Bupati Kapuas Hulu Tinjau Jalan Kedamin–Nanga Mandai, Siapkan Rp14,9 Miliar Atasi Banjir 1,5 Meter
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan turun langsung meninjau titik rawan banjir di ruas Jalan Kedamin–Nanga Mandai, Kecamatan Bika, Senin (16/11/2026). Pemerintah menyiapkan Rp14,9 miliar untuk penanganan banjir yang saat musim hujan bisa mencapai 1,5 meter.
Peninjauan itu menyusuri sejumlah titik di Desa Bika Hilir dan Bika Hulu. Berdasarkan pantauan dan laporan warga, ada sekitar lima hingga enam titik rawan banjir di sepanjang jalur penghubung Kecamatan Bika dan Embaloh Hilir menuju Putussibau tersebut.
Baca juga: Banjir Aceh Tamiang Meluas ke 81 Desa: 8 Kecamatan Terendam, Warga Mengungsi
“Kami melihat di lokasi yang punya potensi banjir tinggi dan menghambat aktivitas masyarakat dari Kecamatan Bika dan Embaloh Hilir yang menuju ke Putussibau,” ujar Fransiskus Diaan dalam keterangan yang dikutip dari Mattanews.co.
Kronologi Peninjauan dan Titik Rawan Banjir
Peninjauan berlangsung pada Senin (16/11/2026). Bupati bersama jajaran menyusuri ruas Jalan Kedamin–Nanga Mandai, tepatnya di Desa Bika Hilir dan Bika Hulu, Kecamatan Bika.
Dari hasil pantauan lapangan dan laporan masyarakat, terdapat lima sampai enam titik yang rutin tergenang setiap musim penghujan. Di sejumlah lokasi, ketinggian air dilaporkan mencapai 1 hingga 1,5 meter.
Kondisi itu tidak hanya mengganggu arus transportasi. Aktivitas pelayanan publik dan mobilitas harian warga ikut terhambat. Tenaga kesehatan, guru, ASN, TNI-Polri, dan masyarakat umum merasakan dampak yang sama ketika banjir datang.
Baca juga: Jabar Siaga Bencana hingga April 2027: Banjir dan Longsor Ancam 27 Daerah
Ruas jalan tersebut berperan strategis bagi warga Kecamatan Bika dan Embaloh Hilir. Jalur ini menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga mobilitas sehari-hari menuju Putussibau.
Karena itu, peninjauan bukan sekadar kunjungan rutin. Bupati memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran Rp14,9 miliar yang direalisasikan pada tahun 2027.
“Harapan kita dengan anggaran ini bisa menyelesaikan permasalahan banjir di beberapa ruas jalan yang kita tinjau tadi, sehingga tenaga kesehatan, guru, ASN, TNI-Polri, dan masyarakat tidak lagi terhambat karena banjir,” tegasnya.
Pihak yang Hadir dan Arahan Bupati
Peninjauan itu dihadiri sejumlah pejabat daerah. Kepala Dinas PUPR Kapuas Hulu Marthen, Kepala BKAD Kapuas Hulu Willy Brodus Lasah, Camat Bika Paulinus Totong, unsur Muspika Kecamatan Bika, serta aparatur Desa Bika Hilir dan Bika Hulu.
Kehadiran Kepala Dinas PUPR dan BKAD menunjukkan penanganan banjir melibatkan lintas instansi. PUPR berkaitan dengan pekerjaan teknis jalan dan drainase, sementara BKAD mengurus anggaran.
Dalam kesempatan itu, Bupati meminta Camat Bika menyampaikan rencana pembangunan kepada masyarakat, khususnya warga di sekitar lokasi terdampak pekerjaan.
“Saya berharap camat bisa sampaikan ke masyarakat, khususnya di areal yang terdampak pembangunan, ini butuh dukungan masyarakat karena ini untuk kepentingan bersama, supaya saat banjir masyarakat juga bisa lewat,” pungkasnya.
Dukungan warga dinilai penting agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan. Sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi menjadi langkah awal sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Latar Belakang: Jalur Penghubung yang Rutin Terendam
Banjir di ruas Jalan Kedamin–Nanga Mandai bukan persoalan baru. Setiap musim hujan, genangan dan banjir berulang di titik yang sama. Kondisi ini membuat jalur penghubung antarkecamatan itu kerap lumpuh saat cuaca buruk.
Bagi warga Bika dan Embaloh Hilir, ruas jalan tersebut adalah akses utama menuju Putussibau. Ketika banjir datang, perjalanan menjadi lebih lama dan berisiko. Distribusi barang, kunjungan ke fasilitas kesehatan, dan aktivitas pendidikan ikut terganggu.
