MPR Mundurkan Sidang Penetapan Wapres Baru ke 9 Desember 2026, Ini Alasannya
- Kronologi: Dari Rabu Pon ke Rabu Kliwon
- Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
- Latar Belakang: Pengunduran Diri Gibran dan Kewajiban Konstitusi
- Dampak Penundaan dan Proses Verifikasi yang Tetap Berjalan
- Langkah Selanjutnya: Verifikasi, Pemilihan, dan Pelantikan
- Analisis Redaksi: Penundaan yang Bisa Dihindari
MPR RI memundurkan jadwal sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Jadwal ini mundur sepekan dari rencana sebelumnya, 2 Desember 2026.
Keputusan itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra di MPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menyebut perubahan hari sidang sebagai kesepakatan sejumlah fraksi.
Baca juga: Anggaran Guru PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Rp23 Triliun, Juknis Belum Terbit
"Niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya," kata Habiburokhman menirukan istilah pasaran Jawa.
Kronologi: Dari Rabu Pon ke Rabu Kliwon
Rencana awal sidang paripurna sudah disepakati dalam rapat gabungan MPR. Dalam rapat itu diputuskan sidang pemilihan dan penetapan wapres digelar Rabu (2/12). Rapat gabungan juga menyetujui surat kepada presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Selain itu, MPR membentuk tim verifikasi dan tim adhoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang. Pembentukan tim dilakukan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Wapres RI pada Kamis (12/11) lalu.
Namun, pada Senin (16/11), Habiburokhman mengumumkan bahwa jadwal sidang paripurna bergeser ke 9 Desember 2026. Ia menyebut penundaan ini sebagai keputusan politik fraksi-fraksi di MPR.
Baca juga: Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Berhenti: MPR Punya 60 Hari Pilih Cawapres
"Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja. Mungkin itu," ujar Habib.
Penundaan ini tidak mengubah kewajiban konstitusional MPR untuk menggelar sidang paripurna dalam waktu maksimal 60 hari setelah pengunduran diri wapres. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dengan demikian, batas akhir sidang paripurna adalah 11 Januari 2027. Tanggal 9 Desember 2026 masih berada dalam rentang waktu yang diizinkan.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Habiburokhman menjadi juru bicara utama terkait perubahan jadwal ini. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya ditunjuk partai untuk menjadi anggota tim verifikasi.
"Saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," ujar Habib.
Ia menekankan bahwa meski jadwal sidang mundur, proses verifikasi terhadap persyaratan calon wakil presiden baru tetap harus dilaksanakan. Alasannya, dalam waktu 14 hari, pengajuan nama cawapres harus sudah diajukan.
"Saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," kata dia.
Selain Habiburokhman, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan MPR lainnya. Namun, keputusan penundaan ini disebut merupakan hasil kesepakatan sejumlah fraksi, bukan keputusan sepihak.
Partai Gerindra, sebagai partai pengusung Gibran pada Pilpres 2024, memiliki posisi penting dalam proses ini. Habiburokhman sendiri adalah Ketua Fraksi Gerindra di MPR.
Latar Belakang: Pengunduran Diri Gibran dan Kewajiban Konstitusi
Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11). Surat pengunduran diri diserahkan langsung ke MPR.
Pengunduran diri ini memicu kewajiban konstitusional bagi MPR untuk memilih wapres baru dalam waktu 60 hari. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa jika wakil presiden berhenti, MPR mengadakan sidang untuk memilih wapres baru dari dua calon yang diusulkan presiden.
UU MD3 mengatur lebih rinci mengenai mekanisme sidang paripurna. Dalam sidang, kedua calon yang telah diusulkan dan lolos verifikasi akan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.
Anggota MPR kemudian memilih satu dari dua calon. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai wapres terpilih. Jika perolehan suara sama, pemilihan dapat diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, presiden harus memilih salah satu dari kedua calon.
Wapres terpilih akan ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dalam Sidang Paripurna MPR.
