GNK Desak Polisi Akhiri Standar Ganda Label Teroris pada Umat Islam

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, meminta kepolisian berhenti menerapkan standar ganda dalam menyematkan label teroris. Ia menilai penyerang jamaah salat Subuh di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang diduga hendak membakar masjid justru diperlakukan sebagai pelaku kriminal biasa.

Pernyataan itu disampaikan Syakur dalam diskusi daring pada Rabu (11/11/2026) malam, sehari setelah peristiwa penyerangan di Masjid Darul Ma'arif menjadi perbincangan publik. Ia menyoroti cara polisi memberi istilah pada setiap peristiwa kekerasan yang melibatkan umat Islam.

"Kami meminta polisi bijak dalam menyematkan istilah teroris. Jangan sampai ada standar ganda," ujar Habib Syakur dalam diskusi tersebut.

Kronologi Penyerangan Jamaah Salat Subuh di Pondok Kelapa

Peristiwa bermula pada Minggu, 8 November 2026 sekitar pukul 04.15 WIB di Masjid Darul Ma'arif, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sejumlah jemaah yang sedang melaksanakan salat Subuh melihat kobaran api dan tumpahan bensin di area depan pintu masjid.

Saat jemaah berupaya memadamkan api dan mengamankan tabung gas, seorang pria berinisial FP tiba-tiba menyerang mereka dengan senjata tajam berupa kapak dan belati. Tiga jemaah mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dua orang dirawat di RS Islam Pondok Kopi, satu orang di RS Harum.

Polisi menyita sejumlah barang bukti dari tangan pelaku: kapak, belati, galon berisi bensin, dan dua tabung gas elpiji 3 kg yang diduga hendak digunakan untuk meledakkan atau membakar area masjid. FP telah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan di Polres Metro Jakarta Timur.

Tersangka dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan berat, membawa senjata tajam tanpa hak, serta percobaan pembakaran. Yakni Pasal 466 KUHP, Pasal 307 KUHP, dan Pasal 308 KUHP jo. Pasal 17 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.

Pelaku sempat menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saat diinterogasi. Polisi masih mendalami motif pasti serta kondisi kejiwaan tersangka. Kementerian Agama mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mengaitkan peristiwa ini dengan isu SARA.

Pernyataan GNK: Serangan ke Jamaah Bukan Kriminal Biasa

Bagi Syakur, pemilihan istilah bukan soal teknis hukum semata. Ia melihat ada pola yang berulang: ketika pelakunya Muslim, narasi terorisme cepat dilekatkan, bahkan sebelum proses hukum berjalan tuntas.

Sebaliknya, dalam kasus penyerangan jamaah salat Subuh di Pondok Kelapa dan dugaan rencana pembakaran masjid yang pelakunya di luar agama Islam, polisi menanggapinya sebagai tindak kriminal biasa.

"Ketika pelakunya Muslim, langsung disebut teroris. Ketika pelakunya bukan Muslim, meski menyerang jamaah sholat dan diduga hendak membakar masjid, disebut kriminal biasa. Ini yang kami sebut standar ganda," tegasnya.

Syakur menilai umat Islam di Indonesia, yang merupakan mayoritas, kerap diperlakukan kurang adil. Label teroris yang mudah disematkan tidak hanya merugikan pelaku secara hukum, tetapi juga melukai perasaan umat Islam secara kolektif.

Ia menegaskan tindakan kekerasan terhadap tempat ibadah dan jamaah yang sedang beribadah adalah persoalan serius, apa pun latar belakang agama pelakunya. Tindakan itu menimbulkan rasa takut, mengganggu kebebasan beribadah, dan mengancam kerukunan antarumat beragama.

"Menyerang orang yang sedang sholat subuh itu bukan kriminal biasa. Itu serangan terhadap kebebasan beribadah. Itu teror bagi jamaahnya," ujarnya.

Yang Diminta GNK dari Kepolisian

GNK tidak meminta polisi memberi label teroris secara sembarangan kepada pihak mana pun. Syakur menegaskan yang diperjuangkan adalah keadilan dalam penggunaan istilah.

Jika suatu perbuatan memenuhi unsur terorisme, ia menilai proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Namun jika belum terbukti, jangan mudah melabeli satu kelompok sebagai teroris sementara kelompok lain yang melakukan perbuatan serupa hanya disebut pelaku kriminal biasa.

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan GNK dalam diskusi tersebut:

• Kepolisian menerapkan standar yang sama dalam menangani setiap tindak kekerasan, tanpa melihat latar belakang agama pelaku maupun korban.
• Istilah teroris tidak disematkan sebelum proses hukum tuntas dan unsur tindak pidana terorisme terbukti.
• Kasus penyerangan di Pondok Kelapa diusut tuntas dan transparan, termasuk motif pelaku dan kemungkinan adanya jaringan.
• Dugaan rencana pembakaran masjid dibuka secara jelas kepada publik.

"Hukum harus tajam ke semua, bukan tajam ke satu kelompok dan tumpul ke kelompok lain. Standar ganda dalam menangani tindak kriminal jangan lagi dilakukan," tegas Syakur.

Ia juga menyinggung pentingnya kepastian bagi umat. "Umat Islam butuh kepastian, bukan sekadar penangkapan. Umat butuh keadilan, bukan sekadar narasi," pungkasnya.

Mengapa Istilah Teroris Jadi Perdebatan Hukum yang Sensitif

Penyematan label teroris di Indonesia diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi itu menekankan bahwa penetapan status tersangka terorisme harus melalui proses hukum dan pembuktian di pengadilan, bukan penilaian di ruang publik.

Dalam praktiknya, batas antara kejahatan pidana umum dan tindak pidana terorisme memang tipis. Penyerangan dengan senjata tajam bisa masuk kategori penganiayaan berat, sementara percobaan pembakaran tempat ibadah dapat dikaitkan dengan unsur menimbulkan suasana teror. Perbedaan penafsiran inilah yang membuat label menjadi rawan disalahgunakan.

Syakur menyoroti dampak sosialnya. Ketika satu kelompok cepat dilabeli teroris dan kelompok lain tidak, kepercayaan publik terhadap proses hukum bisa tergerus. Umat yang merasa diperlakukan tidak adil cenderung menarik kesimpulan sendiri di media sosial, dan ruang itu kerap dipenuhi narasi provokatif.

Karena itu, ia menilai transparansi menjadi kunci. Polisi perlu menjelaskan dasar penyematan istilah pada setiap kasus, termasuk dalam penanganan perkara di Pondok Kelapa. Penjelasan terbuka soal motif, hasil penyelidikan, dan pasal yang dikenakan akan mengurangi ruang tafsir liar.

Perdebatan soal standar ganda juga bukan hal baru. Sejumlah organisasi masyarakat sipil sebelumnya meminta kepolisian menyusun pedoman komunikasi publik yang konsisten, agar penyebutan status tersangka tidak mengikuti tekanan opini, melainkan fakta penyidikan. Baca juga laporan terkait pola pemberitaan terorisme di Mediakarya.id.

Dampak bagi Kerukunan dan Langkah Selanjutnya

Kasus Pondok Kelapa meninggalkan bekas pada jemaah Masjid Darul Ma'arif. Tiga korban masih menjalani perawatan, sementara jemaah lain harus menghadapi rasa cemas saat beribadah subuh. Insiden itu juga memantik perhatian pada aspek keamanan tempat ibadah di kawasan permukiman padat.

Polres Metro Jakarta Timur kini memikul dua beban sekaligus: menuntaskan penyidikan pidana terhadap FP dan menjelaskan ke publik mengapa perbuatan itu tidak dikategorikan sebagai terorisme. Penjelasan yang lambat berisiko memperkuat tuduhan standar ganda yang dilontarkan GNK.

Dari sisi politik, pernyataan Syakur menambah tekanan pada kepolisian untuk memperbaiki cara berkomunikasi. Organisasi keagamaan dan kelompok masyarakat sipil kemungkinan akan mengawal kasus ini hingga ke persidangan, terutama untuk memastikan motif dan kemungkinan jaringan dibuka secara terbuka.

Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mengimbau masyarakat tidak memprovokasi dan tidak mengaitkan peristiwa dengan isu SARA. Imbauan itu kini diuji: apakah penanganan hukum yang transparan mampu meredam ketegangan, atau justru sebaliknya jika penjelasan resmi dinilai tidak memadai.

Analisis Redaksi

Kritik GNK menyentuh titik paling sensitif dalam penegakan hukum: konsistensi bahasa. Polisi memang tidak selalu menyebut pelaku Muslim sebagai teroris, dan tidak semua kasus dengan pelaku non-Muslim otomatis disebut kriminal biasa. Namun persepsi publik terbentuk dari kasus-kasus yang paling banyak diberitakan, dan di situlah ketimpangan terasa paling nyata.

Ironi terbesar dalam kasus Pondok Kelapa adalah beratnya perbuatan yang dilakukan. Menyerang jamaah yang sedang salat Subuh dengan kapak dan belati, disertai bensin serta tabung gas di depan pintu masjid, bukan tindakan spontan biasa. Perbuatan itu menyasar langsung hak beribadah dan menimbulkan ketakutan kolektif. Jika unsur-unsur itu tidak cukup untuk disebut teror, publik berhak mendapat penjelasan hukum yang gamblang, bukan sekadar pernyataan singkat.

Sebaliknya, GNK juga perlu berhati-hati agar permintaan keadilan tidak berubah menjadi tuntutan pelabelan. Meminta polisi adil bukan berarti meminta lebih banyak orang dicap teroris. Yang seharusnya dituntut adalah penyelidikan yang tuntas, pasal yang tepat, dan komunikasi publik yang tidak memihak. Standar ganda hanya bisa dipatahkan jika kepolisian berhenti berbicara dengan dua bahasa, dan mulai menjelaskan setiap keputusan hukumnya dengan data yang bisa diuji publik.