6 Syarat DPR Bisa Susun RUU Secara Kilat: Aturan Baru Pasca Putusan MK

Nov 17, 2026 - 16:10
 0  1
6 Syarat DPR Bisa Susun RUU Secara Kilat: Aturan Baru Pasca Putusan MK

Rapat Paripurna ke-12 DPR masa sidang II 2026-2027 resmi menetapkan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR, Selasa (17/11/2026). RUU yang berstatus kumulatif terbuka dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu salah satunya akan mengatur mekanisme penyusunan undang-undang secara kilat atau fast-track legislation.

Ad
Ad

Putusan MK yang dimaksud merujuk pada putusan nomor 81/PUU-XXIII/2025 terkait revisi UU TNI (UU Nomor 3 Tahun 2025) pada 17 September 2025. Dalam amar putusannya, MK memaknai Pasal 22A UUD 1945 soal tata cara pembentukan undang-undang harus diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Baca juga: DPR Kaji Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon: Ancaman Kepunahan hingga Sorotan UNESCO

"Nah, di sini pembentukan undang-undang melalui prosedur cepat itu adalah bagian dari prosedur pembentukan undang-undang," kata Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono dalam rapat perdana RUU tersebut di Baleg DPR, pada Selasa (3/11).

Bayu menambahkan, RUU Tata Cara Pembentukan UU akan terdiri dari 12 bab dan 92 pasal. Dari jumlah itu, 71 pasal merupakan materi baru, sedangkan 21 pasal lainnya berasal dari materi dalam undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Usai disahkan, RUU tersebut akan menjadi acuan utama dasar penyusunan undang-undang. Sementara, UU PPP hanya akan mengatur soal penyusunan peraturan di bawahnya.

Namun, Bayu menjelaskan, ada syarat atau kondisi RUU bisa disusun secara mekanisme fast-track. Pertama, untuk mengesahkan perjanjian internasional tertentu yang memiliki urgensi untuk segera diberlakukan; Kedua, untuk menindaklanjuti putusan MK yang memuat batas waktu perubahan atau penggantian UU.

Baca juga: RUU Penyadapan Dibahas DPR Bareng Baintelkam Polri, Ini 5 Poin Krusialnya

Ketiga, mengubah materi muatan undang-undang secara terbatas; Keempat, memperbaiki kesalahan teknik penulisan; Kelima, mengubah lampiran undang-undang; dan keenam, keadaan tertentu yang menunjukkan urgensi untuk membentuk UU melalui prosedur cepat.

Selain syarat atau kondisi, ada pula lima batasan lain yang harus dipenuhi agar RUU bisa disusun secara cepat. Pertama, terdapat situasi tertentu yang menuntut darurat, konflik, krisis ekonomi, atau bencana nasional.

Kedua, tetap memperhatikan asas keterbukaan, asas partisipasi masyarakat, asas kejelasan rumusan, dan asas dapat dilaksanakan.

Ketiga, harus tetap menjamin keterlibatan publik secara proporsional; keempat, adanya kajian naskah akademik yang memadai; dan kelima, pengambilan keputusan yang sah sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Kronologi Penetapan RUU Tata Cara Pembentukan UU

Penetapan RUU Tata Cara Pembentukan UU sebagai usul inisiatif DPR terjadi dalam Rapat Paripurna ke-12 DPR masa sidang II 2026-2027, Selasa (17/11/2026). Rapat tersebut menjadi titik awal perjalanan RUU yang akan menggantikan peran UU PPP sebagai acuan utama penyusunan undang-undang.

Sebelumnya, pada Selasa (3/11), Baleg DPR menggelar rapat perdana untuk membahas RUU ini. Dalam rapat itu, Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono memaparkan struktur dan substansi RUU. Ia menyebut RUU ini terdiri dari 12 bab dan 92 pasal, dengan 71 pasal materi baru dan 21 pasal berasal dari UU PPP.

RUU ini berstatus kumulatif terbuka, artinya dapat diajukan di luar periode legislasi tahunan, sebagai tindak lanjut putusan MK. Putusan MK Nomor 81/PUU-XXIII/2025 pada 17 September 2025 menjadi dasar utama. MK menegaskan bahwa tata cara pembentukan undang-undang harus diatur dalam undang-undang tersendiri, bukan hanya dalam UU PPP yang ada.

Dengan penetapan ini, DPR akan membahas RUU tersebut bersama pemerintah. Jika disahkan, UU Tata Cara Pembentukan UU akan menjadi landasan hukum baru bagi setiap pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk mekanisme fast-track.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Pihak utama dalam penetapan ini adalah DPR RI, khususnya Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Keahlian DPR. Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono, menjadi narasumber kunci yang menjelaskan detail RUU dalam rapat perdana di Baleg pada 3 November 2026.

"Pembentukan undang-undang melalui prosedur cepat itu adalah bagian dari prosedur pembentukan undang-undang," ujar Bayu, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang memicu lahirnya RUU ini melalui putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut merupakan hasil uji materi terhadap UU TNI (UU Nomor 3 Tahun 2025). MK menilai bahwa Pasal 22A UUD 1945 mengamanatkan pengaturan tata cara pembentukan undang-undang dalam undang-undang tersendiri.

Pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait RUU ini. Namun, proses selanjutnya akan melibatkan pembahasan bersama DPR dan pemerintah, sesuai mekanisme legislasi yang berlaku.

Latar Belakang: Putusan MK dan Kebutuhan Regulasi Cepat

Lahirnya RUU Tata Cara Pembentukan UU tidak lepas dari putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU TNI. Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa pembentukan undang-undang harus diatur secara khusus dan terpisah dari pengaturan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bertujuan agar proses legislasi memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak tumpang tindih.

UU PPP yang ada saat ini dianggap belum cukup mengakomodasi kebutuhan prosedur cepat dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, RUU ini akan memisahkan pengaturan tata cara pembentukan undang-undang dari pengaturan peraturan di bawahnya. Bayu menjelaskan bahwa setelah RUU disahkan, UU PPP hanya akan mengatur penyusunan peraturan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Mekanisme fast-track legislation menjadi salah satu poin krusial. Prosedur ini memungkinkan pembahasan RUU dilakukan secara dipercepat jika memenuhi syarat tertentu. Namun, untuk mencegah penyalahgunaan, RUU ini menetapkan enam syarat dan lima batasan yang ketat.

Dalam konteks global, fast-track legislation lazim digunakan di berbagai negara untuk merespons situasi darurat. Namun, pengaturan yang jelas diperlukan agar proses legislasi tetap demokratis dan partisipatif. RUU ini mencoba menyeimbangkan kebutuhan kecepatan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik.

Dampak dan Batasan: Menjaga Demokrasi di Tengah Kecepatan

Kehadiran RUU Tata Cara Pembentukan UU akan membawa dampak signifikan bagi proses legislasi di Indonesia. Pertama, RUU ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan undang-undang, menggantikan peran UU PPP yang selama ini menjadi landasan. Kedua, mekanisme fast-track yang diatur memungkinkan pemerintah dan DPR merespons situasi darurat dengan lebih cepat, tanpa mengabaikan prinsip demokrasi.

Namun, ada lima batasan yang harus dipenuhi agar RUU bisa disusun secara cepat. Batasan pertama adalah adanya situasi darurat, konflik, krisis ekonomi, atau bencana nasional. Kedua, proses penyusunan harus tetap memperhatikan asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, kejelasan rumusan, dan dapat dilaksanakan. Ketiga, keterlibatan publik harus dijamin secara proporsional. Keempat, harus ada kajian naskah akademik yang memadai. Kelima, pengambilan keputusan harus sah sesuai ketentuan konstitusi.

Batasan-batasan ini menjadi pengaman agar fast-track tidak digunakan secara sewenang-wenang. Misalnya, syarat untuk mengubah materi muatan undang-undang secara terbatas atau memperbaiki kesalahan teknik penulisan menunjukkan bahwa fast-track hanya untuk perubahan minor, bukan perubahan substansial yang memerlukan pembahasan mendalam.

Dampak lainnya adalah adanya kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang. Selama ini, prosedur cepat sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap mengurangi partisipasi publik. Dengan RUU ini, diharapkan ada standar yang jelas dan dapat diuji secara konstitusional.

Langkah Selanjutnya: Pembahasan Bersama Pemerintah

Setelah ditetapkan sebagai usul inisiatif, RUU Tata Cara Pembentukan UU akan dibahas bersama pemerintah. Proses ini meliputi pembahasan di tingkat komisi, Badan Legislasi, dan akhirnya pengambilan keputusan di rapat paripurna. DPR akan mengirim surat kepada Presiden untuk memulai pembahasan.

Pemerintah diharapkan segera menunjuk perwakilan untuk membahas RUU ini. Isu-isu krusial seperti definisi "keadaan tertentu" yang menunjukkan urgensi, serta mekanisme pengawasan fast-track, akan menjadi perdebatan utama. Partisipasi publik juga perlu dipastikan, mengingat RUU ini mengatur prosedur yang dapat memengaruhi hak masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan undang-undang.

Jika disahkan, UU Tata Cara Pembentukan UU akan menjadi tonggak baru dalam sejarah legislasi Indonesia. UU ini akan menggantikan sebagian materi UU PPP dan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi prosedur cepat. Namun, keberhasilannya bergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat.

DPR menargetkan pembahasan RUU ini selesai dalam waktu dekat. Namun, belum ada jadwal pasti. Yang jelas, RUU ini akan menjadi ujian bagi komitmen DPR dan pemerintah dalam membangun proses legislasi yang transparan dan partisipatif.

Analisis Redaksi

Penetapan RUU Tata Cara Pembentukan UU sebagai usul inisiatif DPR patut diapresiasi sebagai langkah maju. Selama ini, prosedur cepat dalam pembentukan undang-undang sering kali menjadi sumber kontroversi karena tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit. Putusan MK Nomor 81/PUU-XXIII/2025 memaksa pembentuk undang-undang untuk merapikan tata cara legislasi, dan DPR meresponsnya dengan menyusun RUU yang komprehensif.

Namun, ada beberapa catatan kritis. Enam syarat dan lima batasan yang diajukan memang terlihat ketat, tetapi frasa seperti "keadaan tertentu yang menunjukkan urgensi" masih membuka ruang tafsir. Tanpa definisi yang jelas, fast-track bisa disalahgunakan untuk meloloskan RUU yang sebenarnya tidak mendesak. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa prosedur cepat kerap digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, bukan untuk merespons darurat nasional.

Selain itu, jaminan partisipasi publik yang proporsional perlu dielaborasi lebih lanjut. Dalam situasi fast-track, partisipasi publik cenderung terbatas. RUU ini harus memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki ruang untuk memberikan masukan, meskipun waktunya singkat. Pengawasan oleh lembaga independen dan media juga penting untuk mencegah penyalahgunaan.

Yang tak kalah penting, RUU ini seharusnya tidak hanya fokus pada prosedur cepat, tetapi juga memperkuat mekanisme legislasi secara keseluruhan. Kualitas undang-undang tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh kedalaman pembahasan dan keterlibatan publik. Jika RUU ini hanya menekankan aspek kecepatan, dikhawatirkan akan lahir undang-undang yang lemah secara substansi.

DPR dan pemerintah memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa fast-track bukan sekadar alat untuk meloloskan kepentingan tertentu. Dengan pengaturan yang jelas dan pengawasan yang ketat, mekanisme ini bisa menjadi solusi untuk situasi darurat tanpa mengorbankan prinsip demokrasi. Publik akan menyoroti setiap detail pembahasan RUU ini.

Sumber: mkri.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad