6 Alasan China Tolak Perjanjian Nuklir dengan AS dan Rusia
- 1. Menolak Batasan Jumlah Hulu Ledak Nuklir
- 2. AS Dianggap Musuh Terbesar bagi Dirinya Sendiri
- 3. Latar Belakang Sejarah Perjanjian Nuklir AS-Rusia
- 4. Posisi China dalam Arsitektur Keamanan Global
- 5. Dampak Penolakan China terhadap Keseimbangan Nuklir Global
- 6. Langkah Selanjutnya: Pertemuan Trilateral di KTT APEC
- Analisis Redaksi
China menolak bergabung dalam perjanjian pengendalian senjata nuklir trilateral dengan Amerika Serikat dan Rusia. Beijing menilai kesepakatan itu belum adil dan tidak mencerminkan realitas kekuatan nuklir global saat ini.
Penolakan ini muncul menjelang pertemuan puncak tiga pemimpin negara pemilik senjata nuklir terbesar dunia di sela-sela KTT APEC di Shenzhen, China. Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan membahas masa depan pengendalian senjata strategis.
Baca juga: CENTCOM Konfirmasi 3 Kapal Induk AS Siaga di Dekat Iran, Perang Segera Pecah Lagi?
Namun, China sejak awal telah mengisyaratkan keengganan untuk terikat dalam perjanjian apa pun yang membatasi persenjataannya. Berikut enam alasan yang membuat Beijing bertahan pada posisinya.
1. Menolak Batasan Jumlah Hulu Ledak Nuklir
New START, perjanjian yang ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, membatasi kedua negara pada maksimum 1.550 hulu ledak nuklir strategis. Perjanjian itu juga membatasi 700 rudal jarak jauh dan pesawat pengebom, serta 800 unit rudal balistik antarbenua yang dikerahkan.
Lebih dari itu, AS dan Rusia diwajibkan memberikan izin hingga 18 kali inspeksi per tahun terhadap lokasi senjata nuklir strategis masing-masing. New START diperpanjang pada 2021 selama lima tahun, tetapi berakhir pada Februari lalu setelah perpanjangan itu habis.
China tidak pernah menjadi bagian dari perjanjian ini. Beijing beralasan bahwa batasan yang diterapkan pada AS dan Rusia tidak relevan dengan ukuran persenjataan mereka yang jauh lebih kecil. Menurut data yang beredar, AS dan Rusia bersama-sama menguasai sekitar 86 persen dari seluruh hulu ledak nuklir di dunia.
Baca juga: Eks PM Rusia Minta Kroni Putin Bersiap Sambut Kemenangan, Isyarat Akhiri Perang Ukraina
2. AS Dianggap Musuh Terbesar bagi Dirinya Sendiri
Pemerintah AS mendorong China agar duduk dalam perjanjian karena Washington menilai kesepakatan bilateral sudah tidak memadai. Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata, Thomas DiNanno, pada Februari lalu menyatakan bahwa perjanjian yang hanya melibatkan satu negara pemilik kekuatan nuklir tidak lagi relevan.
"Saat ini, Amerika Serikat menghadapi ancaman dari berbagai negara pemilik kekuatan nuklir. Singkatnya, perjanjian bilateral yang hanya melibatkan satu negara pemilik kekuatan nuklir sudah tidak lagi relevan pada tahun 2026 dan ke depannya," ujar DiNanno seperti dikutip dari SINDOnews.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menambahkan bahwa Trump menegaskan mustahil mencapai kesepakatan pengendalian senjata di abad ke-21 tanpa melibatkan China. "Mengingat persediaan senjata mereka yang sangat besar dan berkembang pesat," kata Rubio pada bulan yang sama.
Bagi China, pernyataan itu justru mencerminkan upaya AS untuk membagi beban pengendalian senjata yang selama ini hanya ditanggung Moskow dan Washington. Beijing menilai AS berusaha menciptakan narasi bahwa China adalah ancaman nuklir baru, padahal persenjataannya masih jauh di bawah kedua negara.
3. Latar Belakang Sejarah Perjanjian Nuklir AS-Rusia
New START bukan perjanjian pertama antara AS dan Rusia. Sejarah pengendalian senjata nuklir antara kedua negara dimulai dengan START I yang ditandatangani pada 1991 antara AS dan Uni Soviet di penghujung Perang Dingin. Perjanjian itu berlaku hingga 2009.
Penerusnya, START II, ditandatangani pada 1993 tetapi tidak pernah berlaku efektif. Rusia secara resmi menarik diri pada 2002. Sementara itu, Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT) berlaku dari 2003 hingga 2011 dengan ketentuan pemantauan yang lebih terbatas.
