KPK Soroti 4 Delik UNCAC yang Belum Diatur di UU Perampasan Aset

Nov 20, 2026 - 11:20
 0  1
KPK Soroti 4 Delik UNCAC yang Belum Diatur di UU Perampasan Aset

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat delik hukum dari Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC) yang belum diatur dalam Undang-Undang Perampasan Aset. KPK menilai regulasi itu belum cukup untuk memberantas korupsi jika delik-delik tersebut tidak dimasukkan.

Ad
Ad

Sorotan ini disampaikan KPK di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang hingga kini belum juga disahkan. KPK mendorong agar empat delik UNCAC tersebut diterapkan untuk memperkuat penindakan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

Empat Delik UNCAC yang Belum Diatur

UNCAC merupakan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk mengkriminalisasi sejumlah perbuatan koruptif.

Namun, KPK mencatat ada empat delik yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk dalam RUU Perampasan Aset. Keempat delik tersebut adalah:

  • Perdagangan pengaruh (trading in influence), yakni memanfaatkan pengaruh seseorang untuk memperoleh keuntungan tidak sah.
  • Penyembunyian hasil kejahatan (concealment), yang berkaitan dengan menyamarkan asal-usul aset korupsi.
  • Penyuapan di sektor swasta, yang selama ini belum dijerat secara memadai dalam hukum pidana Indonesia.
  • Pengayaan tidak sah (illicit enrichment), yang menjadi pintu masuk perampasan aset tanpa harus membuktikan tindak pidana asal.

KPK menilai keempat delik ini krusial karena praktik korupsi modern semakin kompleks dan lintas yurisdiksi. Tanpa pengaturan yang jelas, upaya penindakan akan selalu tertinggal dari modus operandi para pelaku.

Mengapa UU Perampasan Aset Dinilai Belum Cukup

UU Perampasan Aset dirancang untuk mempermudah negara merampas harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Namun, KPK menilai undang-undang itu tidak akan efektif jika delik-delik UNCAC tidak diadopsi.

Menurut KPK, perampasan aset hanya bisa berjalan optimal jika ada delik yang menjadi dasar hukum untuk menuntut perampasan. Tanpa delik yang jelas, jaksa akan kesulitan membuktikan kaitan antara aset dan tindak pidana.

Selain itu, KPK mendorong agar RUU Perampasan Aset mengadopsi prinsip pembalikan beban pembuktian secara terbatas. Prinsip ini memungkinkan negara merampas aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya oleh pemiliknya.

KPK juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam pelacakan dan pemulihan aset. Sebab, banyak aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri.

Latar Belakang RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset telah lama menjadi wacana di Indonesia. Regulasi ini pertama kali diusulkan pada awal 2000-an sebagai bagian dari agenda pemberantasan korupsi.

Namun, hingga kini RUU tersebut belum juga disahkan oleh DPR. Berbagai kepentingan politik dan kekhawatiran akan dampaknya terhadap dunia usaha menjadi penyebab mandeknya pembahasan.

Padahal, berbagai lembaga internasional, termasuk PBB, telah mendorong Indonesia untuk segera memiliki undang-undang perampasan aset yang komprehensif. Indonesia juga telah berkomitmen dalam UNCAC untuk menerapkan mekanisme perampasan aset.

KPK sendiri telah lama menggunakan mekanisme perampasan aset melalui jalur pidana. Namun, mekanisme ini dinilai kurang efektif karena bergantung pada putusan pengadilan dan pembuktian tindak pidana asal.

Dampak Bagi Penindakan Korupsi

Jika empat delik UNCAC tidak diadopsi, KPK khawatir penindakan korupsi akan semakin sulit. Pelaku dapat memanfaatkan celah hukum untuk menyembunyikan aset hasil korupsi.

KPK menilai perdagangan pengaruh dan pengayaan tidak sah sering luput dari jerat hukum. Padahal, kedua praktik ini kerap menjadi pintu masuk korupsi yang lebih besar.

Selain itu, penyuapan di sektor swasta juga menjadi perhatian. Banyak kasus korupsi melibatkan perusahaan swasta yang menyuap pejabat untuk memenangkan proyek atau mendapatkan izin.

KPK mendorong agar pemerintah dan DPR segera memasukkan keempat delik tersebut dalam RUU Perampasan Aset. Dengan begitu, upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif.

Langkah Selanjutnya

KPK akan terus mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset agar segera disahkan. KPK juga akan menyampaikan masukan kepada pemerintah dan DPR terkait pengaturan delik-delik UNCAC.

Selain itu, KPK akan memperkuat kerja sama dengan penegak hukum lain dan lembaga internasional untuk menindak korupsi lintas negara. Kerja sama ini mencakup pelacakan aset, ekstradisi, dan bantuan hukum timbal balik.

KPK berharap DPR dan pemerintah memiliki komitmen yang sama untuk memberantas korupsi. Sebab, tanpa regulasi yang kuat, upaya pemberantasan korupsi akan selalu menghadapi hambatan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPR maupun pemerintah terkait sorotan KPK tersebut. Namun, KPK menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Analisis Redaksi

Sorotan KPK terhadap empat delik UNCAC yang belum diatur dalam UU Perampasan Aset adalah peringatan serius. Regulasi yang hanya mengatur perampasan aset tanpa mengadopsi delik-delik internasional akan menjadi macan tanpa gigi.

Selama ini, penindakan korupsi di Indonesia sering terkendala oleh keterbatasan delik. Pelaku korupsi kerap lolos karena perbuatannya tidak diatur dalam hukum pidana. Padahal, praktik korupsi terus berkembang seiring dengan globalisasi dan digitalisasi.

Oleh karena itu, DPR dan pemerintah harus serius mempertimbangkan masukan KPK. Jangan sampai RUU Perampasan Aset hanya menjadi simbol tanpa substansi. Jika ingin memberantas korupsi secara serius, adopsi delik-delik UNCAC adalah keniscayaan.

Sumber: nasional.kompas.com, unodc.org

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad