Kasasi Nurhadi Ditolak: Eks Sekretaris MA Tetap 5 Tahun Penjara dan Rp 137 Miliar

Nov 16, 2026 - 12:30
 0  1
Kasasi Nurhadi Ditolak: Eks Sekretaris MA Tetap 5 Tahun Penjara dan Rp 137 Miliar

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung. Ia tetap dihukum lima tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan uang pengganti Rp 137,159 miliar. KPK menyatakan akan segera mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu.

Ad
Ad

Putusan bernomor 10010 K/PID.SUS/2026 diketok pada Kamis, 29 Oktober 2026. Majelis hakim diketuai Soesilo dengan anggota Suradi dan Ansori. Direktori Putusan MA yang diakses Jumat, 13 November 2026, mencatat permohonan kasasi ditolak untuk kedua pihak.

Baca juga: Firli Bahuri Belum Ditahan: Alasan dan Kronologi 3 Tahun Jadi Tersangka

Kronologi Kasasi Nurhadi dari Tipikor hingga MA

Perjalanan hukum Nurhadi berlangsung hampir setahun. Hukuman pertama dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1 April 2026. Majelis memutus lima tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 140 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 137.159.183.940 subsider tiga tahun penjara.

Nurhadi mengajukan banding. Pada Rabu, 20 Mei 2026, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis tingkat pertama. Putusan banding itu juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan masa penangkapan serta penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Setelah banding kandas, Nurhadi membawa perkara ke kasasi. Jaksa penuntut umum pun mengajukan kasasi. Keduanya ditolak. "Putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum, tolak kasasi Terdakwa," demikian bunyi laman direktori putusan Mahkamah Agung.

Dengan ditolaknya kasasi, putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjadi final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersisa bagi Nurhadi.

Baca juga: 16 Pemuda Ditangkap Polisi Makassar Saat Hendak Tawuran, Busur dan Airsoft Gun Disita

Pernyataan KPK soal Eksekusi dan Pemulihan Aset

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan jaksa eksekutor langsung bergerak. "KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," ujar Budi kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Budi menyebut putusan ini menegaskan proses penegakan hukum berjalan taat azas. "Putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang berjalan, telah dilakukan secara taat azas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya," jelasnya.

KPK juga menyampaikan apresiasi. "KPK menyampaikan apresiasi atas putusan Mahkamah Agung yang telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh saudara Nurhadi," imbuh Budi.

Yang perlu dicermati, eksekusi mencakup dua hal sekaligus: pidana badan dan pembayaran uang pengganti. Keduanya berjalan bersamaan. Jika uang pengganti tidak dibayar, jaksa dapat menyita harta Nurhadi untuk menutup kewajiban itu.

Rincian Vonis: Lima Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 137 Miliar

Hukuman yang dijatuhkan terdiri dari beberapa komponen. Berikut rinciannya berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat:

  • Pidana penjara lima tahun.
  • Denda Rp 500 juta, subsider 140 hari kurungan jika tidak dibayar.
  • Uang pengganti Rp 137.159.183.940, subsider tiga tahun penjara jika tidak dibayar.
  • Status ditahan diperintahkan berlanjut, dengan masa penahanan dikurangkan dari pidana.

Angka uang pengganti itu bukan nominal kecil. Nilainya setara dengan belasan miliar rupiah lebih besar dari denda, dan menjadi indikator seberapa besar kerugian negara yang dinilai hakim harus dipulihkan.

Perkara ini mencakup gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dua delik itu biasanya berjalan beriringan: gratifikasi menjadi pintu masuk, TPPU menjadi jejak bagaimana uang itu disamarkan.

Latar Belakang: Mengapa Perkara Nurhadi Penting

Nurhadi bukan pejabat biasa. Ia menjabat Sekretaris Mahkamah Agung, posisi strategis di jantung lembaga peradilan. Kasusnya menjadi sorotan karena menyentuh langsung integritas institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan.

Perkara gratifikasi dan TPPU di lingkungan MA memberi sinyal bahwa penegakan hukum tidak berhenti di pejabat daerah atau kementerian. KPK menempatkan kasus ini sebagai bagian dari agenda pemulihan aset.

Publik dapat memantau perkembangan putusan melalui laporan AFU.ID dan dokumen resmi di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, terlihat mendampingi kliennya dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 1 April 2026. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan baru dari kubu Nurhadi soal putusan kasasi.

Dampak Putusan bagi Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset

Putusan ini menutup ruang bagi Nurhadi untuk menghindari hukuman. KPK tinggal menjalankan eksekusi. Bagi publik, yang menjadi ukuran adalah seberapa cepat pidana badan dijalankan dan seberapa besar uang pengganti yang benar-benar masuk kas negara.

Uang pengganti Rp 137 miliar lebih menjadi ujian bagi kinerja pemulihan aset. Jika aset tidak cukup, jaksa akan menelusuri harta lain. Proses itu biasanya memakan waktu dan menuntut pembuktian kepemilikan yang rumit.

Bagi internal MA, kasus ini meninggalkan pekerjaan rumah: memperkuat pengawasan internal dan transparansi di lingkungan sekretariat. Kepercayaan publik pada peradilan bergantung pada konsistensi penanganan kasus seperti ini.

Langkah Selanjutnya: Eksekusi dan Penelusuran Aset

Langkah pertama adalah eksekusi pidana badan. Jaksa eksekutor KPK akan memanggil Nurhadi untuk menjalani hukuman. Karena pengadilan banding memerintahkan ia tetap ditahan, proses administrasi eksekusi relatif tidak menghadapi hambatan status penahanan.

Langkah kedua adalah pembayaran uang pengganti. Jaksa akan memberi tenggat. Bila lewat tenggat, harta Nurhadi dapat disita dan dilelang. Bila hasilnya kurang, pidana subsider tiga tahun penjara bisa diterapkan.

Langkah ketiga, KPK menyatakan akan melanjutkan upaya pemulihan aset sebagai bagian dari penindakan. Publik akan menunggu angka realisasi, bukan hanya pernyataan.

Analisis Redaksi

Penolakan kasasi Nurhadi menutup satu babak panjang, tetapi belum menjawab pertanyaan yang paling penting: berapa uang negara yang benar-benar kembali. Vonis lima tahun dan denda Rp 500 juta mudah dibaca sebagai kemenangan simbolik. Uang pengganti Rp 137 miliar lebih adalah ujian sesungguhnya.

Pengalaman sejumlah perkara korupsi menunjukkan vonis tinggi tidak otomatis diikuti pemulihan aset yang setara. Jaksa kerap kesulitan menelusuri harta yang sudah berpindah tangan atau disembunyikan. Karena itu, pernyataan KPK soal pemulihan aset perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret: penyitaan, lelang, dan pelaporan berkala.

Kasus ini juga menyoroti posisi strategis Nurhadi sebagai Sekretaris MA. Jika gratifikasi dan pencucian uang bisa terjadi di jantung lembaga peradilan, maka reformasi internal tidak cukup berhenti pada kode etik. Butuh mekanisme pengawasan yang membuat pejabat tak punya ruang menyelewengkan kewenangan.

Yang tersisa sekarang adalah disiplin eksekusi. KPK sudah menyatakan komitmennya. Publik tinggal mengukur apakah pidana badan dijalankan tanpa penundaan dan apakah uang pengganti benar-benar masuk kas negara. Tanpa itu, putusan final hanya menjadi catatan di direktori, bukan keadilan yang terasa.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad