ICW Sentil DPR Takut Atur Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset

Nov 19, 2026 - 15:50
 0  1
ICW Sentil DPR Takut Atur Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset

Indonesian Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap DPR yang tidak berani memasukkan aturan soal peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar (illicit enrichment) dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. ICW menduga DPR melindungi anggotanya yang hartanya naik tak wajar dan tak mampu dibuktikan.

Ad
Ad

Kronologi Penolakan Illicit Enrichment dalam UU Perampasan Aset

DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11). Seluruh fraksi di DPR sepakat menyetujui RUU tersebut tanpa catatan. Namun, di balik kesepakatan itu, konsep illicit enrichment tidak dimasukkan ke dalam UU.

Baca juga: Catatan Buruh KASBI untuk UU Pelindungan Naker: Sorotan Magang hingga Pesangon

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengaku konsep illicit enrichment menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihaknya memutuskan tidak memasukkan konsep ini karena dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kami hadirkan setidaknya ada 15 apa namanya elemen ya, khusus, juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," kata Habib di hadapan wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

Habib juga menjelaskan Komisi III sebelumnya sudah mempelajari konsep penerapan illicit enrichment di berbagai negara. Menurutnya, terdapat tiga negara yang gagal menerapkan konsep tersebut. Pertama, Amerika Serikat yang menganggap konsep ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Kedua, Inggris tidak menerapkan konsep ini. Terakhir, di Jerman konsep ini ditentang oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Habib menjelaskan teknis UU PA termasuk bersifat formil bukan materiil. Sehingga, tidak wajib memuat norma-norma penghukuman. "Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," ucap Habib.

Baca juga: Komisi II Terbuka Jika Ijazah Anggota DPR Digugat: Doli Kurnia Bicara Verifikasi

Pengesahan UU Perampasan Aset ini merupakan hasil pembahasan panjang. RUU ini sudah lama menjadi wacana, namun baru disahkan pada periode ini. Dengan disahkannya UU ini, Indonesia memiliki payung hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi.

Pernyataan ICW: Kekayaan Pejabat Tak Wajar dan LHKPN Bermasalah

Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, menduga pejabat publik yang mempunyai banyak harta tidak mampu membuktikan dari mana harta tersebut berasal. Hal ini disampaikannya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

"Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya," kata Azhim.

Azhim melanjutkan, banyak kekayaan pejabat publik yang meningkat secara tidak wajar. Ia menduga kekayaan ini sering tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN," kata Azhim.

Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menegaskan konsep illicit enrichment tidak dapat ditolak hanya karena termasuk norma materiil. Hal ini ia sampaikan menanggapi alasan Habiburokhman yang menyebut konsep illicit enrichment tidak masuk ke UU PA yang bersifat formil.

"Toh, kalau alasannya adalah norma materiil, kita bisa melihat ada beberapa norma materiil juga yang dimasukkan ke dalam undang-undang ini," ucap Ibrahim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

Ibrahim malah menduga DPR berupaya melindungi diri agar tidak terkena sasaran hukuman akibat memasukkan konsep illicit enrichment dalam UU PA. "Ya ini artinya ada tebang pilih saja yang akan menyasar mereka mungkin dikeluarkan dan yang akan menyasar publik malah diperkuat di dalam undang-undang ini," kata Ibrahim.

ICW menilai UU Perampasan Aset seharusnya menjadi alat efektif memberantas korupsi. Namun, tanpa illicit enrichment, UU ini dianggap tidak akan menyentuh pejabat yang kaya mendadak tanpa penjelasan.

Latar Belakang: Apa Itu Illicit Enrichment dan Mengapa Kontroversial?

Illicit enrichment adalah konsep hukum yang memungkinkan penyidik menuntut pejabat publik yang kekayaannya meningkat secara signifikan tidak wajar dan tidak dapat menjelaskan sumbernya. Konsep ini dianggap penting karena korupsi sering kali sulit dibuktikan dengan bukti langsung. Pelaku biasanya menyembunyikan aset melalui perusahaan cangkang atau nama orang lain.

Dalam konteks Indonesia, illicit enrichment sudah lama diperdebatkan. Sebagian pihak menilai konsep ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena membebani pejabat untuk membuktikan sumber kekayaannya. Namun, pendukungnya berargumen bahwa pejabat publik memiliki kewajiban transparansi dan akuntabilitas atas kekayaannya.

Beberapa konvensi internasional, seperti Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), telah mengakui illicit enrichment sebagai salah satu tindak pidana. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006. Namun, implementasinya di hukum nasional masih menjadi perdebatan.

UU Perampasan Aset sebenarnya bisa menjadi pintu masuk bagi penerapan illicit enrichment. Namun, DPR memilih tidak memasukkan konsep tersebut dengan alasan formil dan HAM. Keputusan ini menuai kritik dari organisasi masyarakat sipil, termasuk ICW.

Sebelumnya, dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, sejumlah elemen masyarakat sipil mendorong agar illicit enrichment dimasukkan. Mereka beralasan konsep ini sudah diterapkan di beberapa negara dan efektif menjerat koruptor. Namun, DPR tetap pada pendiriannya.

