Eks Kapolri Listyo Sigit Pernah Tolak RUU Penyadapan, Ini Sebabnya

Nov 17, 2026 - 11:30
 0  1
Eks Kapolri Listyo Sigit Pernah Tolak RUU Penyadapan, Ini Sebabnya

Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut pernah menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan saat masih menjabat. Penolakan itu membuat regulasi tersebut kandas di tahap akhir pembahasan Komisi III DPR RI periode lalu.

Ad
Ad

Fakta itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, dalam rapat pembahasan RUU Penyadapan bersama jajaran Polri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Menurut Hinca, ketidaksetujuan dari lembaga yang selama ini menjalankan penyadapan menjadi penyebab utama kegagalan.

Baca juga: Ejekan PSK MiChat Probolinggo Berujung Pembunuhan: Agung Ditangkap 10 Jam Usai Kejadian

"Periode yang lalu, Komisi III hampir selesai menyelesaikan undang-undang ini, gagal diujung karena pemerintah terutama lembaga yang melakukan penyadapan. Kapolri masa itu, (Ketua) KPK masa itu, tidak setuju undang-undang ini," tutur Hinca.

Pengungkapan itu muncul di tengah proses hukum yang menjerat Listyo Sigit. Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri tersebut sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Kronologi Rapat dan Alasan Kegagalan RUU Penyadapan

Rapat di Gedung Parlemen itu menghadirkan jajaran Polri untuk membahas kembali RUU Penyadapan yang sempat mandek. Hinca membuka pandangannya dengan analogi sederhana tentang penyadap getah karet.

Menurut dia, penyadap karet bekerja dengan aturan ketat sebelum matahari terbit dan dilarang menyadap setelahnya. "Dia lah penyadap sesungguhnya dan yang paling terhormat, paling rapi, dan paling profesional karena inilah profesi yang tunduk dan jalannya mundur. Nggak pernah maju dia, kalau maju nggak bisa nyadap dia. Lalu keluar getahnya dan menghasilkan," kata Hinca.

Baca juga: Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo, Sanksi PTDH Mengintai

Ia lalu merinci kebiasaan penyadap karet. "Dia bangun jam 4 pagi, jam 6 sudah selesai, jam 7 tinggal mengambilnya. Nggak boleh dia menyadap lagi ketika matahari sudah terbit," ujarnya.

Hinca menduga tahapan penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit terhadap berbagai tokoh nasional menyerupai pola kerja penyadap karet. Ia mengingatkan bahwa penyadapan tanpa payung hukum ketat berisiko melanggar privasi hingga menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Dari situ, ia mempertanyakan urgensi penyusunan RUU Penyadapan kepada jajaran Polri. Tujuannya agar aparat penegak hukum memiliki batasan tegas dan tidak menabrak konstitusi.

"Berarti kalau kita pakai logika dalam norma hukum, kira-kira bunyinya begini 'boleh menyadap dengan batasan ini ini ini, karena menabrak konstitusi kan karena konstitusi melarang penyadapan itu atau dilarang menyadap kecuali ini ini ini'," tuturnya.

Daftar Tokoh yang Jadi Target Penyadapan

Pembahasan RUU Penyadapan kembali mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka. Kasus ini menyeret nama sejumlah figur publik.

Menurut keterangan penyidik, target penyadapan mencakup Presiden Prabowo Subianto, jurnalis Najwa Shihab, serta pesohor sekaligus Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Daftar itu menjadi dasar penyidikan dugaan ilegal akses.

Selain Listyo Sigit, penyidik menetapkan tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka:

  • Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kadivkum Polri
  • Irjen Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri
  • Irjen Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri

Keempatnya kini menjalani proses hukum terkait dugaan pelanggaran dalam praktik penyadapan. Kasus ini juga menyeret institusi Polri ke pusat sorotan publik.

Peran Listyo Sigit Menurut Kapolri Suyudi Ario Seto

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran Listyo Sigit dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026). Menurut dia, Listyo diduga menjadi pemberi perintah sekaligus penerima akhir hasil penyadapan.

"Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," kata Suyudi.

Peran itu dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Suyudi juga merinci keterlibatan tiga tersangka lain.

Slamet Uliandi, yang menjabat Kadiv TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan laporan analisis dari Kabag Mon kepada Listyo Sigit.

Irjen Eko Hadi, yang menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet yang disebut berasal dari Listyo Sigit. "Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," ujar Suyudi.

Sementara Irjen Ahrie Sonta, Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator. Ahrie juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo, memerintahkan pihak berinisial TK melakukan surveillance, serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa voice dan log berikut pembubaran grup WhatsApp.

Status Penahanan dan Jerat Pasal

Keempat tersangka menjalani penahanan dengan waktu berbeda. Listyo Sigit ditahan hingga 23 November 2026, Eko hingga 22 November 2026, dan Ahrie hingga 21 November 2026. Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah.

"Sementara itu, pada 5 November 2026 SU [Slamet Uliandi] ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah," kata Suyudi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE. Jerat pasal itu menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut etika internal kepolisian, tetapi juga dugaan tindak pidana.

Bagi publik, rangkaian peristiwa ini menjadi cermin dua sisi. Di satu sisi, ada mantan Kapolri yang dulu menolak aturan penyadapan. Di sisi lain, ia kini justru dijerat dalam kasus penyadapan ilegal yang menargetkan sejumlah tokoh nasional.

Mengapa RUU Penyadapan Penting bagi Polri dan KPK

RUU Penyadapan dirancang untuk memberi payung hukum bagi aparat dalam melakukan penyadapan. Tanpa aturan itu, praktik penyadapan bergerak di ruang abu-abu antara kebutuhan penyidikan dan perlindungan hak privasi warga.

Hinca menyoroti persoalan itu dengan pertanyaan mendasar. "Pertanyaannya, bagaimana masuk (melakukan penyadapan) tapi nggak melanggar HAM?" ujarnya.

Kegagalan pengesahan RUU pada periode lalu disebut Hinca terjadi karena dua lembaga utama, Polri dan KPK, tidak sepakat. Padahal Komisi III hampir merampungkan pembahasan.

Dengan kasus yang kini menjerat Listyo Sigit dan tiga perwira tinggi lainnya, dorongan untuk segera mengesahkan RUU Penyadapan kembali menguat. Regulasi itu dinilai perlu memberi batasan jelas soal siapa yang berwenang menyadap, bagaimana prosedurnya, dan siapa yang mengawasi.

Rapat bersama Komisi III DPR menjadi langkah awal untuk membuka kembali pembahasan. Namun arah akhirnya bergantung pada kesepakatan pemerintah, Polri, KPK, dan DPR.

Analisis Redaksi

Pengakuan Hinca Pandjaitan membuka satu lapisan yang jarang terlihat: kegagalan RUU Penyadapan bukan semata soal tarik-menarik politik di DPR. Lembaga yang paling berkepentingan atas aturan itu justru menjadi pihak yang menolaknya. Listyo Sigit, sebagai Kapolri saat itu, disebut tidak setuju. Kini ia dijerat dalam kasus penyadapan ilegal. Ironi itu sulit diabaikan.

Ada dua kemungkinan yang sama-sama mengganggu. Pertama, penolakan dulu lahir dari keinginan mempertahankan ruang gerak tanpa pengawasan ketat. Kedua, penolakan muncul karena desain RUU dinilai terlalu membatasi. Tanpa dokumen resmi yang terbuka, publik hanya bisa menilai dari peristiwa yang terjadi kemudian. Dan peristiwa itu tidak berpihak pada narasi apa pun.

Kasus ini semestinya mendorong DPR dan pemerintah mempercepat pembahasan RUU Penyadapan dengan kerangka pengawasan yang kuat. Penyadapan adalah alat yang sah dalam penegakan hukum, tetapi hanya jika ada batas, izin, dan pertanggungjawaban. Selama payung hukumnya tidak ada, risiko pelanggaran HAM akan terus berulang, dan negara akan terus kehilangan kepercayaan warganya.

Sumber: afu.id, dpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad