Kecelakaan Maut Truk Rem Blong Berulang: Sorotan Suram Kompetensi Sopir
- Kronologi Kecelakaan Truk Molen di Bekasi dan Rentetan Kasus Serupa
- Djoko Setijowarno Soroti Uji KIR hingga Penerbitan SIM
- Biaya Perpanjang SIM B1 dan B2 Melonjak, Kompetensi Pengemudi Terabaikan
- Data KNKT: Pengemudi Bus dan Truk di Zona Bahaya
- Dampak dan Langkah Selanjutnya untuk Menekan Kecelakaan Truk
- Analisis Redaksi
Kecelakaan maut truk rem blong kembali menelan korban. Di Bekasi, truk molen menabrak kerumunan orang dan menewaskan enam korban. Pengamat transportasi menyebut musibah ini bukan sekadar kesalahan sopir, melainkan akumulasi persoalan struktural.
Peristiwa di Bekasi menjadi pengingat pahit bahwa jalan raya Indonesia masih menyimpan ancaman dari kendaraan barang yang tak layak jalan. Data dan pengakuan para pengemudi menunjukkan masalahnya berlapis: dari armada yang tak lolos uji KIR, penerbitan SIM yang karut-marut, sampai kompetensi pengemudi yang memprihatinkan.
Baca juga: Polisi Tes Urine dan Ramp Check Truk di Lumajang, Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai
Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai kecelakaan yang melibatkan angkutan barang sering disederhanakan sebagai kesalahan manusia semata. Padahal, kata dia, rem blong adalah hasil akumulasi persoalan yang jauh lebih kompleks.
Kronologi Kecelakaan Truk Molen di Bekasi dan Rentetan Kasus Serupa
Kasus terbaru terjadi di Bekasi, ketika sebuah truk molen menabrak kerumunan orang. Enam orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan.
Insiden itu bukan yang pertama. Djoko menyebut kecelakaan angkutan barang terjadi hampir setiap hari, dengan mayoritas penyebab berupa rem blong. Truk kontainer juga sempat menabrak lima sepeda motor di Pasuruan dan menewaskan tiga orang, seperti terekam dalam video CCTV yang beredar.
Pola yang berulang ini menunjukkan persoalan bukan pada satu sopir atau satu perusahaan, melainkan pada sistem pengawasan angkutan barang secara keseluruhan. Setiap kecelakaan hampir selalu meninggalkan korban jiwa dari pihak yang paling rentan: pengguna jalan lain dan pejalan kaki.
Baca juga: Maxim via YPSSI Santuni Korban Kecelakaan di Bengkulu Rp15,2 Juta
Dalam kasus Bekasi, truk molen yang terlibat bahkan dilaporkan tidak pernah menjalani uji KIR. Temuan itu memperkuat dugaan bahwa kelalaian perawatan armada menjadi salah satu simpul utama penyebab kecelakaan.
Djoko Setijowarno Soroti Uji KIR hingga Penerbitan SIM
Djoko membeberkan temuan Dinas Perhubungan Jawa Timur pada 2026 yang menyoroti armada truk pengangkut semen, mencakup flat deck, molen, hi-blow, dan trailer. Banyak di antaranya tidak melalui uji KIR serta kurang mendapat perawatan berkala.
"Di sisi lain, keterbatasan SDM perusahaan dan minimnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) turut memicu masalah. Sebagian besar pengemudi, operator, dan mekanik masih awam terhadap fungsi serta perawatan sistem pengereman dan komponen teknisnya," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga menyoroti latar belakang pendidikan mekanik yang umumnya sebatas lulusan SMK dan bergantung pada ilmu turun-temurun. Kondisi itu membuat mereka belum sepenuhnya menguasai perkembangan teknologi kendaraan modern.
Menurut Djoko, kepolisian kerap tergesa-gesa menetapkan sopir sebagai tersangka. Padahal penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada pengemudi, melainkan mengusut tanggung jawab perusahaan, kelayakan operasional armada, serta pemenuhan standar keselamatan secara menyeluruh.
"Tanggung jawab hukum seharusnya juga dibebankan kepada pemilik angkutan dan pemilik barang, terutama jika terbukti kendaraan tersebut telah lama mengabaikan uji KIR atau uji laik kendaraan berkala (wajib setiap 6 bulan)," sebutnya.
Biaya Perpanjang SIM B1 dan B2 Melonjak, Kompetensi Pengemudi Terabaikan
Selain persoalan armada, Djoko menyoroti suramnya kompetensi pengemudi. Ia mengutip informasi dari komunitas pengemudi truk bahwa biaya riil perpanjangan SIM B1 dan B2 melonjak hingga Rp 1.300.000-Rp 1.800.000.
Angka itu jauh di atas tarif resmi yang diatur dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) beserta biaya tes pendukung, yakni berkisar Rp 225.000-Rp 260.000. Selisih besar tersebut menjadi beban tersendiri bagi pengemudi.
