NasDem Teken Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran, Desak Mundur Elegan

Fraksi Partai NasDem di DPR resmi meneken usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dokumen itu telah diserahkan ke pimpinan DPR dan diharapkan diproses dalam rapat paripurna.

Wakil Ketua Komisi XII DPR periode 2024-2029, Sugeng Suparwoto, mengatakan dokumen HMP dari Fraksi NasDem telah diserahkan kepada pimpinan DPR. "Sudah (diajukan) kemarin atas diskusi dengan Ketum dan Waketum, dan kita sudah menandatangani untuk Hak Menyatakan Pendapat," ujarnya kepada wartawan di NasDem Tower, Rabu (11/11).

Usulan tersebut diteken mayoritas anggota Fraksi NasDem di DPR. Sugeng berharap pimpinan DPR dapat memprosesnya dalam Rapat Paripurna pada Kamis (12/11) besok.

Kronologi Pengajuan HMP oleh NasDem

Langkah Fraksi NasDem ini merupakan bagian dari gelombang dorongan penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Gibran. Wacana tersebut mulai menguat setelah putusan MA yang mempersoalkan keabsahan ijazah Gibran.

Sugeng menjelaskan bahwa pengajuan HMP telah melalui diskusi internal dengan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum NasDem. "Sudah (diajukan) kemarin atas diskusi dengan Ketum dan Waketum, dan kita sudah menandatangani untuk Hak Menyatakan Pendapat," kata Sugeng.

Ia menambahkan bahwa mayoritas anggota Fraksi NasDem di DPR telah menandatangani usulan tersebut. "Mudah-mudahan, kalau enggak salah besok akan ada paripurna dan nanti pimpinan DPR akan menindaklanjuti aspirasi dari hak menyatakan pendapat," tuturnya.

Sebelumnya, puluhan anggota dari lintas fraksi disebut telah menandatangani dan ikut menggunakan hak tersebut. DPR juga memastikan HMP akan tetap berjalan meski Gibran dalam pernyataan terakhirnya akan bertahan dan siap menunjukkan ijazahnya di PTUN lewat Peninjauan Kembali (PK) yang akan ia ajukan.

Pernyataan Sugeng Suparwoto: Desakan Mundur Elegan

Dalam kesempatan yang sama, Sugeng juga mendorong agar Gibran mundur dari posisi Wakil Presiden dengan cara baik-baik demi kebaikan masyarakat. "Jangan bangsa ini disandra oleh persoalan-persoalan yang sudah jelas dari sisi hukum dan tata negara. Maka, kami menghimbau kepada Pak Gibran, sudahlah, mundurlah dengan elegan, dengan baik, demi masyarakat," katanya.

Pernyataan ini menegaskan sikap NasDem yang tidak hanya menempuh jalur formal melalui HMP, tetapi juga menyerukan solusi politik yang lebih cepat. Desakan mundur secara elegan dinilai sebagai upaya menghindari ketegangan politik berkepanjangan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Sugeng menekankan bahwa persoalan ijazah Gibran sudah jelas dari sisi hukum dan tata negara. Karena itu, ia meminta agar bangsa ini tidak terus disandera oleh polemik tersebut.

Respons Gibran dan Langkah Hukum yang Ditempuh

Di sisi lain, Gibran dalam pernyataan terakhirnya menyatakan akan bertahan dan siap menunjukkan ijazahnya di PTUN melalui PK yang akan ia ajukan. "Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujar Gibran.

Gibran tampaknya mengikuti saran Presiden Prabowo untuk tetap melawan melalui jalur hukum. Ia berencana menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S-1 serta berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA.

Meski demikian, DPR memastikan bahwa HMP akan tetap berjalan. Artinya, langkah Gibran untuk membuktikan ijazahnya melalui PTUN dan PK tidak akan menghentikan proses politik di DPR.

Latar Belakang Polemik Ijazah Gibran

Polemik ijazah Gibran bermula dari putusan MA yang mempersoalkan keabsahan ijazahnya. Putusan tersebut memicu reaksi luas, termasuk dari kalangan anggota DPR yang kemudian mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat.

Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyampaikan pendapat terkait kebijakan pemerintah atau peristiwa penting. Penggunaan hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Dalam konteks ini, HMP dinilai sebagai mekanisme konstitusional untuk merespons putusan MA yang dianggap belum ditindaklanjuti secara memadai. Sejumlah fraksi, termasuk NasDem, melihat bahwa persoalan ijazah Gibran bukan sekadar isu administratif, melainkan telah menjadi persoalan hukum dan tata negara.

Putusan MA sendiri hingga kini masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak menilai putusan tersebut sudah final dan mengikat, sementara pihak lain menilai masih ada ruang hukum melalui PK.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Pengajuan HMP oleh Fraksi NasDem menambah tekanan politik terhadap Gibran. Jika pimpinan DPR memproses usulan tersebut dalam paripurna, maka HMP dapat bergulir ke tahap berikutnya, yaitu pembahasan di tingkat komisi atau rapat gabungan.

Proses HMP sendiri memiliki sejumlah tahapan yang harus dilalui. Berikut tahapan tersebut:

• Pengajuan usulan HMP oleh fraksi atau anggota DPR.
• Pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus) untuk penjadwalan.
• Penyampaian dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.
• Pembentukan panitia khusus (pansus) jika disetujui.
• Pansus melakukan penyelidikan dan menyusun rekomendasi.

Jika HMP terus bergulir, bukan tidak mungkin akan berujung pada rekomendasi politik yang lebih berat, termasuk desakan mundur bagi Gibran. Namun, proses ini membutuhkan dukungan suara dari mayoritas anggota DPR.

Sementara itu, Gibran masih memiliki jalur hukum yang sedang ia tempuh. Ia berencana mengajukan PK ke MA dan menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya. Langkah ini akan menjadi ujian bagi kredibilitasnya sebagai Wakil Presiden.

Analisis Redaksi

Langkah Fraksi NasDem meneken HMP soal ijazah Gibran menunjukkan bahwa polemik ini telah berkembang dari isu hukum menjadi tekanan politik yang nyata. NasDem, yang selama ini dikenal sebagai partai pendukung pemerintah, kini mengambil sikap kritis terhadap Gibran. Ini menandakan bahwa koalisi tidak sepenuhnya solid dalam menghadapi persoalan ijazah.

Desakan agar Gibran mundur secara elegan bisa dibaca sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan tanpa harus melalui proses politik yang panjang dan melelahkan. Namun, pernyataan Sugeng bahwa bangsa ini jangan disandera oleh persoalan yang sudah jelas dari sisi hukum dan tata negara justru menimbulkan pertanyaan: seberapa jelas sebenarnya persoalan ini? Putusan MA memang telah ada, tetapi proses hukum masih berjalan melalui PK yang akan diajukan Gibran.

Yang perlu dicermati, HMP adalah mekanisme politik yang sah, tetapi penggunaannya harus didasarkan pada pertimbangan matang, bukan sekadar tekanan politik sesaat. Jika HMP hanya menjadi alat untuk menjatuhkan lawan politik, maka kredibilitas DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat bisa dipertaruhkan. Sebaliknya, jika HMP digunakan untuk menegakkan hukum dan tata negara, maka proses ini justru bisa menjadi preseden baik bagi penyelesaian sengketa kenegaraan di masa depan.

Gibran sendiri tampaknya masih akan bertahan dan mengandalkan jalur hukum. Namun, tekanan politik dari DPR bisa menjadi ujian berat bagi kepemimpinannya. Publik akan menilai apakah Gibran mampu membuktikan legalitas ijazahnya sekaligus menjaga stabilitas politik. Sementara itu, NasDem dan fraksi lain yang mendukung HMP perlu konsisten dengan sikapnya dan tidak terjebak dalam permainan politik jangka pendek.

Pada akhirnya, penyelesaian polemik ini tidak cukup hanya dengan desakan mundur atau HMP. Diperlukan transparansi dan kepastian hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jika Gibran memang memiliki ijazah yang sah, ia harus bisa membuktikannya. Jika tidak, proses hukum harus berjalan sesuai koridor yang ada. DPR sebagai lembaga politik juga harus menjaga marwahnya dengan tidak menjadikan HMP sebagai alat kekuasaan semata.

Sumber: cnnindonesia.com, hukumonline.com