8 Fraksi DPR Serahkan Hak Menyatakan Pendapat soal Wapres Gibran: 120 Anggota Mengusul

Delapan fraksi DPR resmi menyerahkan sikap bersama agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 120 anggota menandatangani usulan itu, jauh melampaui syarat minimal 25 anggota.

Penyerahan sikap bersama itu berlangsung di Jakarta, Rabu (11/11). Seluruh fraksi di DPR tercatat ikut mengusulkan, dari PDIP sampai Demokrat. Dua pimpinan DPR yang menerima usulan adalah Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.

Dengan jumlah itu, DPR secara resmi akan memulai proses hak menyatakan pendapat yang menurut pengusul bisa bermuara pada pemakzulan Gibran.

Rincian 120 Anggota dari Delapan Fraksi

Angka 120 anggota itu tersebar di delapan fraksi. PKS menjadi penyumbang terbanyak dengan 28 orang, disusul NasDem 19 orang, PKB 18 orang, dan Demokrat 18 orang.

• PDIP: 14 anggota
• Golkar: 11 anggota
• Gerindra: 11 anggota
• PKB: 18 anggota
• NasDem: 19 anggota
• PKS: 28 anggota
• PAN: 1 anggota
• Demokrat: 18 anggota

Komposisi ini menarik karena usulan datang dari fraksi pendukung pemerintah maupun di luar pemerintah. Golkar dan Gerindra, dua partai yang selama ini berada di lingkar kekuasaan, ikut menandatangani. PAN hanya menyumbang satu anggota.

Menurut pimpinan rapat, jumlah itu dihitung berdasarkan tanda tangan yang terkumpul dari perwakilan masing-masing pengusul. "Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi," kata Saan Mustopa dalam rapat.

Alasan Pengusul: Dugaan Perbuatan Tercela

Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menjelaskan dasar konstitusional usulan tersebut. Ia menyebut Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagai pijakan.

"Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres," kata Khozin.

Dua frasa kunci dalam pernyataan itu adalah "perbuatan tercela" dan "tidak lagi memenuhi syarat". Keduanya merupakan kategori yang diatur Pasal 79 ayat (4) UU MD3 sebagai alasan DPR dapat memakai hak menyatakan pendapat.

Polemik yang mendasari usulan ini adalah persoalan ijazah Gibran. Isu tersebut sudah menjadi perdebatan publik dan mendorong sejumlah anggota DPR menganggapnya layak dibawa ke mekanisme konstitusional.

Jalur Hukum Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas lewat Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.

Pasal 79 ayat (4) menyebut DPR dapat menggunakan hak ini atas tiga hal. Salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Ambang masuknya relatif rendah. Hak ini bisa diproses setelah diusulkan minimal 25 anggota DPR. Dengan 120 tanda tangan, syarat itu terlewati hampir lima kali lipat.

Namun pengesahan menjadi sikap resmi DPR jauh lebih berat. Hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR.

Jika disepakati, keputusan DPR yang berisi pemberhentian presiden atau wakil presiden dibawa ke Mahkamah Konstitusi. MK kemudian meminta MPR menggelar sidang istimewa pemberhentian. Rincian mekanisme ini diatur dalam laporan CNN Indonesia soal penyerahan hak pendapat tersebut.

Langkah Berikutnya: Bamus dan Paripurna Terdekat

Usulan delapan fraksi tidak langsung dibahas di paripurna. Saan Mustopa menyatakan dokumen itu akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan pembacaan dalam Paripurna terdekat.

Bamus berfungsi sebagai pintu masuk agenda persidangan. Di forum itu pula fraksi-fraksi biasanya mengukur dukungan riil, termasuk apakah mayoritas 2/3 bisa diraih.

Peta dukungan saat ini belum cukup untuk membaca hasil paripurna. Sebanyak 120 anggota adalah modal awal, bukan jaminan. Sejumlah fraksi yang ikut menandatangani bisa berubah sikap ketika keputusan diambil secara kelembagaan.

Yang perlu dicermati, Golkar dan Gerindra menandatangani dengan jumlah anggota terbatas, masing-masing 11 orang. Sikap resmi fraksi bisa berbeda dari sikap individu anggotanya.

Di sisi lain, dinamika di luar DPR ikut memengaruhi. CNN Indonesia juga melaporkan perkembangan politik nasional yang bergerak cepat, termasuk isu lain di sekitar istana, sehingga agenda HMP bisa bergeser bergantung tekanan publik dan konfigurasi koalisi.

Dampak Politik dan Ujian bagi Koalisi

Usulan ini menempatkan DPR pada jalur yang jarang ditempuh. Hak menyatakan pendapat bukan instrumen sehari-hari. Begitu diproses, ia menyeret seluruh lembaga negara ke dalam rangkaian tahapan konstitusional yang panjang.

Bagi Gibran, langkah ini menandai eskalasi dari perdebatan publik soal ijazah menjadi ancaman kelembagaan terhadap jabatannya. Bagi Presiden, hal ini menguji soliditas kabinet dan partai pendukung.

Bagi DPR sendiri, ini ujian kredibilitas. Anggota yang menandatangani dituntut konsisten ketika paripurna digelar. Publik akan mencatat siapa yang berubah sikap di tengah jalan.

Yang juga penting, proses ini menuntut transparansi. Alasan "perbuatan tercela" perlu dijelaskan dengan bukti, bukan hanya pernyataan politik. Jika tidak, mekanisme konstitusional bisa terlihat sebagai alat tekanan antar-kekuatan politik.

Tahap berikutnya ada di Bamus. Setelah itu, Paripurna terdekat akan menentukan apakah usulan 120 anggota ini berubah menjadi sikap resmi DPR atau berhenti sebagai dokumen tanda tangan.

Analisis Redaksi

Angka 120 anggota dari delapan fraksi adalah sinyal yang tidak bisa diremehkan. Hampir lima kali ambang minimal 25 anggota. Delapan fraksi berarti seluruh kekuatan di Senayan ikut menandatangani, termasuk partai yang biasanya berdiri paling dekat dengan pemerintah.

Tapi jangan buru-buru membaca ini sebagai kepastian pemakzulan. Ambang 2/3 kehadiran di paripurna adalah tembok tinggi. Di sinilah biasanya dukungan yang terlihat solid mulai retak. Fraksi yang menandatangani dengan 11 anggota, misalnya, belum tentu membawa seluruh suaranya ke meja voting.

Yang lebih layak disorot adalah kualitas alasannya. Hak menyatakan pendapat bukan alat untuk menghukum lawan politik, melainkan mekanisme konstitusional dengan konsekuensi besar. Jika dasar "perbuatan tercela" tidak dijelaskan dengan bukti yang bisa diuji publik, DPR berisiko mengubah proses hukum menjadi pertunjukan kekuatan. Sebaliknya, jika bukti disajikan terbuka, mekanisme ini justru menunjukkan bahwa konstitusi bekerja sebagaimana mestinya.

Publik berhak menuntut satu hal sederhana: konsistensi. Siapa yang menandatangani hari ini harus siap mempertanggungjawabkannya di paripurna. Apa pun hasilnya, proses ini akan tercatat sebagai ujian bagi DPR dan bagi Gibran.