Dampak dan Reaksi: UU Perampasan Aset Tanpa Illicit Enrichment

Dengan tidak dimasukkannya illicit enrichment, UU Perampasan Aset dinilai kurang tajam dalam menjerat pejabat yang kaya mendadak. ICW menilai DPR telah melakukan tebang pilih dalam menyusun aturan. Menurut Ibrahim, aturan yang menyasar publik diperkuat, sementara yang berpotensi menyasar anggota DPR justru dikeluarkan.

"Ya ini artinya ada tebang pilih saja yang akan menyasar mereka mungkin dikeluarkan dan yang akan menyasar publik malah diperkuat di dalam undang-undang ini," kata Ibrahim.

Reaksi dari DPR sendiri, Habiburokhman bersikukuh bahwa keputusan tidak memasukkan illicit enrichment sudah berdasarkan kajian dan masukan dari berbagai elemen. Ia menyebut ada 15 elemen yang hadir dan menyampaikan penolakan karena alasan HAM.

Namun, ICW mempertanyakan klaim tersebut. Menurut ICW, alasan HAM sering dijadikan tameng untuk melindungi kepentingan politik. Padahal, illicit enrichment justru bertujuan melindungi masyarakat dari korupsi yang merugikan keuangan negara.

UU Perampasan Aset sendiri diharapkan dapat menjadi instrumen untuk merampas aset hasil korupsi, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, tanpa illicit enrichment, perampasan aset hanya bisa dilakukan jika ada putusan pidana korupsi terlebih dahulu. Artinya, jika pelaku tidak terbukti secara pidana, asetnya tidak bisa dirampas.

Padahal, dalam banyak kasus, koruptor sering lolos dari jerat pidana karena bukti yang tidak cukup. Dengan illicit enrichment, penyidik bisa menuntut perampasan aset meskipun tidak ada bukti suap atau gratifikasi, asalkan kekayaan pejabat tidak sesuai dengan profilnya.

Langkah Selanjutnya: Masyarakat Sipil Dorong Revisi dan Pengawasan

ICW dan organisasi masyarakat sipil lainnya berencana terus mengawal implementasi UU Perampasan Aset. Mereka akan mendorong agar aturan turunan atau revisi di masa depan dapat memasukkan konsep illicit enrichment.

Selain itu, ICW mendesak DPR untuk transparan dalam proses pembahasan UU ini. Menurut Azhim, banyak anggota DPR dan pemerintah yang harta kekayaannya naik tidak wajar. Jika LHKPN tidak akurat, maka pengawasan terhadap kekayaan pejabat semakin lemah.

"LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN," kata Azhim.

Ke depan, ICW akan terus memantau kinerja lembaga penegak hukum dalam menerapkan UU Perampasan Aset. Mereka juga akan mendorong penguatan sistem LHKPN agar lebih akurat dan transparan.

Pemerintah sendiri belum memberikan komentar resmi terkait kritik ICW. Namun, UU Perampasan Aset diharapkan dapat segera diimplementasikan dengan baik. Sosialisasi dan pelatihan bagi penegak hukum menjadi kunci agar UU ini tidak tumpul.

Dengan disahkannya UU ini, Indonesia memiliki dasar hukum untuk merampas aset koruptor. Namun, tanpa illicit enrichment, efektivitasnya masih dipertanyakan. Masyarakat sipil akan terus menagih komitmen DPR dan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Analisis Redaksi

Keputusan DPR tidak memasukkan illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset meninggalkan celah besar. Alasan HAM yang dikemukakan Habiburokhman terasa janggal ketika tiga negara yang disebutnya justru memiliki standar HAM tinggi. Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman memang tidak menerapkan illicit enrichment, tetapi mereka memiliki sistem pengawasan kekayaan pejabat yang jauh lebih ketat. Di Indonesia, LHKPN saja masih bermasalah menurut ICW. Jadi, alasan HAM itu tidak sepenuhnya relevan.

Yang lebih mengganggu adalah dugaan tebang pilih. ICW menyebut ada anggota DPR dan pemerintah yang hartanya naik tak wajar dan tak mampu dibuktikan. Jika benar, maka penolakan illicit enrichment adalah bentuk perlindungan diri. UU Perampasan Aset seharusnya menjadi senjata ampuh, bukan justru dilemahkan di bagian paling krusial. Tanpa illicit enrichment, perampasan aset hanya bisa dilakukan setelah ada putusan pidana. Padahal, koruptor sering lolos dari pidana karena bukti yang sulit.

DPR perlu menjelaskan secara terbuka mengapa konsep ini ditolak. Jangan hanya berlindung di balik norma formil dan HAM. Masyarakat berhak tahu apakah keputusan ini murni untuk kepentingan publik atau ada kepentingan tersembunyi. ICW sudah menunjukkan data dan argumen. Sekarang giliran DPR untuk membuktikan bahwa mereka serius memberantas korupsi, bukan melindungi anggotanya.

Sumber: cnnindonesia.com, icw.or.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad