Ijazah Walkot Istanbul Ekrem Imamoglu Dinyatakan Tak Sah, Peluang Nyapres 2028 Terancam

Nov 20, 2026 - 11:20
 0  1
Ijazah Walkot Istanbul Ekrem Imamoglu Dinyatakan Tak Sah, Peluang Nyapres 2028 Terancam

Ijazah Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu dinyatakan tidak sah oleh pengadilan administratif tertinggi Turki pada Kamis (19/11). Putusan ini mengancam ambisinya menantang Presiden Recep Tayyip Erdogan di pemilu 2028, karena konstitusi mewajibkan calon presiden berpendidikan tinggi.

Ad
Ad

Pengadilan menguatkan keputusan Universitas Istanbul yang membatalkan ijazah sang wali kota pada 2025. Alasan yang dipakai adalah penyimpangan dari peraturan Dewan Pendidikan Tinggi, seperti dikutip CNN Indonesia dari laporan Al Jazeera.

Imamoglu saat ini mendekam di penjara dalam perkara korupsi kotamadya yang terpisah. Ia tetap disebut sebagai pesaing terkuat Erdogan pada pemilu 2028.

Kronologi Pembatalan Ijazah Ekrem Imamoglu

Persoalan ini bukan perkara sehari. Universitas Istanbul mencabut gelar sarjana Imamoglu pada 2025, beberapa hari sebelum ia memenangkan pemilihan pendahuluan presiden Partai Rakyat Republik (CHP) pada Maret 2025.

Pada Januari lalu, Pengadilan Administratif ke-5 Istanbul memutuskan bahwa regulator pendidikan tinggi Turki tidak mengakui sekolah tempat Imamoglu menempuh studi saat proses transfer berlangsung. Universitas Istanbul kemudian juga mencabut gelar masternya pada Juli 2025.

Imamoglu sempat ditahan sehari setelah gelar sarjananya dicabut. Sejak Maret 2025 ia ditahan dalam kasus korupsi kotamadya, mengutip media Turki Turkish Minute.

Urutan peristiwanya sebagai berikut:

  • 2020 dan 2024: Universitas Istanbul mengonfirmasi bahwa transfer studi Imamoglu memenuhi syarat, menurut pengacaranya.
  • Maret 2025: Universitas mencabut gelar sarjana; Imamoglu memenangkan pemilihan pendahuluan presiden CHP.
  • Maret 2025: Imamoglu ditahan dalam perkara korupsi kotamadya.
  • Juli 2025: Gelar master Imamoglu ikut dicabut.
  • Januari 2026: Pengadilan Administratif ke-5 Istanbul memutus regulator tidak mengakui sekolah saat transfer.
  • 19 November 2026: Pengadilan administratif tertinggi menguatkan pembatalan ijazah.

Keputusan Kamis pekan lalu menutup ruang banding di ranah administratif. Artinya, jalur hukum yang tersisa bagi Imamoglu semakin sempit.

Pihak yang Terlibat dan Bantahan Pengacara

Pengacara Imamoglu menyatakan mereka belum menerima pemberitahuan resmi soal putusan itu. Mereka juga menyebut keputusan tersebut tidak terlihat di sistem kasus elektronik peradilan saat diperiksa.

Dalam persidangan Januari, Imamoglu bersaksi bahwa Universitas Istanbul telah meninjau dan menyetujui transfernya. Ia menegaskan lembaga negara telah menerima ijazahnya selama puluhan tahun.

Ia menuduh jaksa menekan universitas agar bertindak setelah ia mengumumkan niat mencalonkan diri. Pengacaranya menambahkan universitas sudah mengonfirmasi keabsahan transfer itu pada 2020 dan sekali lagi pada 2024.

Di sisi lain, mayoritas media Turki melaporkan putusan ini sebagai konsekuensi aturan akademik. Pemerintah belum memberi komentar resmi yang dirinci dalam laporan yang dikutip CNN Indonesia.

Mengapa Ijazah Menentukan Peluang Nyapres

Konstitusi Turki mensyaratkan calon presiden telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Tanpa ijazah yang sah, Imamoglu secara hukum kehilangan salah satu syarat pencalonan paling dasar.

Ini bukan sekadar soal administratif. Imamoglu adalah penantang terkuat Erdogan, dan pembatalan ijazah memindahkan pertarungan dari bilik suara ke ruang pengadilan.

Ia sendiri menyebut dirinya sebagai penantang demokratis terkemuka bagi pemerintah. Dalam cuitan di akun X imomoglu.int, ia menulis pada Agustus lalu bahwa ijazah universitasnya, prasyarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dibatalkan tepat ketika ia menjadi ancaman politik.

Pada 22 Oktober, ia menulis: "Saya dinominasikan sebagai calon presiden melalui suara 15,5 juta warga negara. Pertama, mereka mencoba menghentikan saya untuk membela diri di pengadilan. Kemudian mereka melarang buku saya yang berjudul 'Bangsa Adalah Saksi Saya', yang berisi pembelaan saya. Tetapi mereka tidak dapat menghalangi kebenaran."

Ia juga menyatakan telah terpilih sebagai Wali Kota Istanbul tiga kali. Menurutnya, suara, citra, bahkan foto-fotonya ikut dibatasi sejak ia ditahan.

Dampak pada CHP dan Peta Politik Turki

Putusan ini memukul CHP di titik paling sensitif. Partai itu sudah mengusung Imamoglu lewat pemilihan pendahuluan, dan kini harus menghadapi kemungkinan kehilangan kandidat utamanya secara hukum.

Bagi Erdogan, dampaknya berlapis. Ia tetap punya pesaing yang populer, tetapi pesaing itu kini terhalang syarat konstitusi dan sedang menjalani proses hukum pidana.

Imamoglu masih bisa mengajukan upaya hukum lain, tetapi pengacara menyatakan belum menerima salinan resmi putusan. Tanpa dokumen itu, langkah banding atau peninjauan sulit disusun.

Sejumlah pengamat menilai tekanan terhadap Imamoglu bergerak paralel: ijazah dicabut, ia ditahan, bukunya dilarang, dan akses publik terhadap citranya dibatasi. Semua terjadi dalam rentang kurang dari dua tahun.

Pemilu 2028 masih jauh, tetapi garis waktunya sudah ditentukan oleh putusan pengadilan, bukan oleh kampanye.

Langkah Selanjutnya bagi Imamoglu dan CHP

Prioritas pertama adalah mendapatkan salinan resmi putusan. Pengacara menyebut mereka belum menerimanya, sehingga tenggat upaya hukum belum bisa dihitung.

Kedua, CHP harus menyiapkan skenario cadangan. Jika Imamoglu benar-benar gugur, partai perlu memutuskan apakah tetap mengusungnya sebagai simbol perlawanan atau beralih ke kandidat lain.

Ketiga, perkara korupsi yang menjerat Imamoglu tetap berjalan di jalur terpisah. Vonis di kasus itu bisa menentukan apakah ia bisa kembali ke panggung politik sama sekali.

Imamoglu sendiri belum menunjukkan tanda mundur. Dalam cuitannya, ia menegaskan bahwa kebenaran tidak bisa dihalangi, meski ia mengakui suara dan citranya terus dibatasi.

Analisis Redaksi: Pertarungan Hukum yang Menggantikan Pertarungan Suara

Yang terjadi pada Imamoglu bukan sekadar sengketa akademik. Dalam kurun kurang dari dua tahun, ijazahnya dicabut, gelar masternya dibatalkan, ia ditahan, bukunya dilarang, dan kini pengadilan tertinggi menutup pintu administratif. Urutan itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan, meski pengadilan tentu punya dasar aturan sendiri.

Argumen Imamoglu layak diuji serius. Universitas, menurut pengacaranya, sudah dua kali mengonfirmasi keabsahan transfer studinya, pada 2020 dan 2024. Jika lembaga negara menerima ijazah itu selama puluhan tahun, pertanyaannya bukan hanya soal regulasi Dewan Pendidikan Tinggi, tetapi mengapa keabsahan baru dipersoalkan setelah ia mencalonkan diri.

Namun kritik terhadap pemerintah tidak otomatis membatalkan putusan pengadilan. Jika memang ada penyimpangan prosedur saat transfer, aturan harus ditegakkan tanpa melihat siapa yang bersangkutan. Masalahnya, penegakan aturan yang datang terlambat dan bertepatan dengan momentum politik selalu meninggalkan kecurigaan yang sulit dihapus.

Bagi demokrasi Turki, taruhannya lebih besar dari satu nama. Ketika syarat administratif menjadi penentu utama siapa yang boleh maju, kualitas pemilu ditentukan oleh ruang sidang, bukan oleh pilihan pemilih. Imamoglu mengklaim mendapat nominasi lewat suara 15,5 juta warga. Angka itu tidak bisa dicabut oleh putusan pengadilan, tetapi juga tidak cukup untuk mengembalikan hak pencalonannya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad