Tagihan Listrik Melonjak Meski Tarif Tak Naik, Herman Khaeron Soroti Pencatatan PLN

Tarif listrik dipastikan tidak naik, tetapi tagihan yang diterima masyarakat justru membengkak. Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron dan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria membahas dugaan persoalan di balik lonjakan tagihan itu dalam dialog yang disiarkan CNN Indonesia, Senin (9/11/2026).

Tagihan Membengkak di Tengah Janji Tarif Tidak Naik

Keluhan soal tagihan listrik yang melonjak kembali mencuat. Sejumlah pelanggan menerima tagihan yang jauh lebih besar dari biasanya, padahal pemerintah memastikan tarif listrik tidak mengalami kenaikan. Kondisi itu memunculkan pertanyaan sederhana yang sulit dijawab: kalau tarifnya sama, mengapa nominal yang harus dibayar bisa berbeda jauh?

CNN Indonesia mengangkat persoalan ini dalam program dialog yang menghadirkan dua narasumber dengan latar berbeda. Herman Khaeron mewakili Komisi VI DPR yang memiliki ruang lingkup pengawasan terhadap badan usaha milik negara, termasuk PLN. Sofyano Zakaria datang dari Puskepi, lembaga kajian yang cukup sering menyoroti kebijakan sektor energi.

Dalam pembuka diskusi, disebutkan dua kemungkinan penyebab yang perlu diuji. Apakah lonjakan tagihan murni akibat peningkatan konsumsi masyarakat, atau ada persoalan dalam proses pencatatan dan penagihan yang dijalankan PLN. Dua dugaan itu memiliki implikasi yang sangat berbeda, baik bagi pelanggan maupun bagi perusahaan.

Jika penyebabnya adalah kenaikan konsumsi, maka lonjakan tagihan merupakan hal wajar dan sepenuhnya berada di ranah perilaku pemakaian pelanggan. Namun jika persoalan berada di pencatatan atau penagihan, maka ada yang harus dibenahi dalam tata kelola layanan. Sampai di situ, publik menunggu penjelasan yang lebih konkret.

Herman Khaeron dan Sorotan Komisi VI DPR terhadap Kinerja PLN

Herman Khaeron hadir dalam dialog tersebut dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi VI DPR. Komisi ini memang menaungi pengawasan terhadap BUMN, dan PLN berada di dalam cakupan itu. Posisi tersebut membuat pernyataan Khaeron penting, karena ia berbicara dari sisi pengawas yang memiliki akses terhadap laporan perusahaan.

Dalam diskusi, Khaeron diajak membahas langsung persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Ia menyinggung soal kemungkinan adanya persoalan dalam pencatatan dan penagihan yang dilakukan PLN, sebagaimana dirumuskan dalam pertanyaan pembuka program tersebut. Persoalan itu bukan hal baru, tetapi selalu menarik ketika muncul bersamaan dengan lonjakan tagihan di banyak rumah tangga.

Komisi VI DPR memiliki kewenangan untuk memanggil manajemen PLN dan meminta penjelasan atas kebijakan tarif maupun praktik penagihan. Mekanisme itu menjadi jalur formal bagi masyarakat yang merasa dirugikan, meski hasilnya bergantung pada seberapa serius temuan di lapangan dibahas dalam rapat kerja.

Yang perlu dicatat, pernyataan dalam sebuah dialog televisi tidak sama dengan kesimpulan resmi sebuah rapat kerja. Namun kehadiran anggota dewan dalam forum publik memberi sinyal bahwa isu ini masuk dalam radar pengawasan, bukan sekadar keluhan yang menguap begitu saja.

Pandangan Puskepi soal Konsumsi dan Pencatatan Meteran

Dari sisi akademik, Sofyano Zakaria menawarkan sudut pandang berbeda. Sebagai Direktur Puskepi, ia terbiasa mengurai kebijakan publik dari sisi dampak dan implementasinya. Dalam dialog itu, ia diminta menilai apakah lonjakan tagihan lebih tepat dijelaskan sebagai akibat kenaikan konsumsi atau sebagai masalah dalam proses pencatatan dan penagihan.

Dua variabel itu memang kerap bercampur dalam keluhan masyarakat. Pelanggan biasanya hanya melihat angka akhir di tagihan, tanpa mengetahui bagaimana angka itu terbentuk. Padahal prosesnya melibatkan pembacaan meteran, konversi ke satuan kWh, penerapan tarif, dan penambahan komponen lain sesuai golongan pelanggan.

Ketika salah satu mata rantai itu bermasalah, hasil akhirnya bisa mengejutkan pelanggan. Pembacaan meteran yang tidak akurat, misalnya, dapat menghasilkan angka yang melompat. Begitu pula penagihan yang menumpuk dari periode sebelumnya, yang kadang tidak disadari pelanggan sampai nominalnya muncul sekaligus.

