Peretasan Kripto Jadi Senjata Utama Korut: 5 Alasan di Balik Serangan Rp114 Triliun

Peretasan kripto senilai USD6,3 miliar atau sekitar Rp114 triliun dari Binance yang dituduhkan FBI dilakukan Korea Utara menyingkap satu hal: kemampuan siber telah menjadi senjata utama Pyongyang. Para analis menyebut operasi ini dibangun sistematis selama bertahun-tahun, bukan gerakan sporadis.

Dikutip dari SINDOnews, Kamis (12/11/2026), Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat menuding Korea Utara berada di balik pencurian aset digital terbesar dalam sejarah itu. Tudingan ini memicu perhatian baru terhadap kapabilitas siber negara tersebut dan seberapa vital perannya bagi Pyongyang.

Korut Bangun Operasi Peretasan Sistematis Selama Bertahun-tahun

Korea Utara tidak serta-merta menjadi kekuatan besar dalam kejahatan siber global. Para analis menilai Pyongyang menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun operasi peretasan secara sistematis, dengan fokus yang jelas dan investasi besar.

"Bisa dikatakan Korea Utara sangat piawai dalam menentukan fokus mereka," ujar Lee Ho-ryung, peneliti senior di Korea Institute for Defense Analyses (KIDA), seperti dilansir CNA.

Lee menegaskan posisi Korea Utara di antara para pelaku kejahatan siber dunia. "Dalam hal peretasan, mereka adalah yang nomor satu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah berinvestasi besar-besaran dalam kegiatan pencurian ilegal," katanya.

Pernyataan itu memberi gambaran bahwa peretasan bukan sekadar aksi individu, melainkan bagian dari kebijakan negara yang terencana. Korea Utara disebut telah mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran untuk memastikan operasi ini berjalan berkelanjutan.

Talenta Muda Dididik Sejak Dini Menjadi Hacker

Salah satu kunci keberhasilan Korea Utara adalah pola rekrutmen dan pendidikan yang dirancang sejak dini. Lee menjelaskan bagaimana Pyongyang memilih anak-anak berbakat di bidang matematika dan sains untuk dilatih secara intensif.

"Mereka (Korea Utara) menyeleksi anak-anak yang berbakat di bidang matematika dan sains sejak dini, lalu memberikan pelatihan intensif kepada mereka dalam hal peretasan, pemecahan kode, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya," ujarnya.

Sebagian dari talenta itu kemudian dikirim menempuh pendidikan di Tiongkok atau Rusia. Setelah kembali, mereka bertugas di unit-unit siber yang berafiliasi dengan militer, lembaga negara, maupun Partai Pekerja Korea yang berkuasa.

Pola ini mirip dengan pembinaan atlet elite: anak-anak dipilih, dilatih, lalu ditempatkan pada jalur karier yang jelas. Bedanya, keahlian mereka diarahkan untuk mencuri aset digital dan membobol sistem keuangan global.

Intelijen dan Militer Punya Unit Peretasan Khusus

Awal tahun ini, Pyongyang melakukan reorganisasi terhadap unit-unit peretasnya. Badan intelijen utama, Biro Umum Pengintaian, diperluas dan kapabilitas sibernya ditingkatkan.

Aktivitas peretasan juga dijalankan oleh Departemen Industri Persenjataan negara itu, yang mengawasi produksi senjata. Artinya, operasi siber tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan kepentingan militer dan industri pertahanan.

Militer Korea Selatan memperkirakan kekuatan siber Korea Utara kini berjumlah sekitar 8.400 personel. Jumlah itu meningkat sekitar 20 persen hanya dalam kurun waktu dua tahun, menandakan perluasan yang cepat.

Dengan struktur yang rapi dan dukungan institusi negara, operasi peretasan Korea Utara sulit dibandingkan dengan kelompok kriminal biasa. Mereka memiliki disiplin, hierarki, dan tujuan yang ditetapkan dari pusat kekuasaan.

Peretasan Kripto Memasok Anggaran Negara yang Terhimpit Sanksi

Bagi Korea Utara, peretasan menawarkan sesuatu yang semakin sulit diperoleh akibat sanksi internasional: uang. Sanksi membatasi akses Pyongyang ke sistem keuangan global, tetapi aset kripto memberi jalur alternatif yang sulit dilacak.

Pencurian USD6,3 miliar dari Binance menjadi bukti betapa besar skala yang bisa diraih. Angka itu setara dengan Rp114 triliun, jumlah yang sangat signifikan untuk mendukung anggaran negara yang terus tertekan.

Lee menilai investasi besar dalam kegiatan pencurian ilegal itu tidak sia-sia bagi Pyongyang. Peretasan menjadi sumber pendapatan yang tidak bergantung pada perdagangan legal atau bantuan luar negeri.

Karena itu, serangan terhadap bursa kripto bukan sekadar kejahatan finansial. Bagi rezim, ini adalah cara mempertahankan kelangsungan negara di tengah isolasi ekonomi yang panjang.

Dampak Serangan dan Respons Internasional

Tudingan FBI menempatkan Korea Utara di pusat perhatian komunitas keamanan siber global. Pencurian aset digital dalam jumlah raksasa dari Binance menimbulkan pertanyaan tentang keamanan platform kripto dan kemampuan penegak hukum melacak aliran dana.

Sejumlah pihak mendesak tindakan lebih tegas terhadap operasi siber Pyongyang. Namun, menindak aktor yang dilindungi negara bukan perkara mudah. Sanksi tambahan kerap berbenturan dengan keterbatasan akses dan minimnya kerja sama dari negara terkait.

Di sisi lain, kasus ini memperlihatkan bahwa bursa kripto menjadi target empuk. Nilai aset yang besar, transaksi lintas batas, dan anonimitas sebagian pengguna menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan kelompok dengan kemampuan tinggi.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada langkah otoritas Amerika Serikat dan negara sekutu dalam memburu aliran dana. Tanpa pengawasan yang lebih ketat, pola serupa berpotensi terulang.

Analisis Redaksi

Kisah peretasan Korea Utara bukan cerita tentang sekelompok hacker jenius yang bekerja di ruang gelap. Ini cerita tentang negara yang mengubah kejahatan siber menjadi kebijakan resmi, lengkap dengan sekolah, unit militer, dan badan intelijen.

Yang membuat Pyongyang berbeda adalah kesediaannya menempatkan peretasan sebagai prioritas nasional. Ketika saluran ekonomi legal tertutup sanksi, mereka membangun saluran ilegal yang terorganisasi. Investasi pada talenta muda dan reorganisasi unit siber menunjukkan perencanaan jangka panjang, bukan sekadar reaksi terhadap tekanan internasional.

Bagi dunia, kasus Binance menjadi peringatan. Selama platform kripto tumbuh tanpa tata kelola keamanan yang setara, negara dengan kapasitas siber besar akan terus menemukan celah. Menutup celah itu menuntut kerja sama lintas negara, bukan hanya tudingan dan sanksi.

Sumber: cna.asia