Gas Murah HGBT Sumbang Rp592,89 Triliun ke Ekonomi, Kemenperin Buka Data

Nov 20, 2026 - 12:00
 0  1
Gas Murah HGBT Sumbang Rp592,89 Triliun ke Ekonomi, Kemenperin Buka Data

Kementerian Perindustrian mencatat kebijakan gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menyumbang dampak ekonomi Rp592,89 triliun sepanjang 2020–2025, jauh melampaui potensi penerimaan negara yang berkurang.

Ad
Ad

Angka itu disampaikan Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta Selatan, Kamis (19/11). Menurut dia, capaian tersebut membuktikan HGBT tetap memberi manfaat besar bagi perekonomian nasional meski ada potensi penerimaan negara yang hilang.

"Dampak positif dari HGBT terhadap sektor industri adalah sebesar Rp592,89 triliun dari tahun 2020 hingga 2025," ujar Bimo.

Rincian dampak ekonomi HGBT: penjualan hingga subsidi pupuk

Bimo menjelaskan dampak ekonomi tersebut mencakup realisasi penjualan, pembayaran pajak, serta investasi dari para penerima manfaat kebijakan. Angka Rp592,89 triliun bukan satu komponen tunggal, melainkan akumulasi dari beberapa pos yang saling terkait.

Rinciannya sebagai berikut:

  • Peningkatan penjualan: Rp351,98 triliun
  • Peningkatan investasi: Rp158,68 triliun
  • Penurunan subsidi pupuk: Rp43,93 triliun
  • Peningkatan penerimaan pajak: Rp38,30 triliun

Dari komposisi itu, penjualan menjadi kontributor terbesar. Artinya, harga gas yang lebih murah membuat industri penerima manfaat mampu menekan biaya produksi, meningkatkan volume produksi, dan memperluas pasar. Investasi yang masuk juga signifikan, menandakan kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian harga gas.

Yang tak kalah penting, penurunan subsidi pupuk Rp43,93 triliun menunjukkan HGBT tidak hanya soal industri, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan nasional. Dengan harga gas yang lebih murah, industri pupuk dapat berproduksi lebih efisien sehingga beban subsidi pemerintah berkurang.

Bimo menegaskan efek berganda HGBT jauh lebih besar daripada kehilangan penerimaan negara. "Sebetulnya dengan kita keluarkan HGBT kan berarti ada kekurangan penerimaan negara. Ini kalau kita hitung ya ini menjadi lima kali lipat efeknya dari terjadinya pengurangan penerimaan negara," ujarnya.

Tujuh sektor industri yang masih nikmati gas murah

Hingga kini, ada tujuh sektor industri yang berhak menerima fasilitas HGBT. Ketujuhnya adalah industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Ketujuh sektor itu dinilai strategis karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menghasilkan devisa, dan menjadi pemasok bahan baku bagi industri lain. Industri pupuk, misalnya, menjadi tulang punggung sektor pertanian. Sementara petrokimia memasok bahan baku bagi industri plastik, tekstil, dan otomotif.

Bimo menekankan kepastian pasokan dan harga gas sangat krusial bagi sektor industri sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Tanpa kepastian itu, industri berisiko kehilangan daya saing, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Namun, ia juga mengakui tantangan pasokan gas domestik tidak hanya menyangkut ketersediaan sumber daya, melainkan juga infrastruktur. Penurunan produksi gas di sejumlah wilayah, terutama di Pulau Jawa, membuat pasokan dari wilayah yang lebih jauh perlu didukung fasilitas transportasi dan jaringan infrastruktur yang memadai.

"Kita ingin menyamakan mindset bahwa HGBT itu harus pro-industri. Kalau industri bisa maju dan berdaya saing, multiplier effect-nya akan ke mana-mana, termasuk pertumbuhan ekonomi," ujar Bimo.

Perpres gas bumi dan dorongan agar industri jadi prioritas setara

Pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden mengenai pengusahaan gas bumi, jaringan transmisi dan distribusi, serta harga gas bumi. Regulasi ini menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara kebutuhan industri dan penerimaan negara.

Dalam penyusunan aturan itu, Kemenperin mendorong agar sektor-sektor industri penerima gas ditempatkan sebagai sektor prioritas yang setara. Kemenperin menolak pembentukan urutan prioritas yang berpotensi membuat industri berada di posisi paling belakang ketika terjadi keterbatasan pasokan.

Alasannya sederhana. Jika industri diposisikan paling akhir, pasokan gas bisa tersedot ke sektor lain lebih dulu, sementara industri butuh pasokan stabil untuk menjaga produksi. Ketidakpastian pasokan akan membuat investor ragu menanamkan modal jangka panjang.