Pemerintah daerah menempatkan penanganan banjir di jalur ini sebagai prioritas. Anggaran Rp14,9 miliar disiapkan untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur pada 2027.
Bupati menegaskan penanganan banjir bukan sekadar pembangunan fisik. Langkah itu bagian dari upaya menjaga kelancaran akses transportasi, meningkatkan pelayanan publik, dan memberi kemudahan bagi masyarakat.
“Penanganan banjir di jalur tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran akses transportasi, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat,” kata Fransiskus Diaan.
Pernyataan itu menegaskan orientasi pembangunan pada dampak jangka panjang, bukan hanya pada pekerjaan konstruksi.
Dampak Banjir bagi Warga dan Layanan Publik
Banjir setinggi 1–1,5 meter di sejumlah titik membuat kendaraan sulit melintas. Warga yang hendak ke Putussibau harus menunggu air surut atau mencari jalur alternatif yang lebih jauh.
Dampaknya terasa pada layanan publik. Tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas atau rumah sakit, guru yang mengajar di sekolah, ASN, serta anggota TNI-Polri yang bertugas di wilayah tersebut menghadapi kendala yang sama.
Aktivitas ekonomi juga terganggu. Distribusi hasil bumi dan kebutuhan pokok dari desa ke kota menjadi terhambat. Harga barang berpotensi naik karena biaya transportasi bertambah saat banjir.
Bagi sektor pendidikan, banjir bisa membuat siswa terlambat atau tidak masuk sekolah. Akses ke fasilitas kesehatan juga terhambat, terutama untuk rujukan darurat ke Putussibau.
Pemerintah daerah menyadari bahwa perbaikan jalan dan penanganan banjir akan berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Karena itu, proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar tambal sulam.
Langkah Selanjutnya: Sosialisasi dan Realisasi Anggaran 2027
Setelah peninjauan, pemerintah daerah akan menyiapkan langkah teknis. Camat Bika diminta menyosialisasikan rencana pembangunan kepada warga, terutama yang tinggal di sekitar lokasi terdampak pekerjaan.
Anggaran Rp14,9 miliar direncanakan direalisasikan pada 2027. Artinya, masih ada waktu untuk menyelesaikan perencanaan teknis, pengadaan, dan koordinasi lintas instansi.
Dinas PUPR Kapuas Hulu akan menangani aspek teknis, sementara BKAD mengatur dukungan anggaran. Muspika dan aparatur desa akan membantu di lapangan, termasuk komunikasi dengan warga.
Keberhasilan proyek ini bergantung pada beberapa hal:
- Ketepatan perencanaan teknis, termasuk desain drainase dan elevasi jalan.
- Dukungan masyarakat di sekitar lokasi terdampak.
- Koordinasi antara PUPR, BKAD, camat, dan aparatur desa.
- Pengawasan agar pekerjaan selesai sesuai jadwal dan mutu.
Jika semua berjalan sesuai rencana, ruas Jalan Kedamin–Nanga Mandai diharapkan bebas banjir pada musim hujan setelah proyek selesai. Warga Bika dan Embaloh Hilir bisa melintas tanpa hambatan menuju Putussibau.
Analisis Redaksi
Langkah Bupati Fransiskus Diaan meninjau langsung titik banjir patut diapresiasi. Turun ke lapangan memberi gambaran nyata tentang kondisi yang dihadapi warga, bukan sekadar laporan di atas kertas. Namun, peninjauan baru langkah awal. Publik akan menunggu realisasi anggaran Rp14,9 miliar pada 2027.
Ada beberapa hal yang perlu diawasi. Pertama, ketepatan waktu. Anggaran yang disiapkan tahun 2027 harus dipastikan tidak molor. Kedua, kualitas pekerjaan. Penanganan banjir tidak cukup dengan meninggikan jalan atau membuat drainase tanpa memperhitungkan kapasitas air. Ketiga, transparansi. Masyarakat berhak tahu rincian penggunaan anggaran dan progres pekerjaan.
Permintaan Bupati agar camat menyosialisasikan rencana pembangunan kepada warga juga penting. Pembangunan yang melibatkan warga cenderung lebih diterima dan dijaga. Sebaliknya, proyek yang tidak dikomunikasikan rawan menimbulkan resistensi.
Yang tak kalah penting, penanganan banjir di jalur ini sebaiknya tidak berhenti pada satu ruas jalan. Pemerintah daerah perlu memetakan titik rawan banjir lain di Kapuas Hulu agar solusi yang diambil bersifat menyeluruh, bukan tambal sulam. Dengan begitu, anggaran yang besar benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Sumber: kapuas-hulu.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0