Puskepi dalam berbagai kesempatan memang sering menyoroti kebijakan energi dari sisi transparansi. Dalam konteks ini, pertanyaan yang diangkat bukan sekadar besar atau kecilnya tagihan, melainkan seberapa jelas proses di balik angka tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggan.

Mekanisme Pencatatan dan Penagihan Listrik yang Perlu Diketahui Pelanggan

Untuk memahami sumber persoalan, pelanggan perlu mengenal alur dasar layanan listrik. Secara umum, tagihan listrik terbentuk melalui beberapa tahap yang saling terkait:

• Pembacaan meteran oleh petugas atau melalui sistem baca mandiri, yang mencatat angka pemakaian pada periode tertentu.
• Konversi pemakaian menjadi satuan kWh berdasarkan selisih angka meteran antarperiode.
• Penerapan tarif sesuai golongan pelanggan, termasuk komponen biaya lain yang melekat pada golongan tersebut.
• Penerbitan tagihan yang kemudian disampaikan kepada pelanggan melalui kanal resmi.
• Penagihan jika terjadi tunggakan atau selisih pencatatan dari periode sebelumnya.

Gangguan pada salah satu tahap bisa memicu lonjakan nominal. Pembacaan yang dilakukan dengan perkiraan, misalnya, akan dikoreksi pada periode berikutnya ketika angka meteran sebenarnya diketahui. Koreksi itu kadang muncul sebagai tagihan tambahan yang membuat pelanggan kaget.

Selain itu, perubahan pola pemakaian turut berpengaruh. Pemakaian alat pendingin, pemanas air, atau perangkat elektronik lain yang lebih intens pada periode tertentu bisa mendorong konsumsi naik tanpa disadari. Karena itu, rekonsiliasi antara angka meteran dan perilaku pemakaian menjadi kunci untuk memastikan tagihan masuk akal.

Dampak Lonjakan Tagihan bagi Rumah Tangga dan Arah Pengawasan

Lonjakan tagihan listrik berdampak langsung pada anggaran rumah tangga. Bagi keluarga dengan penghasilan tetap, kenaikan nominal yang signifikan memaksa penyesuaian belanja lain. Daya beli yang sudah tertekan membuat tagihan listrik menjadi pos yang sulit dikompromikan, karena listrik bukan kebutuhan yang bisa ditunda.

Di sisi lain, persoalan ini menyangkut kepercayaan publik terhadap layanan dasar. Ketika tarif dinyatakan tidak naik tetapi tagihan melonjak, muncul kesan ada ketidaksesuaian antara janji kebijakan dan kenyataan di lapangan. Kesan itu tidak selalu benar, tetapi ia hidup di ruang publik dan perlu dijawab dengan data.

Dari sisi pengawasan, Komisi VI DPR memiliki jalur untuk meminta penjelasan resmi. Rapat dengar pendapat dengan manajemen PLN dapat menjadi forum untuk menguji apakah lonjakan tagihan disebabkan faktor konsumsi atau persoalan teknis dalam pencatatan dan penagihan. Hasilnya bergantung pada kualitas data yang disajikan perusahaan.

Transparansi proses menjadi kata kunci. Pelanggan yang dapat menelusuri asal angka tagihannya akan lebih mudah menerima hasilnya, bahkan ketika nominalnya naik. Sebaliknya, ketidakjelasan hanya akan memicu kecurigaan yang berulang setiap kali tagihan melonjak.

Analisis Redaksi

Persoalan tagihan listrik sebenarnya bukan soal angka semata, melainkan soal kejelasan. Pemerintah memastikan tarif tidak naik, dan itu pernyataan yang mudah disampaikan. Yang jauh lebih sulit adalah memastikan setiap pelanggan memahami bagaimana tagihannya dihitung, dari pembacaan meteran sampai nominal akhir yang harus dibayar.

Dialog yang menghadirkan Herman Khaeron dan Sofyano Zakaria menunjukkan bahwa pertanyaannya masih terbuka: konsumsi atau pencatatan? Publik belum mendapat jawaban yang memadai, dan di situlah masalahnya. Selama penjelasan resmi tidak menyentuh akar persoalan, keluhan yang sama akan muncul lagi pada periode berikutnya, dengan narasumber yang mungkin berbeda tetapi pertanyaan yang identik.

Komisi VI DPR punya peluang untuk mengubah keluhan publik menjadi temuan yang terukur. Caranya bukan dengan retorika, melainkan dengan meminta data pembacaan meteran, rekonsiliasi tagihan, dan mekanisme penanganan keberatan pelanggan. Jika proses itu terbuka, lonjakan tagihan bisa dijelaskan tanpa harus mengorbankan kepercayaan publik.

Sumber: cnnindonesia.com, komisi6.go.id