Proses ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Indonesia seorang wapres mengundurkan diri di tengah masa jabatan, sehingga mekanisme konstitusional ini baru pertama kali diuji.
Dampak Penundaan dan Proses Verifikasi yang Tetap Berjalan
Penundaan sidang paripurna selama sepekan menimbulkan sejumlah dampak. Pertama, waktu verifikasi calon menjadi lebih longgar karena prosesnya tetap berjalan sesuai tenggat 14 hari.
Kedua, jadwal kunjungan kerja dan agenda komisi DPR dan DPD yang sebelumnya bentrok dapat disesuaikan. Habiburokhman menyebut benturan jadwal sebagai salah satu alasan penundaan.
Ketiga, dinamika politik di MPR berpotensi berubah. Dengan waktu tambahan, fraksi-fraksi memiliki kesempatan untuk melakukan konsolidasi internal dan lobi politik.
Meski demikian, penundaan ini juga menuai kritik. Sejumlah pengamat menilai penundaan tidak perlu karena proses pemilihan wapres seharusnya menjadi prioritas utama.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari istana mengenai dua nama calon wapres yang akan diajukan presiden. Spekulasi mengenai siapa yang akan dicalonkan masih berkembang.
Yang jelas, tim verifikasi sudah dibentuk dan mulai bekerja. MPR memiliki waktu hingga 11 Januari 2027 untuk menyelesaikan proses ini.
Langkah Selanjutnya: Verifikasi, Pemilihan, dan Pelantikan
Setelah jadwal sidang paripurna ditetapkan 9 Desember 2026, tahapan berikutnya adalah:
- Verifikasi persyaratan calon wapres oleh tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang.
- Pengajuan dua nama calon wapres oleh presiden kepada MPR dalam waktu 14 hari.
- Penyampaian pernyataan kesiapan pencalonan oleh kedua calon dalam sidang paripurna.
- Pemungutan suara oleh anggota MPR untuk memilih satu dari dua calon.
- Penetapan wapres terpilih melalui Ketetapan MPR.
- Pelantikan wapres dalam Sidang Paripurna MPR.
Jika terjadi kesamaan suara, pemilihan diulang satu kali. Jika tetap sama, presiden memilih salah satu calon.
Habiburokhman memastikan bahwa proses persiapan, termasuk verifikasi, tetap berjalan sesuai jadwal. "Proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," ujarnya.
Dengan penundaan ini, publik masih harus menunggu hingga 9 Desember 2026 untuk mengetahui siapa wapres baru Indonesia.
Analisis Redaksi: Penundaan yang Bisa Dihindari
Keputusan MPR memundurkan sidang paripurna dari 2 Desember ke 9 Desember 2026 menuai pertanyaan. Alasan bentrok jadwal kedewanan terdengar teknis, tetapi tidak sepenuhnya meyakinkan. Pasalnya, pemilihan wapres adalah agenda konstitusional yang seharusnya menjadi prioritas di atas kunjungan kerja atau rapat komisi.
Dalam situasi kekosongan jabatan wapres, setiap hari berarti. Penundaan sepekan dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan memicu spekulasi pasar. Meski secara konstitusional masih dalam batas 60 hari, penundaan ini memberi kesan bahwa MPR tidak sepenuhnya serius menangani transisi kepemimpinan.
Di sisi lain, pernyataan Habiburokhman bahwa verifikasi tetap berjalan menunjukkan bahwa proses teknis tidak terhenti. Namun, publik berhak mendapatkan penjelasan lebih transparan mengenai siapa saja fraksi yang menginisiasi penundaan dan apa motif sebenarnya. Tanpa transparansi, penundaan ini hanya akan memperkuat dugaan bahwa ada kepentingan politik jangka pendek yang dimainkan di balik layar.
Yang paling penting, MPR harus memastikan bahwa proses pemilihan wapres berjalan sesuai koridor konstitusi dan menghasilkan pemimpin yang legitimate. Jangan sampai penundaan ini menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Sumber: cnnindonesia.com, hukumonline.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0