Michael Sianipar Masih Sah Ketua Umum FFI, SK PSSI soal Vivin Dinilai Ilegal
- Kronologi Penunjukan Vivin dan Dasar Hukum yang Dipersoalkan
- Siapa Michael Sianipar dan Vivin Cahyani di Kubu Futsal
- Dasar Hukum yang Dijadikan Pegangan FFI
- Dampak ke Timnas Futsal dan Kompetisi Nasional
- Langkah Selanjutnya: Panggilan PSSI dan Opsi Hukum
- Analisis Redaksi: Konflik Kepengurusan yang Mengancam Prestasi Futsal
Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi menyampaikan keberatan atas SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tanggal 12 November 2026 tentang penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum AFI/FFI. Michael Victor Sianipar menegaskan kepengurusannya tetap sah dan menyebut langkah PSSI ilegal serta tidak berdasar hukum.
Kronologi Penunjukan Vivin dan Dasar Hukum yang Dipersoalkan
SK PSSI bernomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 menjadi pemicu polemik. Surat itu menetapkan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum AFI/FFI. FFI menilai penunjukan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme organisasi yang semestinya.
Baca juga: Timnas Singapura vs Brasil Malam Ini: Jadwal Siaran Langsung dan Tekad Gavin Lee
Michael Victor Sianipar menyatakan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum FFI periode 2024–2028 masih berjalan. Ia merujuk pada mandat Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024 sesuai Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025. Dasar lain yang dipegang adalah SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tanggal 29 September 2026.
“Saya perlu sampaikan kepada para pimpinan PSSI bahwa jabatan itu adalah amanah. Jabatan itu sementara. Saya berharap pimpinan PSSI bisa melihat secara objektif, mengambil kebijakan bukan karena kepentingan sesaat, tapi demi kepentingan yang lebih besar,” kata Michael, dikutip dari Okezone.
Menurut FFI, penunjukan Plt seharusnya mengikuti aturan organisasi dan tidak bisa dilakukan lewat surat keputusan yang melompati mekanisme internal. Karena itu, FFI menyebut SK tersebut cacat hukum. PSSI belum memberikan penjelasan rinci soal dasar penerbitan SK itu.
Siapa Michael Sianipar dan Vivin Cahyani di Kubu Futsal
Michael Victor Sianipar adalah Ketua Umum FFI yang memimpin sejak KLB 3 Oktober 2024 untuk masa bakti 2024–2028. Ia menegaskan siap dipanggil PSSI untuk menjelaskan polemik di tubuh kepengurusan FFI. Namun ia berharap pimpinan PSSI melihat persoalan secara objektif.
Baca juga: Shayne Pattynama Dkk Jalani Latihan Pemulihan di Persija Usai TC Timnas Indonesia
Vivin Cahyani ditunjuk lewat SK PSSI sebagai Plt Ketua Umum AFI/FFI. Penunjukan itu menuai keberatan karena FFI menilai kepengurusan yang sah belum berakhir. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Vivin maupun PSSI mengenai langkah hukum yang akan ditempuh.
FFI juga menyoroti bahwa polemik ini muncul saat prestasi futsal Tanah Air sedang menanjak. Dalam pemberitaan Okezone, FFI menilai upaya mendongkel kepemimpinan Michael sebagai ketum yang sah diduga kuat mengandung agenda tersembunyi untuk keuntungan pihak tertentu. Tuduhan itu belum disertai bukti yang dipaparkan secara terbuka.
Dasar Hukum yang Dijadikan Pegangan FFI
FFI membangun argumennya di atas dua pijakan utama. Pertama, mandat KLB 3 Oktober 2024 yang merujuk Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025. Kedua, SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tanggal 29 September 2026. Keduanya dianggap memperkuat legalitas kepengurusan Michael.
Dalam praktik organisasi olahraga, perubahan kepengurusan biasanya harus melalui kongres atau rapat anggota. Penunjukan pelaksana tugas oleh induk organisasi bisa dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya kekosongan jabatan atau kepengurusan yang dinilai tidak berjalan. Namun mekanisme dan syaratnya harus jelas.
FFI menilai SK PSSI tidak memenuhi syarat itu. Mereka menyebut langkah PSSI sebagai tindakan sepihak. Sampai sekarang belum ada keterangan resmi dari PSSI yang membeberkan alasan teknis penerbitan SK tersebut, termasuk apakah ada rekomendasi dari komite terkait.
Polemik ini juga menyinggung hubungan antara PSSI sebagai induk dan FFI sebagai federasi cabang. Dalam statuta, hubungan itu diatur agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Karena itu, sengketa soal siapa yang berhak memimpin FFI berpotensi berlanjut ke ranah hukum organisasi.
Dampak ke Timnas Futsal dan Kompetisi Nasional
FFI menyayangkan polemik ini terjadi di tengah prestasi futsal Indonesia yang sedang melesat. Sorotan publik terhadap timnas futsal meningkat, termasuk saat menghadapi Korea Selatan dalam laga yang ramai dibicarakan. Ketegangan di level kepengurusan dikhawatirkan mengganggu fokus pembinaan.
Ada beberapa hal yang bisa terdampak jika konflik berlarut-larut:
- Program pembinaan timnas futsal dan persiapan turnamen internasional.
- Kelangsungan kompetisi nasional, termasuk regulasi baru yang tengah disiapkan.
- Hubungan kerja FFI dengan PSSI selaku induk organisasi.
- Kepercayaan sponsor dan mitra terhadap tata kelola futsal nasional.
Dalam pemberitaan Okezone, FFI juga menyinggung soal mimpi membawa timnas futsal juara Piala Dunia dan regulasi baru Pro Futsal League (PFL). Dua agenda itu membutuhkan kepengurusan yang stabil dan diakui. Ketidakpastian kepemimpinan bisa memperlambat pengambilan keputusan.
Di sisi lain, PSSI memiliki kewenangan untuk menata organisasi di bawahnya. Namun setiap keputusan tetap harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan organisasi. Jika tidak, konflik bisa melebar ke ranah yang lebih luas.
Langkah Selanjutnya: Panggilan PSSI dan Opsi Hukum
Michael menyatakan siap memenuhi panggilan PSSI. Ia ingin menjelaskan duduk perkara polemik di tubuh FFI secara langsung. Sikap itu sekaligus menjadi sinyal bahwa FFI membuka ruang dialog, meski tetap mempertahankan posisi bahwa SK tersebut bermasalah.
Beberapa langkah yang mungkin ditempuh ke depan:
- PSSI memanggil Michael dan meminta klarifikasi resmi soal kepengurusan FFI.
- FFI mengajukan keberatan formal dan meminta SK 271/SKEP/XI-2026 ditinjau ulang.
- Kedua pihak membahas mekanisme penyelesaian sesuai statuta PSSI dan aturan FFI.
- Jika tidak ada titik temu, opsi hukum organisasi bisa ditempuh.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PSSI mengenai jadwal pemanggilan maupun tanggapan atas tuduhan ilegal dan cacat hukum. Vivin Cahyani juga belum memberikan pernyataan. Publik futsal menunggu kepastian siapa yang sah memimpin FFI.
Yang paling penting, penyelesaian konflik ini harus mengedepankan kepentingan timnas dan kompetisi. Sebab, prestasi futsal Indonesia tidak dibangun dalam sehari, dan ketidakpastian di level kepengurusan bisa menggerus capaian yang sudah ada.
Analisis Redaksi: Konflik Kepengurusan yang Mengancam Prestasi Futsal
Polemik FFI bukan sekadar adu klaim legalitas. Ada persoalan tata kelola yang lebih mendasar: bagaimana induk organisasi memperlakukan federasi cabangnya. SK PSSI yang menunjuk Plt tanpa penjelasan publik yang memadai membuka ruang curiga. Apalagi FFI memegang dokumen KLB dan SK Kemenkum yang menurut mereka masih berlaku.
Di sisi lain, FFI juga perlu membuktikan tuduhan agenda tersembunyi dengan bukti, bukan hanya pernyataan. Tanpa transparansi, publik akan melihat konflik ini sebagai perebutan kekuasaan biasa. Padahal yang dipertaruhkan adalah masa depan futsal nasional, termasuk program timnas dan kompetisi yang sedang tumbuh.
PSSI sebaiknya segera menjelaskan dasar hukum SK tersebut dan membuka dialog. Jika benar ada pelanggaran, selesaikan lewat mekanisme organisasi. Jika tidak, cabut atau revisi SK itu. Menunda penyelesaian hanya akan memperbesar kerugian, terutama bagi pemain dan pelatih yang butuh kepastian arah pembinaan.
Sumber: pssi.org
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0