Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo, Sanksi PTDH Mengintai

Nov 17, 2026 - 11:30
 0  1
Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo, Sanksi PTDH Mengintai

Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) secara tertutup di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Sidang ini digelar menyusul Irjen Ahrie Sonta yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Ad
Ad

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan pelaksanaan sidang etik tersebut. Sidang dimulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 Gedung Divpropam Polri.

Baca juga: Ejekan PSK MiChat Probolinggo Berujung Pembunuhan: Agung Ditangkap 10 Jam Usai Kejadian

"Tepatnya tadi sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS," kata Trunoyudo di Gedung Propam Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

Kronologi Sidang Etik Eko Hadi Santoso

Sidang KKEP terhadap Eko Hadi Santoso berlangsung tertutup. Komisi dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Dalam persidangan etik ini, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Trunoyudo menegaskan seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri. "Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," tutur Trunoyudo.

Baca juga: Korupsi Kebun Binatang Surabaya: Kejari Terima Tersangka CA dan Barang Bukti

Sidang etik Eko Hadi berlangsung setelah Irjen Ahrie Sonta lebih dulu dijatuhi sanksi PTDH. Ahrie Sonta disidang etik pada pekan sebelumnya dan dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi. Sanksi PTDH bagi Ahrie Sonta menjadi preseden bagi sidang Eko Hadi.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Selain Eko Hadi dan Ahrie Sonta, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara pidana dugaan penyadapan Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempat tersangka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Dalam perkara pidana, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman delapan tahun penjara.

Trunoyudo menegaskan komitmen Polri untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel. "Kami memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.

Latar Belakang Kasus Penyadapan Presiden

Dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Caranya dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain menyasar Presiden, aksi penyadapan diduga turut menargetkan pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha. Modus operandinya diduga melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan LIMS.

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dan investigasi internal. Bareskrim Polri kemudian menetapkan empat tersangka pada awal November 2026. Penetapan tersangka ini menjadi pukulan bagi institusi Polri karena melibatkan sejumlah perwira tinggi aktif dan mantan Kapolri.

Listyo Sigit Prabowo, yang menjabat Kapolri periode 2021-2025, disebut pernah menolak RUU Penyadapan. Namun, ia justru terseret dalam kasus dugaan penyadapan ini.

Dampak dan Reaksi Publik

Kasus ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Pengamat hukum menilai penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi dan keamanan negara.

Transparency International Indonesia mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. "Kasus ini harus menjadi momentum reformasi di tubuh Polri, terutama dalam pengelolaan alat intersepsi," kata seorang perwakilan lembaga tersebut.

Di sisi lain, sejumlah anggota DPR mempertanyakan pengawasan terhadap penggunaan LIMS. Mereka mendorong revisi UU Penyadapan agar ada kontrol yang lebih ketat.

Masyarakat juga menantikan hasil sidang etik Eko Hadi. Jika terbukti melanggar, ia bisa menyusul Ahrie Sonta yang telah di-PTDH. Sanksi PTDH berarti yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat dari dinas Polri.

Langkah Selanjutnya: Nasib Eko Hadi dan Tersangka Lain

Hingga berita ini diturunkan, sidang etik Eko Hadi masih berlangsung. Keputusan majelis komisi akan diumumkan setelah sidang selesai. Jika terbukti melanggar, Eko Hadi terancam sanksi PTDH seperti Ahrie Sonta.

Selain Eko Hadi, dua tersangka lain yakni Listyo Sigit dan Slamet Uliandi juga akan menjalani sidang etik. Jadwalnya belum diumumkan secara resmi. Namun, Trunoyudo memastikan semua akan diproses sesuai ketentuan.

Proses pidana keempat tersangka tetap berjalan paralel dengan sidang etik. Bareskrim Polri terus melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan.

Kasus ini menjadi ujian berat bagi institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi. Publik menanti apakah penegakan etik dan pidana berjalan tanpa tebang pilih.

Analisis Redaksi

Kasus dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, adalah skandal paling serius dalam sejarah institusi tersebut. Sidang etik Eko Hadi Santoso hari ini hanyalah satu bab dari rangkaian panjang yang harus dituntaskan. Publik tidak hanya menunggu sanksi etik, tetapi juga keadilan pidana.

Jika benar Eko Hadi melanggar kode etik, sanksi PTDH adalah hukuman minimal yang wajar. Namun, yang lebih penting adalah mengungkap siapa dalang di balik penyadapan massal ini. Jangan sampai hanya pelaksana di lapangan yang dihukum, sementara aktor intelektual lolos.

Reformasi di tubuh Polri, khususnya dalam pengelolaan alat intersepsi seperti LIMS, mendesak dilakukan. Tanpa pengawasan ketat, penyalahgunaan wewenang bisa terulang. Sidang etik ini harus menjadi titik balik penegakan etika di Polri, bukan sekadar formalitas.

Sumber: afu.id, transparency.org

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad