Berita Dunia 19 November: Jeffries Dicalonkan Ketua DPR AS, Iran Buka Inspeksi Bushehr

Nov 19, 2026 - 09:50
 0  1
Berita Dunia 19 November: Jeffries Dicalonkan Ketua DPR AS, Iran Buka Inspeksi Bushehr

Partai Demokrat AS mencalonkan Hakeem Jeffries sebagai Ketua DPR, sementara Iran mengizinkan inspeksi IAEA di Bushehr dan AS menjatuhkan sanksi baru terhadap jaringan pendukung Hizbullah. Berikut rangkuman berita dunia pagi 19 November.

Ad
Ad

Hakeem Jeffries Menang Telak di Pemungutan Suara Tertutup Demokrat

Anggota parlemen Demokrat AS mencalonkan Hakeem Jeffries untuk memimpin Dewan Perwakilan Rakyat pada masa jabatan kongres yang baru. Pencalonan itu datang setelah partai tersebut merebut kendali DPR dalam pemilihan paruh waktu.

Baca juga: Ninh Kieu Perketat Disiplin, Pencegahan Korupsi Proaktif di Akar Rumput

Dalam pemungutan suara tertutup di Washington pada 18 November waktu setempat, Jeffries menerima 251 suara mendukung dan 11 suara menentang. Sejumlah anggota parlemen progresif menolak mendukungnya karena perbedaan pendapat soal prioritas kebijakan partai.

Setelah pemungutan suara, Jeffries berjanji meningkatkan pengawasan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump sekaligus memusatkan perhatian pada penanganan biaya hidup. Ia masih harus resmi terpilih oleh DPR pada 3 Januari 2027.

Jika terpilih, Jeffries akan menjadi orang Afrika-Amerika pertama yang memegang posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS. Rekam jejak itu menjadikan pencalonannya bukan sekadar urusan internal Demokrat, melainkan tonggak sejarah lembaga legislatif tertinggi di Washington.

Dukungan 251 suara memberi Jeffries modal politik yang cukup solid untuk bernegosiasi dengan sayap progresif. Sebelas suara penolakan tetap menjadi sinyal bahwa kohesi internal partai belum sepenuhnya rapat menjelang kongres baru.

Baca juga: PSI Tak Lagi Dianggap Koalisi Prabowo, PKB: Sudah Tidak Ada di Kabinet

Iran Izinkan Inspeksi IAEA di Pembangkit Nuklir Bushehr

Pada pertemuan Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina, Austria, delegasi Rusia yang mewakili Iran, Rusia, dan China menyampaikan pernyataan bersama. Pernyataan itu menegaskan Teheran telah mengizinkan semua inspeksi IAEA yang direncanakan di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr pada 2026.

Ketiga negara menilai langkah tersebut menunjukkan komitmen Iran terhadap kewajiban inspeksi nuklir dan kerja sama dengan IAEA, terlepas dari tantangan keamanan yang terus berlangsung. Mereka juga menyerukan penyelesaian perbedaan pendapat melalui dialog dan jalur diplomatik.

Namun Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menegaskan bahwa selain Bushehr, badan tersebut belum diberi akses ke fasilitas nuklir yang telah dinyatakan untuk melakukan verifikasi di lokasi. Pernyataan Grossi itu menjadi catatan penting di tengah klaim kerja sama dari ketiga negara.

Bushehr sendiri merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi dengan dukungan teknis Rusia. Karena itu, pernyataan bersama di Wina tidak bisa dilepaskan dari posisi Moskow dan Beijing yang selama ini menolak tekanan sepihak terhadap Teheran.

Pembukaan akses inspeksi di Bushehr dinilai sebagai sinyal diplomatik, tetapi verifikasi menyeluruh tetap bergantung pada fasilitas lain yang belum dibuka. Selengkapnya soal mandat pengawasan badan tersebut dapat dibaca di situs resmi IAEA.

AS Sanksi Tiga Individu dan Tiga Organisasi Pendukung Hizbullah

Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap tiga individu dan tiga organisasi yang dituduh Washington memberikan dukungan keuangan kepada Hizbullah di Lebanon. Langkah ini bertujuan meningkatkan tekanan pada jaringan yang mendanai pasukan pendukung Iran di Timur Tengah.

Daftar yang diterbitkan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) mencakup badan amal Wa Ta'awanu dan pendirinya, Afif Abdel Rida Chouman. Washington menuduh organisasi tersebut mengeksploitasi upaya bantuan di Lebanon selatan untuk mentransfer uang dari donor asing ke Hizbullah.

Pengusaha Lebanon Hassan Khechen dan Ibrahim Khechen juga dituduh mentransfer uang ke Hizbullah melalui jaringan lintas batas perdagangan emas dan uang tunai. Dua bisnis terkait, Gold Global Company di Lebanon dan Sankari Gold di Turki, ikut masuk daftar tersebut.

Berdasarkan keputusan itu, aset di bawah yurisdiksi AS yang dimiliki entitas yang dikenai sanksi akan dibekukan. Warga negara dan bisnis AS pada umumnya dilarang bertransaksi dengan entitas tersebut kecuali diizinkan atau dikecualikan.

Daftar sanksi OFAC dapat diperiksa melalui portal resmi OFAC. Kebijakan ini menambah lapisan tekanan baru pada jaringan keuangan yang beroperasi di jalur bantuan kemanusiaan dan perdagangan emas.

IPO Anthropic Raup 81,34 Miliar Dolar AS dan Cetak Rekor

Pada 18 November waktu setempat, Anthropic, perusahaan pengembang asisten kecerdasan buatan Claude, mengumumkan penawaran 980 juta saham dengan harga 83 dolar AS per saham dalam penawaran umum perdana di Amerika Serikat. Total nilai penawaran mencapai 81,34 miliar dolar AS.

Transaksi itu melampaui IPO perusahaan teknologi luar angkasa SpaceX dan menjadi penawaran umum perdana terbesar yang pernah tercatat. Baik ukuran maupun harga penawaran meningkat dibandingkan rencana awal.

Dalam pengumuman 10 November, Anthropic memproyeksikan penjualan 825 juta saham dengan kisaran harga 70 hingga 78 dolar AS per saham. Saham Anthropic diperkirakan mulai diperdagangkan di Nasdaq pada 19 November waktu AS dengan simbol ticker ANT.

Penawaran saham ini diperkirakan selesai pada 20 November setelah memenuhi persyaratan standar. Lonjakan harga dan jumlah saham menunjukkan permintaan investor terhadap perusahaan AI tetap tinggi meski pasar global bergerak hati-hati.

Berikut poin utama IPO Anthropic:

  • Jumlah saham ditawarkan: 980 juta lembar.
  • Harga per saham: 83 dolar AS.
  • Total nilai penawaran: 81,34 miliar dolar AS.
  • Simbol ticker: ANT, perdagangan diperkirakan mulai 19 November.
  • Rencana awal: 825 juta saham dengan harga 70-78 dolar AS per saham.

KPMG Kanada Akui Pelanggaran Data Pajak Klien

Surat kabar Globe and Mail Kanada melaporkan bahwa firma audit dan konsultasi KPMG Kanada mengonfirmasi pelanggaran data yang memengaruhi sejumlah dokumen pajak klien. KPMG sedang menghubungi klien terdampak untuk memberi tahu mereka tentang insiden tersebut.

Perusahaan belum mengungkapkan jumlah klien yang terlibat, jumlah dokumen yang diakses secara ilegal, maupun metode yang digunakan peretas untuk menyusup ke sistem. Juru bicara KPMG Kanada, Sonja Cloutier-Bosworth, mengonfirmasi perusahaan telah menerapkan langkah perlindungan informasi pelanggan.

Menurut pemantauan yang berlangsung, data terdampak belum dirilis secara publik daring dan tidak ada bukti penggunaan tanpa izin. KPMG juga belum memberikan informasi lebih lanjut soal waktu kejadian atau identitas pihak yang bertanggung jawab.

Kasus ini menambah daftar insiden keamanan data di sektor jasa profesional yang mengelola informasi sensitif wajib pajak. Klien yang merasa terdampak disarankan memantau komunikasi resmi dari firma tersebut.

Bulgaria Gagalkan Spionase Siber yang Berlangsung Sejak 2021

Kementerian Inovasi dan Transformasi Digital Bulgaria mengumumkan pada 18 November bahwa pihaknya menggagalkan kampanye spionase siber yang menargetkan sistem informasi lembaga negara. Kampanye itu berlangsung sejak 2021.

Menurut Menteri Ivan Vassilev, peretas mencuri lebih dari 130 GB data, setara sekitar 62 juta halaman dokumen, termasuk laporan dan korespondensi antara kementerian dan lembaga negara. Insiden terungkap pada Agustus setelah sistem pemantauan keamanan siber nasional yang baru mendeteksi aktivitas mencurigakan.

Bulgaria kemudian meluncurkan investigasi antarlembaga yang melibatkan badan keamanan, pertahanan, kepolisian, pakar teknologi, dan mitra internasional. Otoritas mengisolasi sistem terdampak, memblokir akses tidak sah, dan menghapus perangkat lunak berbahaya.

Pihak berwenang mencurigai keterlibatan beberapa kelompok peretas internasional, tetapi bukti yang ada belum cukup untuk menentukan apakah pemerintah asing atau badan intelijen berada di baliknya. Kasus ini telah dirujuk ke kantor kejaksaan untuk memeriksa tanggung jawab lembaga terkait.

Analisis Redaksi

Rangkaian peristiwa 19 November memperlihatkan satu pola yang konsisten: tekanan geopolitik dan keamanan digital kini berjalan seiring. Di Washington, Demokrat menata ulang kepemimpinan legislatif untuk mengawasi pemerintahan Trump. Di Wina, Iran memilih membuka satu pintu inspeksi sambil menahan pintu lain. Keduanya adalah manuver politik yang dihitung, bukan gestur spontan.

Yang menarik, pernyataan bersama Iran, Rusia, dan China soal Bushehr dibaca sebagai klaim kerja sama, sementara IAEA menegaskan belum mendapat akses ke fasilitas lain. Selisih antara narasi dan verifikasi inilah yang harus diawasi. Inspeksi yang direncanakan bukan pengganti verifikasi menyeluruh, dan publik perlu menuntut kejelasan, bukan sekadar pernyataan pers.

Di sisi lain, sanksi OFAC terhadap jaringan pendukung Hizbullah dan pengungkapan pelanggaran data KPMG Kanada serta spionase siber Bulgaria menunjukkan bahwa medan pertarungan telah bergeser ke keuangan dan data. Sanksi menyasar badan amal dan perdagangan emas, sedangkan peretas mencuri 130 GB dokumen negara. Dua medan itu sama-sama menyentuh kedaulatan. Rekor IPO Anthropic senilai 81,34 miliar dolar AS hanya menegaskan bahwa modal dan teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan negara mengawasinya.

Sumber: vietnam.vn, iaea.org, ofac.treasury.gov

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad