tidak ikut tersandera. Tanpa itu, pasar akan terus menghitung risiko politik sebagai biaya yang harus dibayar Indonesia.

Sumber: msci.com