Selain itu, pemerintah mendorong agar pemanfaatan gas bumi mengutamakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum dialokasikan untuk ekspor. Kebijakan ini sejalan dengan semangat hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Kemenperin juga menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas menjadi momentum untuk memperkuat fondasi tata kelola gas bumi. Regulasi baru diharapkan mampu menjamin kebutuhan domestik, meningkatkan nilai tambah, menjaga daya saing industri, serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Latar belakang: mengapa HGBT jadi kebijakan strategis

Kebijakan HGBT lahir dari kebutuhan mendesak untuk menekan biaya energi industri. Sebelum kebijakan ini berlaku, harga gas untuk industri dalam negeri dinilai lebih mahal dibandingkan harga gas untuk ekspor. Kondisi itu membuat produk industri nasional kalah bersaing.

Melalui HGBT, pemerintah menetapkan harga gas tertentu yang lebih rendah untuk sektor-sektor terpilih. Kebijakan ini kemudian diperluas dan diperpanjang beberapa kali, seiring dengan evaluasi atas dampaknya terhadap perekonomian.

Data Kemenperin menunjukkan bahwa selama 2020–2025, kebijakan ini memberikan hasil yang terukur. Peningkatan penjualan Rp351,98 triliun menunjukkan industri penerima manfaat mampu memperbesar skala usaha. Investasi Rp158,68 triliun menandakan adanya ekspansi kapasitas produksi.

Sementara itu, penerimaan pajak yang naik Rp38,30 triliun menjadi bukti bahwa sektor industri tetap berkontribusi pada kas negara meski harga gasnya lebih murah. Penurunan subsidi pupuk Rp43,93 triliun menjadi penghematan fiskal yang signifikan.

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah HGBT tepat sasaran dan apakah kehilangan penerimaan negara sepadan dengan manfaatnya. Kemenperin menjawab kritik itu dengan data dampak ekonomi lima kali lipat dari pengurangan penerimaan negara.

Dampak ke depan dan tantangan infrastruktur gas

Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya soal harga, tetapi juga pasokan. Penurunan produasi gas di Jawa membuat pemerintah harus mencari sumber alternatif dari wilayah lain, seperti Sumatra dan Indonesia bagian timur.

Namun, mengalirkan gas dari wilayah jauh membutuhkan infrastruktur memadai, mulai dari pipa transmisi hingga fasilitas regasifikasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, harga gas murah di hulu tidak otomatis sampai ke pabrik di hilir.

Karena itu, pembahasan RUU Migas menjadi krusial. Regulasi ini diharapkan mampu menjawab persoalan tata kelola, termasuk alokasi pasokan, prioritas penggunaan dalam negeri, dan kepastian harga.

Bimo menegaskan komitmen Kemenperin untuk terus memperjuangkan HGBT yang pro-industri. Menurut dia, industri yang maju akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan pajak, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional.

"Kalau industri bisa maju dan berdaya saing, multiplier effect-nya akan ke mana-mana, termasuk pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Dengan capaian Rp592,89 triliun, pemerintah memiliki dasar kuat untuk mempertahankan kebijakan ini. Namun, keberhasilan jangka panjang akan bergantung pada kemampuan menyelesaikan persoalan infrastruktur dan tata kelola gas bumi secara menyeluruh.

Analisis Redaksi: data Kemenperin vs kehilangan penerimaan negara

Klaim Kemenperin bahwa HGBT memberi dampak ekonomi lima kali lipat dari kehilangan penerimaan negara patut dicermati. Angka Rp592,89 triliun memang besar, tetapi perlu diingat bahwa itu adalah akumulasi lima tahun dan mencakup komponen yang tidak semuanya berupa tambahan nilai ekonomi baru.

Peningkatan penjualan Rp351,98 triliun, misalnya, perlu dilihat apakah benar-benar tambahan atau hanya pergeseran dari sektor lain. Begitu pula dengan investasi Rp158,68 triliun, yang bisa jadi merupakan rencana yang sudah ada sebelumnya dan dipercepat oleh HGBT.

Meski demikian, penurunan subsidi pupuk Rp43,93 triliun adalah bukti nyata penghematan fiskal. Penerimaan pajak yang naik Rp38,30 triliun juga menunjukkan bahwa sektor industri tetap berkontribusi.

Yang lebih penting, kebijakan HGBT tidak boleh berhenti pada harga murah. Pemerintah perlu memastikan pasokan gas yang berkelanjutan dan infrastruktur yang memadai. Tanpa itu, harga murah hanya akan menjadi janji di atas kertas.

Pembahasan RUU Migas menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan komitmennya. Jika regulasi baru mampu menjamin kepastian pasokan dan harga, HGBT bisa menjadi fondasi industri nasional yang lebih tangguh. Jika tidak, kebijakan ini hanya akan menjadi beban fiskal tanpa hasil optimal.

Sumber: cnnindonesia.com, kemenperin.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad