Polda Metro Jaya Bantah Penangkapan Firli Bahuri: Penyidik Hanya Datangi GOR Bulutangkis

Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) hanya mendatangi Firli di sebuah GOR bulutangkis untuk menindaklanjuti dua kali ketidakhadirannya dalam pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Kabar penangkapan itu beredar cepat di sejumlah kanal pesan dan media sosial. Polda Metro Jaya lewat Kabid Humas Kombes Pol Budi Hermanto langsung menepisnya. "Enggak ada yang diamankan," kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026), seperti dikutip dari ANTARA News Sumbar.

Kronologi Penyidik Mendatangi Firli di GOR Bulutangkis

Budi menjelaskan, kehadiran personel Ditreskrimsus di lokasi bukan dalam rangka penangkapan. Penyidik datang karena Firli tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebanyak dua kali.

"Kehadiran personil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Sdr. FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan. Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," ujar Budi.

Dari pernyataan itu, tidak ada penangkapan, tidak ada penahanan, dan tidak ada penjemputan paksa. Firli, menurut Budi, berkomitmen datang pada pemeriksaan berikutnya yang akan segera dijadwalkan penyidik.

Kabar yang beredar belakangan memang menyebut Firli "diamankan" saat sedang berolahraga. Narasi itu kemudian dibantah langsung oleh kepolisian. Polda Metro Jaya memilih menjelaskan duduk perkara secara terbuka ketimbang membiarkan spekulasi liar berkembang.

Kasus yang menjerat Firli sendiri bukan perkara baru. Penyidik sudah lama menangani dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemeriksaan terhadap Firli menjadi bagian dari proses hukum yang masih berjalan.

Siapa yang Terlibat dan Apa Kata Kepolisian

Pihak yang paling banyak bersuara dalam peristiwa ini adalah Bidang Humas Polda Metro Jaya. Kombes Pol Budi Hermanto menjadi sumber resmi yang menegaskan tidak ada penangkapan. Pernyataannya sekaligus mengoreksi informasi yang beredar lebih dulu di ruang publik.

Di sisi lain, Firli Bahuri adalah mantan Ketua KPK yang kini berstatus pihak yang diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. Namanya muncul sebagai pihak yang diduga melanggar aturan etik dan pidana terkait pertemuan dengan pihak berperkara.

Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Pertanian, adalah pihak yang disebut menjadi korban dugaan pemerasan dalam perkara ini. Kasus ini mencuat setelah SYL tersandung perkara korupsi di Kementerian Pertanian, lalu berkembang ke dugaan pemerasan yang melibatkan pejabat KPK.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadi pihak yang menjalankan proses pemeriksaan. Mereka yang mendatangi Firli di GOR bulutangkis dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan hadir pada panggilan berikutnya.

Publik perlu membedakan tiga hal yang sering dicampur dalam pemberitaan: mendatangi, memeriksa, dan menangkap. Dalam peristiwa ini, kepolisian menyebut yang terjadi adalah poin pertama dan kedua, bukan yang ketiga.

Pasal yang Menjerat Firli Bahuri

Firli disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.

Selain itu, Firli juga dijerat dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasal itu berisi larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Konsekuensinya diatur dalam Pasal 36 jo. Pasal 65 UU KPK. Setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Dua jalur hukum ini berjalan berbarengan: satu sisi terkait dugaan pemerasan dalam UU Tipikor, sisi lain terkait pelanggaran larangan pertemuan dalam UU KPK. Keduanya menjadi dasar penyidik memanggil Firli berulang kali.

Pemanggilan dua kali yang tidak dihadiri Firli menjadi alasan penyidik bergerak ke lokasi. Dalam praktik penyidikan, ketidakhadiran tanpa alasan sah memang bisa berujung pada langkah pemanggilan paksa, meski dalam kasus ini kepolisian memilih mendatangi langsung.

Dampak Kabar Penangkapan bagi Publik dan Proses Hukum

Kabar penangkapan Firli sempat memancing reaksi warganet. Banyak yang mengira kasus ini sudah masuk tahap penahanan. Bantahan Polda Metro Jaya menjadi koreksi penting agar publik tidak menyimpulkan proses hukum melebihi fakta yang ada.

Bagi Firli, peristiwa ini menambah tekanan publik. Statusnya sebagai mantan pejabat tertinggi di lembaga antikorupsi membuat setiap langkah hukumnya menjadi sorotan. Kehadirannya pada pemeriksaan berikutnya akan menentukan arah perkara.

Bagi penyidik, kejelasan informasi menjadi ujian kredibilitas. Mendatangi lokasi publik seperti GOR bulutangkis berisiko memicu tafsir beragam. Karena itu, penjelasan resmi lewat Kabid Humas menjadi langkah penting untuk menjaga proses hukum tetap terukur.

Bagi publik, kasus ini memperlihatkan bahwa informasi soal penangkapan perlu dikonfirmasi ke sumber resmi. Penyebaran kabar tanpa verifikasi bisa membentuk opini yang keliru soal jalannya perkara.

Berikut sejumlah poin yang ditegaskan kepolisian dalam peristiwa ini:

• Tidak ada penangkapan atau pengamanan terhadap Firli Bahuri.
• Penyidik Ditreskrimsus mendatangi Firli karena dua kali tidak hadir dalam pemeriksaan.
• Firli menyatakan akan hadir pada pemeriksaan berikutnya.
• Perkara yang ditangani adalah dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
• Firli dijerat Pasal 12e, 12B, atau 11 UU Tipikor serta Pasal 36 UU KPK.

Proses hukum tetap berjalan. Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan dan menunggu kehadiran Firli sesuai janjinya. Publik tinggal melihat apakah komitmen itu dipenuhi.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Panggilan Ketiga

Setelah dua kali mangkir, pemeriksaan berikutnya menjadi penentu. Jika Firli hadir, penyidik bisa melanjutkan pemeriksaan materi perkara. Jika kembali tidak hadir, kepolisian punya opsi lain sesuai aturan hukum acara pidana.

Budi menyebut Firli akan hadir pada panggilan yang segera dilakukan penyidik. "Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," katanya.

Sebelumnya, pemberitaan soal kasus ini juga pernah diulas dalam kanal hukum nasional, termasuk laporan ANTARA News yang memantau perkembangan pemeriksaan terhadap Firli. Publik bisa mengikuti perkembangan resmi dari kepolisian ketimbang informasi yang beredar di grup pesan.

Yang jelas, status Firli saat ini belum berubah menjadi tersangka yang ditahan. Ia masih berstatus pihak yang dimintai keterangan. Semua langkah berikutnya bergantung pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan penyidik.

Kepolisian memilih jalur komunikasi terbuka. Setiap informasi soal penangkapan akan diumumkan resmi jika memang terjadi. Sampai saat itu, kabar yang beredar tidak lebih dari spekulasi yang dibantah langsung oleh Polda Metro Jaya.

Analisis Redaksi: Bantahan yang Menutup Celah Spekulasi

Bantahan Polda Metro Jaya atas kabar penangkapan Firli Bahuri layak dibaca sebagai upaya menjaga presisi informasi hukum. Dalam perkara yang melibatkan mantan Ketua KPK, setiap kata punya bobot. Menyebut "ditangkap" saat yang terjadi hanya "didatangi" adalah selisih besar yang bisa mengubah persepsi publik terhadap proses hukum.

Yang menarik, kepolisian tidak berlindung di balik kalimat normatif. Budi Hermanto menyebut lokasi, menyebut alasan kedatangan, dan menyebut janji Firli untuk hadir. Rincian itu membuat bantahan lebih kredibel dibanding pernyataan singkat tanpa konteks. Namun, keterbukaan ini juga memunculkan pertanyaan: mengapa dua panggilan sebelumnya tidak dihadiri, dan apa alasan yang disampaikan Firli?

Sisi lain yang perlu dicermati adalah pola pemberitaan. Kabar penangkapan menyebar lebih cepat daripada konfirmasi. Kasus SYL dan Firli sudah lama menjadi magnet perhatian, sehingga informasi apa pun soal keduanya mudah viral. Di titik ini, verifikasi bukan sekadar formalitas jurnalistik, melainkan benteng agar publik tidak menilai perkara berdasarkan kabar yang belum terkonfirmasi.

Bagi Firli, janji hadir pada pemeriksaan berikutnya kini menjadi taruhan kredibilitas. Bagi penyidik, panggilan ketiga adalah ujian ketegasan. Bagi publik, peristiwa ini pengingat sederhana: tunggu pernyataan resmi sebelum menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi.