Rapat Paripurna DPR Hari Ini: Nasib Gibran dan Hak Menyatakan Pendapat

Rapat paripurna DPR dijadwalkan digelar Kamis (12/11) pukul 14.00 WIB, mundur dari biasanya pukul 10.00 WIB. Agenda pastinya belum beredar, tetapi usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat sebagai penentu arah politik hari ini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan jadwal itu kepada wartawan di DPP Partai NasDem, Rabu (11/11). Ia mengaku belum bisa memastikan apakah rapat tersebut akan memutuskan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait keabsahan ijazah atau dokumen setara kelulusan SMA sederajat milik Gibran.

"Besok itu ada rencana agenda Paripurna jam 14.00 kalau saya nggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan," ujar Dasco.

Pernyataan itu disampaikan saat politik nasional sedang memanas. Usulan HMP terhadap Gibran sudah resmi diserahkan ke pimpinan DPR, sementara kabar pengunduran diri Gibran beredar kencang pada malam yang sama. Dua arus itu bertemu di satu titik: rapat paripurna hari ini.

Kronologi Usulan HMP dan Jadwal Paripurna yang Mundur

Usulan HMP terhadap Gibran diserahkan dalam rapat terbatas pada Rabu sore. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan dihadiri Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan HMP. Rinciannya: PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat 18 orang.

Dalam paparannya, masing-masing fraksi umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya. Dua putusan itu menjadi dasar politik bagi fraksi-fraksi pengusul.

Saan menyatakan usulan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR. "Usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna DPR," kata Saan, seperti dikutip dari pemberitaan CNN Indonesia.

Namun jadwal paripurna bergeser. Dasco menyebut rapat digelar pukul 14.00 WIB, bukan pukul 10.00 WIB seperti kebiasaan. Ia juga mengaku belum mengecek agenda acara karena tidak masuk ke DPR pada Rabu.

"Saya juga belum cek agenda acara Rapurnya besok apa, karena hari ini saya tidak ke DPR," ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Ketiadaan undangan resmi sehari sebelum rapat membuat agenda paripurna masih abu-abu. Di DPR, undangan biasanya menjadi penanda pasti apakah suatu usulan hak angket atau hak menyatakan pendapat masuk ke agenda pengambilan keputusan.

Pihak yang Terlibat dan Sikap Partai di DPR

Peta kekuatan di DPR terlihat dari komposisi pengusul. PKS menjadi fraksi dengan pengusul terbanyak (28 orang), disusul NasDem (19), PKB dan Demokrat masing-masing 18, lalu PDIP (14), Golkar dan Gerindra masing-masing 11, serta PAN satu orang.

Menariknya, Gerindra sebagai partai Presiden Prabowo Subianto ikut menyumbang 11 pengusul. Golkar, partai yang selama ini menjadi mitra utama koalisi, juga menyumbang 11 nama. Komposisi ini menunjukkan usulan HMP tidak sepenuhnya berjalan di luar koalisi.

Dasco menegaskan partai-partai di DPR mengikuti dinamika yang berkembang. "Ini dinamika-dinamika yang berkembang, dan sekarang sedang ada proses-proses awal di DPR. Ya kita semua di DPR, partai-partai, ya mengikuti dinamika yang ada," katanya.

Sikap Dasco yang belum memastikan agenda paripurna dibaca sebagai sinyal bahwa keputusan belum final. Ia berbicara sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Gerindra, dua posisi yang menuntut kehati-hatian.

Di sisi lain, Saan Mustopa sudah menyatakan usulan akan dibawa ke paripurna. Pernyataan Saan dan Dasco memberi gambaran berbeda soal kepastian agenda, meski keduanya berasal dari pimpinan DPR.

Fraksi-fraksi pengusul menempatkan putusan mahkamah sebagai dasar utama. Dua putusan yang mempersoalkan dokumen ijazah Gibran dinilai menghapus syarat pencalonan sebagai Wakil Presiden. Argumen itu yang akan diuji di ruang paripurna.

Latar Belakang: Ijazah Gibran dan Dua Putusan Mahkamah

Persoalan ijazah Gibran mencuat sejak kontestasi Pilpres 2024. Dokumen setara kelulusan SMA sederajat menjadi sorotan karena jalur pendidikan Gibran tidak mengikuti pola umum. Dua putusan mahkamah kemudian memperkuat keraguan publik dan fraksi di DPR.

HMP adalah hak konstitusional DPR yang diatur dalam Undang-Undang MD3. Melalui hak ini, DPR dapat menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran oleh pejabat negara.

Prosedurnya berjenjang. Usulan minimal diajukan sejumlah anggota, dibahas di badan musyawarah, lalu diputuskan dalam rapat paripurna. Jika disetujui, DPR dapat merekomendasikan tindak lanjut, termasuk ke ranah hukum atau politik.

Karena itu, rapat paripurna hari ini bukan sekadar agenda rutin. Ia menjadi pintu masuk bagi proses politik yang lebih panjang, dengan implikasi langsung pada posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Publik dapat memantau perkembangan resmi melalui kanal pemberitaan nasional, termasuk situs resmi DPR RI yang biasanya memuat jadwal dan risalah rapat paripurna.

Kabar Gibran Mundur dan Bantahan Terbatas dari Dasco

Pada Rabu malam, beredar kabar bahwa Gibran telah bertemu Prabowo sebelum kegiatan HUT NasDem untuk menyampaikan rencana surat pengunduran diri yang akan diserahkan ke DPR. Gibran tidak terlihat hadir dalam acara HUT NasDem semalam.

Seorang sumber yang dekat dengan Gibran membenarkan kabar itu. "Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim," kata orang dekat Gibran kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/11).

Menanggapi kabar tersebut, Dasco mengaku belum mengetahuinya dan baru mendengarnya dari pemberitaan media massa. "Saya juga baru tadi di sini membaca media, itu ada berita dari Pak Budi Arie (Ketum Projo). Nah, kalau yang lain-lainnya saya belum tahu," ujarnya usai menghadiri HUT ke-15 Partai NasDem, Rabu (11/11) malam.

Dasco juga menyatakan pertemuannya dengan Prabowo di acara HUT NasDem tidak membahas pengunduran diri Gibran. "Kami tadi ketemu Pak Prabowo di sini enggak ada pembicaraan-pembicaraan seperti yang disampaikan," katanya.

Prabowo dalam acara itu hadir sebagai Presiden RI sekaligus Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Posisi ganda itu membuat setiap pernyataannya di hadapan kader partai selalu dibaca dalam konteks politik nasional.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Istana atau Gibran sendiri soal surat pengunduran diri. Kabar itu masih berdiri di atas satu sumber yang tidak disebutkan namanya.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Jika paripurna hari ini memutuskan membahas HMP, DPR akan masuk ke tahap pengambilan keputusan politik yang lebih formal. Proses itu bisa berjalan paralel dengan isu pengunduran diri Gibran, menciptakan dua jalur yang saling memengaruhi.

Ada tiga kemungkinan yang terbuka:

• Paripurna menyetujui usulan HMP dan membentuk panitia khusus untuk menindaklanjuti.
• Paripurna menunda pembahasan karena menunggu klarifikasi dari Istana atau Gibran.
• Paripurna tidak memasukkan HMP ke agenda karena undangan belum disebarkan dan dinamika berubah cepat.

Bagi Gibran, dua jalur itu sama-sama berisiko. HMP menempatkan legitimasinya sebagai Wakil Presiden diuji secara politik, sementara pengunduran diri memindahkan persoalan ke ranah konstitusional dan suksesi kepemimpinan.

Bagi Prabowo, situasi ini menguji kohesi koalisi. Gerindra dan Golkar yang ikut menyumbang pengusul HMP menunjukkan tekanan politik tidak hanya datang dari oposisi, tetapi juga dari dalam barisan pendukung pemerintah.

Yang paling dinanti hari ini adalah apakah undangan rapat paripurna benar-benar disebarkan sebelum pukul 14.00 WIB. Tanpa undangan resmi, agenda HMP sulit diputuskan. Dasco sendiri menyebut undangan belum beredar hingga Rabu malam.

Analisis Redaksi

Pernyataan Dasco menyisakan celah yang lebar. Ia menyebut paripurna digelar pukul 14.00 WIB, tetapi mengaku belum mengecek agendanya dan belum tahu undangan disebarkan atau tidak. Dalam praktik DPR, pernyataan semacam ini jarang muncul jika agenda sudah final. Ketidakpastian itu sendiri adalah pesan politik.

Komposisi 120 pengusul dari delapan fraksi, termasuk Gerindra dan Golkar, menunjukkan HMP bukan sekadar manuver oposisi. PKS dan NasDem memimpin jumlah pengusul, tetapi kehadiran partai koalisi memberi bobot berbeda. Usulan ini lahir dari ketidaknyamanan yang menyebar, bukan dari satu kubu saja.

Kabar pengunduran diri Gibran menambah lapisan rumit. Sumbernya tunggal dan belum dikonfirmasi Istana maupun Gibran. Jika benar, paripurna hari ini berubah dari forum penentu HMP menjadi panggung politik yang mempertaruhkan kredibilitas DPR dan Istana sekaligus. Jika keliru, kabar itu justru melemahkan posisi fraksi pengusul karena dinilai mendahului proses resmi.

Yang paling perlu diawasi bukan hanya hasil paripurna, tetapi cara DPR mengelola agenda. Rapat yang dimundurkan tanpa undangan resmi, ditambah pernyataan pimpinan yang saling berbeda, memberi kesan proses berjalan tanpa rancangan. Dalam isu sebesar keabsahan Wakil Presiden, kesan itu mahal.

Sumber: dpr.go.id