Dua Saksi KPU Tak Terlibat Pilgub DKI 2012, Dokter Tifa: Mengapa Anda Dikirim?

Nov 19, 2026 - 14:30
 0  1
Dua Saksi KPU Tak Terlibat Pilgub DKI 2012, Dokter Tifa: Mengapa Anda Dikirim?

Dua saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku tidak terlibat dalam penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta 2012 saat bersaksi di sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (19/11/2026). Pengakuan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) itu langsung membuat terdakwa Tifauzia Tyasuma alias Dokter Tifa mempertanyakan alasan penugasan mereka.

Ad
Ad

Kedua saksi yang diperiksa secara bersamaan di ruang sidang utama tersebut ialah pensiunan pejabat KPU DKI Jakarta Binsar ST Siagian dan aparatur sipil negara (ASN) KPU RI Andi Bagus Makkawaru. "Lalu mengapa yang dikirimkan KPU (ke persidangan), Anda, ya? Pengetahuan apa yang bisa menjadi fakta persidangan, yang bisa membela saya?" cecar Dokter Tifa di hadapan majelis hakim.

Baca juga: Skandal Kades Angely-Iptu Gusti: Sampel Darah Dikirim ke Labfor Polda Jatim

Kronologi Sidang dan Pengakuan Saksi KPU

Pertanyaan itu dilontarkan setelah Dokter Tifa menelisik masa tugas Binsar di KPU DKI Jakarta. Binsar mengaku baru berdinas di KPU DKI Jakarta pada rentang 2017 hingga 2025, atau lima tahun setelah Jokowi mencalonkan diri dalam Pilgub DKI Jakarta 2012.

"2017? Jadi ketika pemilihan gubernur (DKI) tahun 2012 saksi tidak terlibat sama sekali atau ikut?" tanya Dokter Tifa. "Belum," jawab Binsar.

Dokter Tifa kemudian kembali memastikan pemahaman Binsar terkait proses pencalonan kepala daerah pada 2012 tersebut. "Oh kemudian baru 2017 di KPU Jakarta. Berarti segala ihwal pemilihan gubernur tahun 2012, saksi sama sekali enggak tahu?" tanya Dokter Tifa. "Betul," kata Binsar.

Binsar menjelaskan, pada 2012 dirinya masih berdinas di KPU RI bersama saksi Andi Bagus Makkawaru. Keduanya sama-sama belum bertugas di KPU DKI Jakarta saat Pilgub 2012 berlangsung.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Disahkan DPR, ICW Sebut UU Palsu dan Paparkan 3 Alasan UU Ini Bakal Mandul

Kendati demikian, saat dikonfirmasi Dokter Tifa, Binsar membenarkan bahwa selama bertugas di KPU pusat sebelum 2017, ia dan Andi menangani keseluruhan dokumen yang berkaitan dengan pemilihan KPU di seluruh Indonesia.

Dalam sidang tersebut, Dokter Tifa tampak menekan saksi mengenai relevansi kesaksian mereka. Ia mempertanyakan mengapa KPU mengirim dua orang yang tidak memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa yang menjadi dasar dakwaan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan di Persidangan

Selain Binsar dan Andi, sidang ini menghadirkan terdakwa Tifauzia Tyasuma yang dikenal sebagai Dokter Tifa. Ia didampingi tim kuasa hukum dan sejumlah pendukung, termasuk Roy Suryo yang terlihat hadir dalam sidang sebelumnya.

Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan kedua saksi untuk memperkuat dakwaan terkait tudingan ijazah palsu yang dilontarkan Dokter Tifa di media sosial. Namun, kesaksian Binsar dan Andi justru dianggap tidak relevan oleh pihak terdakwa.

"Pengetahuan apa yang bisa menjadi fakta persidangan, yang bisa membela saya?" ujar Dokter Tifa, menegaskan bahwa kesaksian kedua saksi tidak menyentuh pokok perkara.

Hakim majelis yang memimpin sidang belum memberikan tanggapan langsung atas pertanyaan tersebut. Sidang berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dari KPU.

Sebelumnya, dalam sidang pembacaan surat dakwaan pada Kamis (27/8/2026), Dokter Tifa didakwa dengan pasal berlapis. Pada dakwaan primer, jaksa menjeratnya dengan Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sementara dakwaan subsider menggunakan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, JPU mendakwa Dokter Tifa melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Latar Belakang Kasus dan Polemik Ijazah Jokowi

Kasus ini bermula pada Maret 2025 ketika saksi Syarif Muhammad memperlihatkan unggahan di media sosial yang menuding ijazah Jokowi palsu. "Bahwa di antara tiga unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Ir. Joko Widodo tersebut, terdapat satu unggahan dari Terdakwa Tifauzia Tyassuma," urai JPU dalam surat dakwaannya.

Universitas Gadjah Mada (UGM) sempat menggelar konferensi pers pada 15 April 2025 yang menegaskan bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan dinyatakan lulus dari kampus tersebut. Namun, pada 22 April 2025, saksi kembali menemukan 28 unggahan serupa yang terus menuding ijazah Jokowi palsu.

"Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ir. H. Joko Widodo mengalami kerugian immateriil yaitu tercemarnya nama baik," lanjut jaksa.

JPU menilai Jokowi merasa dihina dan direndahkan karena tudingan itu dikaitkan dengan syarat pencalonannya sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden ke-7 RI. Jaksa menyimpulkan Dokter Tifa tidak dapat membuktikan tudingannya sehingga perbuatan tersebut dinilai sebagai serangan terhadap kehormatan melalui sarana teknologi informasi.

Polemik ijazah Jokowi sendiri telah melalui berbagai jalur hukum. Sebelumnya, Polri menolak permintaan kubu Dokter Tifa untuk uji ulang ijazah Jokowi. Kubu Tifa juga meminta hakim tidak membatasi sidang pemeriksaan Jokowi.

Dampak Kesaksian terhadap Jalannya Persidangan

Kesaksian dua saksi KPU yang mengaku tidak terlibat dalam Pilgub DKI 2012 berpotensi melemahkan konstruksi dakwaan jaksa. Pasalnya, jaksa menghadirkan mereka untuk mengaitkan tudingan Dokter Tifa dengan proses pencalonan Jokowi pada 2012.

Jika saksi tidak memiliki pengetahuan langsung, nilai pembuktiannya di persidangan menjadi tanda tanya. Kuasa hukum terdakwa berpeluang memanfaatkan celah ini untuk menyerang kredibilitas saksi.

Namun, jaksa masih memiliki argumen bahwa Binsar dan Andi pernah menangani dokumen pemilihan di KPU pusat sebelum 2017. Hal ini diungkapkan Binsar saat dikonfirmasi Dokter Tifa.

Di sisi lain, sidang ini menarik perhatian publik karena melibatkan nama besar Jokowi dan Dokter Tifa. Sejumlah aktivis dan pemerhati hukum menilai kasus ini sebagai ujian terhadap kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap martabat pejabat publik.

Kasus pencemaran nama baik ini juga menjadi sorotan karena menggunakan pasal berlapis, termasuk UU ITE yang sering dikritik karena multitafsir. Organisasi masyarakat sipil mendesak agar pasal-pasal tersebut tidak digunakan untuk membungkam kritik.

Langkah Selanjutnya dalam Persidangan

Setelah pemeriksaan dua saksi KPU, majelis hakim dijadwalkan melanjutkan sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi lainnya. Jaksa penuntut umum belum mengumumkan apakah akan menghadirkan saksi ahli atau saksi dari pihak Jokowi.

Dokter Tifa masih akan menjalani serangkaian pemeriksaan saksi sebelum memasuki tahap pembuktian dan pledoi. Tim kuasa hukumnya berencana menghadirkan saksi yang meringankan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari KPU terkait alasan penugasan Binsar dan Andi ke persidangan. Upaya konfirmasi kepada pihak KPU belum mendapat tanggapan.

Publik menantikan kelanjutan sidang untuk melihat apakah kesaksian saksi yang tidak relevan akan mempengaruhi putusan hakim. Kasus ini juga menjadi cermin bagaimana hukum pidana digunakan untuk merespons kritik di ruang digital.

Analisis Redaksi: Kesaksian Tak Relevan dan Pertanyaan tentang Efisiensi Peradilan

Pertanyaan Dokter Tifa di ruang sidang menyentil satu persoalan mendasar: mengapa jaksa menghadirkan saksi yang tidak memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa yang didakwakan? Dalam sistem peradilan pidana, saksi seharusnya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Jika Binsar dan Andi baru bertugas di KPU DKI Jakarta pada 2017, kesaksian mereka tentang Pilgub 2012 nyaris tidak memiliki nilai pembuktian.

Jaksa berargumen bahwa keduanya pernah menangani dokumen pemilihan di KPU pusat sebelum 2017. Namun, argumen itu terlalu umum. Menangani dokumen pemilihan seluruh Indonesia tidak sama dengan mengetahui secara spesifik proses pencalonan Jokowi pada 2012. Publik berhak mempertanyakan apakah penghadiran saksi ini bagian dari strategi untuk memenuhi formalitas perkara atau memang memiliki relevansi substantif.

Lebih jauh, kasus ini menunjukkan bagaimana pasal pencemaran nama baik dan UU ITE masih menjadi alat yang ampuh untuk menjerat kritik. Terlepas dari benar atau salahnya tudingan Dokter Tifa, proses peradilan seharusnya menjadi ruang untuk menguji fakta secara terbuka, bukan sekadar formalitas. Kesaksian yang tidak relevan hanya akan memperpanjang proses dan menguras energi publik.

Jika jaksa ingin membuktikan bahwa tudingan ijazah palsu itu tidak berdasar, maka saksi yang dihadirkan seharusnya mereka yang benar-benar terlibat dalam verifikasi ijazah dan proses pencalonan. Bukan pejabat yang baru bertugas lima tahun setelah peristiwa. Di sinilah kredibilitas dakwaan diuji.

Sumber: afu.id, ugm.ac.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad