Febrie Adriansyah Sebut Kasusnya Kriminalisasi, Singgung Penindakan Hukum di Kejaksaan
- Kronologi Penetapan Tersangka dan Sidang di Pengadilan Tipikor
- Pernyataan Febrie: Kriminalisasi dan Langkah Hukum di Kejaksaan
- 23 Saksi Diperiksa, Febrie Mengaku Tak Mengenal Sejumlah Saksi
- Dakwaan Rp346,7 Miliar dan Uang dari Pengusaha Tan Kian
- Dampak dan Langkah Selanjutnya dalam Perkara Febrie
- Analisis Redaksi
Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menegaskan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi. Ia mengaitkan perkara yang menjeratnya dengan sejumlah langkah penindakan hukum selama ia bertugas di Kejaksaan Agung.
Pernyataan itu disampaikan Febrie di sela-sela persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Ia meminta publik mencermati secara serius proses hukum yang sedang berjalan.
Baca juga: FSP RTMM-SPSI Desak Kepastian Hukum IHT, Usul Moratorium Cukai Rokok
Kronologi Penetapan Tersangka dan Sidang di Pengadilan Tipikor
Perkara yang menjerat Febrie bermula dari penetapan tersangka oleh penyidik. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), ia diduga menerima uang yang berasal dari tindak pidana korupsi senilai Rp346,7 miliar dan 440.990 dolar AS dalam kurun waktu 2020 hingga Juli 2026.
Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 7 Oktober 2026. Hingga pertengahan November, persidangan telah menghadirkan puluhan saksi. Febrie menyebut sedikitnya 23 saksi telah diperiksa.
Dalam perkara ini terdapat tiga terdakwa, yakni Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin. Seluruh dugaan penerimaan uang tersebut merupakan materi dakwaan yang harus dibuktikan melalui proses persidangan.
Febrie sendiri ditahan di Rumah Tahanan Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Penahanan itu menjadi bagian dari proses hukum yang kini bergulir di pengadilan.
Baca juga: PT Semen Padang dan Kejati Sumbar Teken PKS Mitigasi Risiko Hukum
Pernyataan Febrie: Kriminalisasi dan Langkah Hukum di Kejaksaan
Di depan wartawan, Febrie tidak menyembunyikan keberatannya. Ia menyebut penetapan tersangka terhadap dirinya sebagai tindakan kriminalisasi yang perlu dicermati publik.
"Jadi kan seperti yang saya sampaikan sejak awal. Ketika saya ditetapkan tersangka bahwa ini tolong dicermati sebagai tindakan kriminalisasi," kata Febrie di sela-sela persidangan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Febrie, berbagai tindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan selama dirinya menjabat diduga memiliki kaitan dengan perkara yang kini menjeratnya. Ia mengisyaratkan bahwa langkah-langkah pemberantasan korupsi yang pernah dilakukan institusinya menjadi latar belakang penetapan tersangka.
"Mungkin ya, ini atas berbagai langkah-langkah yang telah kita buat di Kejaksaan. Mungkin teman-teman media kan sudah tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan dan ternyata saya ditersangkakan," ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh tindakan yang dilakukan selama menjalankan tugas di Kejaksaan semata-mata ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
"Tapi, ingat, semua ini kita lakukan hanya karena untuk bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan lain," tegasnya.
23 Saksi Diperiksa, Febrie Mengaku Tak Mengenal Sejumlah Saksi
Febrie juga menyoroti jalannya persidangan yang telah menghadirkan puluhan saksi. Ia mengaku tidak memahami sejumlah keterangan yang disampaikan di hadapan majelis hakim.
Bahkan, Febrie membantah pernah berkomunikasi dengan sejumlah saksi. Ia menyebut ada saksi yang tidak dikenalnya sama sekali.
"Sampai saat ini sudah ada 23 saksi. Nah, saya hanya jadi penonton yang saya tidak mengerti. Yang saya tidak mengerti, bahkan saya tidak mengenal. Apalagi saya menghubungi," ungkapnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan keberatan Febrie terhadap konstruksi perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Ia pun meminta proses hukum berjalan secara objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan di luar penegakan hukum.
"Nah, tinggal kita tunggu akhirnya. Apakah ini berjalan fair atau tidak," tuturnya.
Di sisi lain, jaksa penuntut umum tetap berpegang pada dakwaan. Mereka harus membuktikan seluruh tuduhan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan.
Dakwaan Rp346,7 Miliar dan Uang dari Pengusaha Tan Kian
Perkara yang menjerat Febrie bukan perkara ringan. Dalam dakwaan JPU, ia diduga menerima uang yang berasal dari tindak pidana korupsi senilai Rp346,7 miliar dan 440.990 dolar AS dalam kurun waktu 2020 hingga Juli 2026.
Salah satu penerimaan yang diungkap jaksa adalah uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar dari pengusaha Tan Kian. Uang itu dikaitkan dengan penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana pada 7 Oktober 2026. Hingga kini, persidangan masih berjalan dengan pemeriksaan saksi-saksi.
Seluruh dugaan penerimaan uang itu merupakan materi dakwaan yang harus dibuktikan melalui proses persidangan. Penilaian mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.
Dalam perkara ini, Febrie didampingi tim kuasa hukum. Ia berhak mengajukan pembelaan dan menguji setiap tuduhan melalui mekanisme peradilan.
Dampak dan Langkah Selanjutnya dalam Perkara Febrie
Pernyataan Febrie mengenai dugaan kriminalisasi menambah dimensi baru dalam perkara yang sedang berjalan. Di satu sisi, jaksa harus membuktikan seluruh dakwaan berdasarkan alat bukti yang sah. Di sisi lain, Febrie berhak mengajukan pembelaan dan menguji setiap tuduhan melalui mekanisme peradilan.
Publik akan menunggu apakah majelis hakim menilai perkara ini murni penegakan hukum atau ada nuansa lain. Sejumlah pengamat hukum menilai penting bagi pengadilan untuk menjaga independensi dan transparansi.
Proses hukum ini juga menjadi ujian bagi Kejaksaan Agung. Institusi itu harus memastikan penanganan perkara tidak dipengaruhi kepentingan politik atau balas dendam.
Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi tambahan dan pembacaan tuntutan. Febrie sendiri meminta agar proses hukum berjalan fair. "Tinggal kita tunggu akhirnya. Apakah ini berjalan fair atau tidak," ujarnya.
Bagi publik, perkara ini menjadi cermin bagaimana penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan ketika mantan pejabat tinggi menjadi terdakwa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci.
Baca juga liputan terkait di Aktual.com dan Kompas.com.
Analisis Redaksi
Pernyataan Febrie Adriansyah bahwa dirinya dikriminalisasi bukan hal baru dalam dunia penegakan hukum Indonesia. Namun, tuduhan itu perlu diuji secara objektif. Jika benar ada kriminalisasi, maka itu adalah pelanggaran serius terhadap prinsip due process of law. Sebaliknya, jika tuduhan itu tidak terbukti, maka proses hukum harus tetap berjalan.
Yang menarik, Febrie mengaitkan perkara ini dengan langkah-langkah penindakan hukum selama ia menjabat Jampidsus. Ini menyiratkan bahwa ada pihak yang tidak senang dengan kinerjanya. Namun, tanpa bukti konkret, klaim tersebut tetap menjadi pernyataan sepihak.
Publik berhak mendapatkan penjelasan transparan. Pengadilan harus menjadi arena pembuktian yang adil. Jaksa harus membuktikan dakwaan, dan Febrie berhak membela diri. Jika proses ini berjalan fair, maka keadilan akan terwujud. Jika tidak, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin tergerus.
Kasus ini juga mengingatkan bahwa reformasi di tubuh Kejaksaan dan KPK belum selesai. Pengawasan terhadap penegak hukum harus diperkuat. Jangan sampai kriminalisasi menjadi alat untuk menjatuhkan lawan politik.
Kita tunggu saja hasil persidangan. Apakah hakim akan memutuskan berdasarkan fakta dan bukti, atau ada tekanan lain. Yang jelas, publik akan terus mengawal.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0