Banjir Berulang di Aceh Singkil: PMII Soroti Mitigasi dan Evaluasi Kebijakan

Nov 19, 2026 - 09:50
 0  1
Banjir Berulang di Aceh Singkil: PMII Soroti Mitigasi dan Evaluasi Kebijakan

Banjir yang kembali melanda Kabupaten Aceh Singkil pada November 2026 memicu sorotan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Organisasi mahasiswa itu menilai bencana yang berulang setiap tahun menunjukkan lemahnya mitigasi dan mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan penanggulangan banjir.

Ad
Ad

Dalam pernyataan yang dikutip Atjeh Watch, PMII Aceh Singkil menyoroti pentingnya langkah pencegahan yang lebih serius. Bencana hidrometeorologi ini disebut telah menjadi langganan tahunan yang berdampak pada aktivitas warga, termasuk sektor pendidikan.

Baca juga: Trauma Banjir Warga Aceh Belum Surut: Hujan Masih Picu Kecemasan

Kronologi Banjir yang Kembali Melanda Aceh Singkil

Banjir dilaporkan kembali merendam sejumlah kawasan di Kabupaten Aceh Singkil pada November 2026. Informasi yang dihimpun media lokal menyebutkan bahwa curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama meluapnya air ke permukaan.

Peristiwa ini bukan yang pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, Aceh Singkil tercatat beberapa kali dilanda banjir dengan pola yang serupa, terutama pada periode November hingga Desember. Musim hujan dengan intensitas tinggi selalu diikuti laporan genangan dan banjir di titik-titik yang sama.

PMII Aceh Singkil menyoroti bahwa kejadian ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Menurut organisasi mahasiswa tersebut, banjir yang datang berulang setiap tahun menandakan persoalan struktural yang belum tertangani, mulai dari drainase hingga tata kelola kawasan resapan air.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai jumlah pengungsi dan kerugian materiil akibat banjir terbaru. Namun, dampak terhadap aktivitas warga disebut cukup signifikan, terutama bagi siswa dan tenaga pendidik di wilayah terdampak.

Baca juga: BPBD Pati: Kerusakan Hutan Kendeng dan Muria Perparah Banjir dan Kekeringan

Pernyataan PMII Aceh Singkil dan Sorotan terhadap Kebijakan

Pengurus Cabang PMII Aceh Singkil menegaskan bahwa banjir berulang tidak bisa lagi dianggap sebagai peristiwa alam semata. Dalam pernyataannya, organisasi ini mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan bencana yang selama ini dijalankan.

"Banjir yang terus berulang setiap tahun menunjukkan bahwa mitigasi belum berjalan optimal. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan yang ada, bukan hanya melakukan tanggap darurat saat banjir terjadi," demikian pernyataan PMII Aceh Singkil seperti dikutip Atjeh Watch.

PMII menilai selama ini respons pemerintah lebih banyak bersifat reaktif. Ketika banjir datang, bantuan dan evakuasi dikerahkan. Namun, setelah air surut, persoalan akar tidak kunjung diselesaikan. Pola ini, menurut mereka, membuat warga terus berada dalam posisi rentan.

Organisasi mahasiswa itu juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan mitigasi. Warga di kawasan rawan banjir, kata mereka, memiliki pengetahuan lokal yang seharusnya didengar dalam penyusunan kebijakan.

Latar Belakang: Mengapa Aceh Singkil Rawan Banjir?

Kabupaten Aceh Singkil secara geografis berada di pesisir barat-selatan Aceh dan dialiri sejumlah sungai besar. Kondisi ini membuat wilayah tersebut memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir, terutama saat curah hujan meningkat.

Selain faktor alam, perubahan tata guna lahan turut memperparah risiko. Pembukaan lahan untuk perkebunan dan permukiman di kawasan hulu mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Ketika hujan deras turun, air mengalir cepat ke hilir dan meluap ke permukiman.