Sepanjang 2024, Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan melakukan pemetaan lapangan dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Hasilnya, rata-rata usia pengemudi angkutan umum berada di rentang 40-55 tahun.
"Banyak pengemudi mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai dengan golongan SIM mereka dan mendapatkan SIM tersebut tanpa melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun mengantongi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)," kata Djoko.
Biaya diklat selama ini murni dibebankan kepada perusahaan karena dinilai terlalu berat jika harus dibayar sendiri oleh pengemudi. Minimnya sosialisasi soal kewajiban sertifikasi kompetensi membuat pemahaman pengemudi masih sangat rendah.
Kondisi itu semakin pelik karena penghasilan bulanan pengemudi berkisar Rp 1 juta hingga Rp 4 juta, masih jauh di bawah standar upah minimum daerah.
Data KNKT: Pengemudi Bus dan Truk di Zona Bahaya
Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pada 2024 mencatat sejumlah masalah krusial pada pengemudi angkutan umum dan barang. Pertama, jumlah pengemudi bus dan truk terus menurun hingga rasionya terhadap jumlah kendaraan yang beroperasi masuk zona bahaya.
Kondisi itu memicu praktik berisiko, seperti pengemudi bus mengendarai truk atau sebaliknya, padahal kompetensi dan keahlian untuk kedua jenis kendaraan berbeda. Kecakapan pengemudi secara umum juga dinilai masih sangat rendah.
Rendahnya kecakapan terlihat dari minimnya kemampuan memanfaatkan fitur teknologi modern pada bus dan truk, serta lemahnya deteksi dini terhadap kendaraan yang berada dalam kondisi buruk. Dua hal itu seharusnya menjadi bekal dasar sebelum kendaraan mengaspal.
Dari sisi operasional, Djoko menegaskan truk molen yang mengangkut material pengecoran bangunan harus ditinjau berdasarkan Dokumen Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Dokumen itu mengatur rute yang diizinkan serta batasan jam operasional kendaraan.
"Pemilik bangunan maupun kontraktor pelaksana proyek juga perlu diperiksa sejauh mana mereka mematuhi rekomendasi dalam kajian Andalalin yang telah ditetapkan," katanya.
Dampak dan Langkah Selanjutnya untuk Menekan Kecelakaan Truk
Rentetan kecelakaan ini berdampak langsung pada keselamatan pengguna jalan. Setiap insiden rem blong berpotensi memakan korban jiwa, terutama di ruas jalan padat dan kawasan permukiman.
Djoko menilai investigasi menyeluruh mutlak diperlukan untuk mencegah kejadian serupa berulang. Investigasi itu seharusnya mencakup kelayakan armada, pemenuhan standar keselamatan, hingga tanggung jawab perusahaan angkutan.
Beberapa langkah yang ia soroti sebagai titik perbaikan:
- Penegakan uji KIR dan uji laik kendaraan berkala setiap 6 bulan tanpa pengecualian.
- Penerbitan SIM yang bersih dari praktik biaya tidak resmi dan kewajiban diklat bagi pengemudi.
- Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di perusahaan angkutan barang.
- Pengawasan kepatuhan rute dan jam operasional sesuai dokumen Andalalin.
- Pemeriksaan tanggung jawab pemilik angkutan dan pemilik barang dalam penegakan hukum.
Pemerintah daerah dan kepolisian, menurut Djoko, umumnya telah menetapkan larangan melintas bagi angkutan barang pada jam sibuk di ruas jalan padat. Kendaraan hanya diperbolehkan melintas pada malam hari saat lalu lintas lengang.
Namun aturan itu tak berarti tanpa pengawasan. Tanpa penindakan tegas, larangan jam operasional hanya menjadi catatan di atas kertas sementara truk tetap melintas kapan saja.
Analisis Redaksi
Kecelakaan truk rem blong yang berulang menunjukkan satu hal yang jarang diakui: negara gagal menjaga rantai keselamatan angkutan barang. Selama ini penegakan hukum berhenti pada sopir, sosok paling lemah dalam rantai itu. Sopir hanya menjalankan tugas atas perintah pemilik angkutan, sering dengan upah di bawah standar dan kendaraan yang tak layak.
Menetapkan sopir sebagai tersangka tanpa mengusut perusahaan adalah jalan pintas yang tidak menyelesaikan akar masalah. Truk yang tak pernah uji KIR seharusnya tidak mungkin beroperasi. Jika tetap beroperasi, ada pihak yang lalai dalam pengawasan, dan kelalaian itu semestinya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Persoalan biaya SIM yang melonjak hingga berkali lipat dari tarif resmi juga menjadi cermin buruknya tata kelola. Ketika pengemudi harus membayar mahal hanya untuk legalitas, kompetensi pun jadi barang mewah. Perbaikan harus dimulai dari hulu: uji KIR yang jujur, penerbitan SIM yang bersih, dan diklat yang tak membebani pengemudi.
Selama persoalan struktural itu dibiarkan, rem blong akan terus menjadi kata yang muncul di berita duka. Korban berikutnya hanya soal waktu.
Sumber: oto.detik.com, knkt.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0