Pandemi COVID-19 pada 2020 dan invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada 2022 mengakhiri inspeksi langsung antara kedua negara. Akibatnya, masing-masing pihak kini bergantung pada intelijen sendiri untuk menilai kepatuhan pihak lain. New START sendiri berakhir pada Februari lalu, menandai berakhirnya pembatasan senjata nuklir strategis AS dan Rusia yang telah berlangsung lebih dari setengah abad.
China melihat bahwa perjanjian-perjanjian itu adalah warisan Perang Dingin yang tidak melibatkan mereka. Beijing tidak merasa terikat pada kerangka yang dibuat oleh dua negara yang memiliki persediaan nuklir terbesar di dunia.
4. Posisi China dalam Arsitektur Keamanan Global
China secara konsisten menyatakan bahwa negaranya adalah kekuatan nuklir yang bertanggung jawab. Kebijakan no first use atau tidak menggunakan senjata nuklir lebih dulu menjadi salah satu pilar doktrin pertahanan Beijing. Namun, China juga menegaskan haknya untuk mengembangkan persenjataan demi keamanan nasional.
Dalam berbagai forum internasional, China menyerukan agar AS dan Rusia terlebih dahulu memenuhi kewajiban pengurangan senjata mereka sebelum meminta negara lain bergabung. Beijing menilai urutan logisnya adalah negara dengan persediaan terbesar mengurangi lebih dulu, baru kemudian negara lain dipertimbangkan.
Posisi ini sejalan dengan sikap China di PBB dan konferensi perlucutan senjata. Mereka kerap menolak tekanan untuk membatasi program modernisasi nuklirnya, dengan alasan bahwa transparansi dan verifikasi harus dilakukan secara bertahap dan adil.
5. Dampak Penolakan China terhadap Keseimbangan Nuklir Global
Berakhirnya New START tanpa pengganti menciptakan kekosongan dalam arsitektur pengendalian senjata global. AS dan Rusia kini tidak lagi memiliki kewajiban hukum untuk membatasi jumlah hulu ledak atau mengizinkan inspeksi. Ini memicu kekhawatiran akan perlombaan senjata baru.
Jika China tetap menolak bergabung, AS dan Rusia mungkin akan meningkatkan modernisasi persenjataan mereka tanpa kendala. Sebaliknya, China dapat mempercepat pengembangan kemampuan nuklirnya sebagai respons terhadap ketidakpastian strategis.
Pengamat memperkirakan bahwa tanpa kerangka pengendalian senjata yang mencakup ketiga negara, risiko miscalculation atau kesalahpahaman akan meningkat. Terutama di kawasan Indo-Pasifik, di mana kepentingan AS dan China sering bertabrakan.
6. Langkah Selanjutnya: Pertemuan Trilateral di KTT APEC
Meski China menolak perjanjian, pertemuan trilateral di sela KTT APEC di Shenzhen tetap menjadi ajang penting. Gedung Putih telah mengonfirmasi bahwa Trump akan bertemu Xi dan Putin untuk membahas isu ini. Namun, belum ada indikasi bahwa China akan melunak.
Sebelumnya, Trump menolak usulan Rusia untuk memperpanjang New START dan menuntut kesepakatan yang "baru, lebih baik, dan dimodernisasi" yang juga mencakup Beijing. Tuntutan itu bertemu dengan keengganan China yang telah lama menyatakan tidak siap bergabung dengan perjanjian pengendalian senjata apa pun.
Jika pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan, maka era pengendalian senjata nuklir bilateral antara AS dan Rusia benar-benar berakhir. Dunia akan memasuki fase baru tanpa payung perjanjian yang mengikat tiga kekuatan nuklir utama.
Analisis Redaksi
Penolakan China untuk bergabung dalam perjanjian nuklir trilateral bukan sekadar soal angka hulu ledak. Ini adalah cerminan pergeseran kekuatan global yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan kerangka Perang Dingin. AS dan Rusia yang selama ini menjadi penentu agenda perlucutan senjata kini harus berhadapan dengan China yang semakin percaya diri.
Beijing melihat tawaran AS sebagai upaya untuk mengunci status quo yang menguntungkan Washington. Dengan persediaan nuklir yang jauh lebih kecil, China tidak ingin dibatasi sebelum AS dan Rusia benar-benar mengurangi persenjataan mereka. Argumen ini memiliki dasar logis, meskipun juga bisa dibaca sebagai alasan untuk terus mengembangkan kemampuan nuklir tanpa kendala.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketiadaan kerangka pengendalian senjata yang mengikat ketiga negara. Berakhirnya New START tanpa pengganti menciptakan ruang bagi ketidakpastian dan potensi perlombaan senjata. Pertemuan di KTT APEC mungkin hanya akan menghasilkan pernyataan bersama tanpa komitmen konkret. Tanpa terobosan, dunia harus bersiap menghadapi era baru di mana senjata nuklir kembali menjadi alat politik yang tidak terkendali.
Sumber: un.org
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0