Persoalan drainase dan kapasitas sungai juga menjadi sorotan. Pendangkalan akibat sedimentasi membuat sungai tidak mampu menampung debit air yang meningkat. Di sisi lain, pembangunan di kawasan resapan air terus berlangsung tanpa kendali yang memadai.

Pemerintah sebenarnya memiliki kerangka kebijakan penanggulangan bencana, termasuk rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun, implementasi di lapangan sering terkendala keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga, dan lemahnya penegakan aturan tata ruang.

Dampak Banjir terhadap Warga dan Sektor Pendidikan

Banjir yang berulang membawa dampak luas bagi masyarakat Aceh Singkil. Selain kerugian materiil seperti kerusakan rumah dan lahan, banjir juga mengganggu aktivitas ekonomi warga yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.

Di sektor pendidikan, banjir kerap membuat sekolah diliburkan karena akses jalan terputus atau ruang kelas terendam. PMII menyoroti hal ini sebagai persoalan serius karena berpotensi mengganggu proses belajar siswa.

Selain itu, banjir meningkatkan risiko penyakit menular seperti diare dan penyakit kulit. Ketersediaan air bersih menjadi masalah utama saat sumur warga tercemar air banjir. Kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia, paling terdampak dalam situasi ini.

Kerugian ekonomi jangka panjang juga tidak bisa diabaikan. Setiap kali banjir datang, warga harus mengeluarkan biaya perbaikan rumah dan kehilangan pendapatan. Beban ini berulang setiap tahun tanpa penyelesaian yang tuntas.

Langkah Selanjutnya: Evaluasi Kebijakan dan Mitigasi Jangka Panjang

PMII Aceh Singkil mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk memutus siklus banjir berulang. Salah satu yang disoroti adalah perlunya evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan bencana yang selama ini diterapkan.

Organisasi itu juga menyerukan penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menurut mereka, informasi cuaca dan peringatan banjir harus sampai ke masyarakat dengan cepat agar korban jiwa dan kerugian dapat diminimalkan.

Selain itu, PMII mendorong pemerintah melibatkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil dalam kajian mitigasi. Pendekatan kolaboratif dinilai lebih efektif karena melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan warga terdampak.

Pemerintah pusat melalui BNPB memiliki program mitigasi bencana yang dapat diakses daerah. Namun, pemanfaatan program ini bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengajukan dan menjalankan program tersebut.

Yang paling mendesak, menurut PMII, adalah memastikan bahwa evaluasi kebijakan tidak berhenti pada diskusi. Hasil evaluasi harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan drainase, hingga penegakan aturan tata ruang.

Analisis Redaksi

Banjir yang berulang setiap tahun di Aceh Singkil adalah cermin kegagalan mitigasi yang tidak bisa lagi ditutupi dengan narasi bencana alam semata. Ketika pola kejadiannya sudah bisa diprediksi, maka persoalannya bukan lagi soal alam, melainkan soal kesiapan pemerintah dan kebijakan yang tidak jalan.

Selama ini, respons terhadap banjir lebih banyak bersifat karitatif: bantuan datang, evakuasi dilakukan, lalu selesai. Padahal, yang dibutuhkan warga adalah kepastian bahwa banjir tidak akan datang lagi dengan skala yang sama tahun depan. Di sinilah evaluasi kebijakan menjadi kata kunci yang sering hanya menjadi retorika.

Desakan PMII Aceh Singkil patut didengar, bukan karena mereka organisasi mahasiswa, tetapi karena substansinya benar. Mitigasi bukan proyek sekali jalan. Ia menuntut konsistensi anggaran, koordinasi lintas sektor, dan keberanian menegakkan aturan tata ruang, bahkan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek.

Jika pola ini terus dibiarkan, banjir akan tetap menjadi agenda tahunan yang merugikan warga. Pemerintah daerah punya kesempatan untuk membuktikan bahwa evaluasi bukan sekadar janji, melainkan langkah nyata yang bisa dirasakan masyarakat di lapangan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad