Kemenkum Riau Tangani Masalah Kenotariatan Dumai, Awasi Notaris Tidak Aktif
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau turun langsung menangani permasalahan kenotariatan di Kota Dumai pada Rabu (18/11/2026). Fokusnya dua hal: pemeriksaan protokol notaris dan keberadaan notaris yang tidak aktif menjalankan jabatannya.
Kegiatan itu dijalankan sebagai upaya memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan notaris di wilayah Kota Dumai. Dua pejabat Kanwil Kemenkum Riau yang terlibat langsung adalah Dewi Sri Wahyuni selaku Kepala Bidang Pelayanan AHU dan Marlina Z selaku Penelaah Teknis Kebijakan.
Baca juga: APJAPI Gandeng Polri Tertibkan Penagihan Ilegal, Debt Collector Wajib Paham Hukum
Menurut laporan ANTARA News Riau, pembahasan menyoroti sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut. Bukan hanya soal administrasi rutin, tetapi juga soal akuntabilitas jabatan yang menyangkut dokumen hukum masyarakat.
Pemeriksaan Protokol Notaris Jadi Prioritas Pengawasan
Salah satu sorotan utama dalam pertemuan itu adalah pentingnya pemeriksaan protokol notaris secara berkala. Protokol notaris mencakup kelengkapan, ketertiban, keamanan, dan pemeliharaan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
Kanwil Kemenkum Riau mendorong Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Dumai untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Dorongan itu disampaikan karena protokol notaris bukan sekadar arsip internal, melainkan bukti hukum yang menyangkut kepentingan para pihak.
Dalam praktik kenotariatan, protokol memuat akta, buku daftar, dan dokumen pendukung yang wajib disimpan dalam jangka waktu tertentu. Jika pemeriksaan tidak berjalan rutin, celah kelalaian bisa muncul tanpa terdeteksi.
Baca juga: Obligasi Daerah: Payung Hukum RUU dan Dukungan BI Jadi Kunci
Karena itu, penekanan pada kelengkapan dan ketertiban protokol dibaca sebagai sinyal bahwa pengawasan di tingkat daerah perlu dirapatkan. MPD Kota Dumai berada di garda terdepan untuk memastikan hal itu berjalan.
Notaris Tidak Aktif Perlu Pendataan dan Penelusuran
Persoalan kedua yang dibahas adalah notaris yang tidak aktif menjalankan jabatannya. Kondisi ini memerlukan pendataan dan penelusuran lebih lanjut, terutama terkait status notaris serta keberadaan dan pengelolaan protokolnya.
Kekhawatirannya jelas: protokol yang tidak terkelola bisa terbengkalai dan menimbulkan permasalahan hukum maupun administratif. Akta yang seharusnya tersimpan rapi berisiko sulit diakses ketika dibutuhkan.
Plh. Kakanwil Kemenkum Riau, Yeni Nel Ikhwan, mendorong MPD Kota Dumai melakukan inventarisasi kondisi notaris, baik yang aktif maupun tidak aktif. Inventarisasi itu menjadi dasar untuk menentukan langkah pengawasan dan penanganan lebih lanjut.
Dengan kata lain, Kanwil ingin ada data yang jelas dan terukur sebelum kebijakan penanganan diambil. Tanpa pemetaan yang rapi, pengawasan cenderung bergantung pada laporan insidental.
SIGAP Notaris Diperkenalkan dalam Simulasi Singkat
Dalam kesempatan yang sama, Kanwil Kemenkum Riau memperkenalkan aplikasi SIGAP Notaris. Peserta juga mendapat simulasi singkat mengenai penggunaan aplikasi tersebut.
Perkenalan aplikasi ini menandakan arah pengawasan yang makin berbasis digital. Pendataan notaris aktif dan tidak aktif, termasuk pengelolaan protokol, bisa lebih tertata jika didukung sistem yang memadai.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:
- Pemeriksaan protokol notaris secara berkala untuk memastikan kelengkapan, ketertiban, keamanan, dan pemeliharaan dokumen.
- Pendataan dan penelusuran notaris yang tidak aktif, termasuk status dan keberadaan protokolnya.
- Inventarisasi kondisi notaris aktif dan tidak aktif oleh MPD Kota Dumai sebagai dasar langkah pengawasan.
- Pengenalan aplikasi SIGAP Notaris beserta simulasi singkat penggunaannya.
- Penguatan koordinasi Kanwil dengan MPD dan Pengda INI Kota Dumai.
Langkah ini melengkapi fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan secara konvensional. Digitalisasi pendataan disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kenotariatan di daerah.
Sinergi Kanwil, MPD, dan Pengda INI Kota Dumai
Kanwil Kemenkum Riau menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan MPD Kota Dumai dan Pengda INI Kota Dumai. Sinergi itu diharapkan mewujudkan pengelolaan protokol notaris yang tertib.
Selain itu, sinergi juga diarahkan agar pelaksanaan jabatan notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi antara regulator, pengawas daerah, dan organisasi profesi menjadi kunci di sini.
MPD berperan pada fungsi pengawasan, sementara Pengda INI berada di sisi pembinaan profesi. Kanwil menjalankan peran koordinasi dan pembinaan di tingkat wilayah.
Pembagian peran itu penting karena persoalan kenotariatan jarang berdiri tunggal. Satu notaris yang tidak aktif, misalnya, bisa menimbulkan rantai masalah mulai dari status jabatan hingga penitipan protokol.
Kegiatan di Dumai menjadi contoh bagaimana persoalan daerah ditangani langsung oleh Kanwil bersama instansi terkait. Pendekatan ini menempatkan penanganan masalah sebagai bagian dari pembinaan, bukan sekadar respons atas aduan.
Dampak bagi Masyarakat dan Langkah Selanjutnya
Bagi masyarakat Dumai, pengawasan protokol notaris berdampak langsung pada kepastian dokumen hukum. Akta yang tersimpan tertib akan lebih mudah ditelusuri ketika diperlukan untuk keperluan pertanahan, waris, atau perjanjian.
Sementara itu, pendataan notaris tidak aktif membantu mencegah protokol terbengkalai. Jika seorang notaris berhenti menjalankan jabatan, protokolnya tetap harus dikelola sesuai ketentuan.
Ke depan, MPD Kota Dumai diharapkan menindaklanjuti dorongan Kanwil melalui pemeriksaan berkala dan inventarisasi. Hasil inventarisasi itu akan menjadi pijakan untuk menentukan langkah pengawasan berikutnya.
Kanwil Kemenkum Riau juga masih menyiapkan penguatan koordinasi dengan Pengda INI Kota Dumai. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pemeriksaan dan mekanisme pendataan belum dirinci dalam laporan tersebut.
Yang jelas, dua isu di Dumai—protokol notaris dan notaris tidak aktif—kini masuk dalam agenda pengawasan wilayah. Rujukan peraturan mengenai jabatan notaris dapat dilihat pada laman resmi Kementerian Hukum.
Analisis Redaksi
Persoalan notaris tidak aktif sering luput dari perhatian publik karena jarang menimbulkan kegaduhan. Padahal, dampaknya bisa baru terasa bertahun-tahun kemudian, ketika ahli waris atau pemegang hak mencari akta dan mendapati protokolnya tidak terkelola.
Langkah Kanwil Kemenkum Riau mendorong inventarisasi adalah pendekatan yang tepat. Inventarisasi memaksa adanya data, dan data itulah yang membuat pengawasan bisa diukur. Tanpa itu, MPD hanya bergerak ketika ada laporan masuk.
Namun, dorongan saja tidak cukup. Yang perlu diawasi publik adalah apakah pemeriksaan protokol benar-benar berjalan berkala, dan apakah notaris tidak aktif benar-benar ditelusuri status serta protokolnya. Pengenalan SIGAP Notaris bisa menjadi alat bantu, sejauh pendataannya diperbarui dan dipakai dalam pengambilan keputusan.
Di sisi lain, sinergi Kanwil, MPD, dan Pengda INI perlu dijaga agar tidak berhenti pada pertemuan seremonial. Titik kritisnya ada pada tindak lanjut: jadwal pemeriksaan, hasil inventarisasi, dan penanganan protokol yang terbengkalai. Di situlah kualitas pengawasan kenotariatan di Dumai akan diuji.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0