FFI Ajukan Keberatan Resmi SK Plt Ketua Umum PSSI: 5 Cacat Hukum yang Dibongkar
- Kronologi SK PSSI yang Dipersoalkan FFI
- Lima Cacat Formil dan Materiil dalam Surat Keberatan FFI
- Legalitas Kepengurusan Michael Sianipar dan Rekomendasi PSSI 2026
- Anomali Angka Kuorum dan Sorotan ke Exco PSSI
- Dampak ke Timnas Futsal dan Kompetisi Nasional
- Analisis Redaksi: Sengketa Statuta yang Berisiko ke Prestasi
Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi mengajukan keberatan atas SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tanggal 12 November 2026 yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum AFI/FFI. Surat keberatan itu ditembuskan ke FIFA dan AFC, dengan lima cacat formil dan materiil yang diuraikan.
Ketua Umum FFI periode 2024–2028, Michael Victor Sianipar, menegaskan kepengurusannya tetap sah bekerja berdasarkan mandat Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024 sesuai Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025. Ia juga merujuk SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tanggal 29 September 2026 sebagai dasar legalitas organisasi yang dipimpinnya.
Baca juga: Hasil Timnas Indonesia vs Bali United 1-1: Gol Arlyansyah dan Kartu Merah Alfharezzi Buffon
"SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum," kata Michael, dikutip dari Okezone.
Kronologi SK PSSI yang Dipersoalkan FFI
Persoalan bermula dari terbitnya SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada 12 November 2026. Lewat surat keputusan itu, PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum AFI/FFI. Penunjukan tersebut disebut FFI dilakukan tanpa melewati mekanisme organisasi yang berlaku di internal federasi futsal.
Empat hari berselang, FFI menyampaikan keberatan resmi kepada Pimpinan PSSI. Surat itu tidak hanya dikirim ke kantor PSSI di Jakarta, tetapi juga ditembuskan kepada FIFA dan AFC sebagai induk organisasi sepak bola dunia dan Asia.
Michael menegaskan bahwa kepengurusan FFI hasil KLB 3 Oktober 2024 masih memegang mandat sah. Menurut dia, dasar hukumnya jelas: Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025 dan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tanggal 29 September 2026.
Baca juga: Hasil UEFA Nations League 2026-2027 Semalam: Inggris Gasak Spanyol 3-2, Belgia Bantai Italia 4-1
Dengan dua dasar itu, FFI menilai penunjukan Plt Ketua Umum oleh PSSI tidak memiliki landasan yang bisa dipertahankan. Sebab, pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum disebut sebagai kewenangan mutlak Kongres FFI.
Lima Cacat Formil dan Materiil dalam Surat Keberatan FFI
Dalam surat resmi yang ditembuskan ke FIFA dan AFC, FFI menguraikan lima poin keberatan atas penerbitan SK yang mereka sebut ilegal. Berikut rinciannya:
- Melampaui kewenangan statuta. Pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum adalah wewenang mutlak Kongres FFI sesuai Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025. Aturan penunjukan Plt Ketua di PO PSSI 2025 hanya berlaku bagi PSSI Provinsi yang masa jabatannya sudah habis dan terdapat kekosongan kepemimpinan.
- Mengabaikan rekomendasi PSSI sendiri. Mekanisme pemberhentian melalui KLB dalam AD/ART FFI 2026 disahkan bulat oleh 90 persen pemilik suara, yakni 54 dari 60 anggota terdaftar yang hadir pada Kongres 12 Mei 2026, atas rekomendasi PSSI lewat Surat No. 2280/PGD/222/V-2026.
- Tanpa prosedur dan hak jawab. SK terbit tanpa menyebut pelanggaran, tanpa syarat tiga teguran tertulis Badan Yudisial sesuai Pasal 36 ayat 4 ART FFI, dan mengabaikan hak membela diri sesuai Pasal 16 ayat 6 serta Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI 2025.
- Cacat kecermatan hukum. Konsideran SK tidak merujuk pasal spesifik, sementara Diktum 3 mencabut "SK penetapan Ketum FFI 2024–2028" tanpa mencantumkan nomor dan tanggal dokumen yang bahkan tidak pernah diterima FFI.
- Anomali kuorum dan konflik kepentingan. Klaim 48 surat permohonan KLB (28 AFP dan 20 klub) berbeda dengan pernyataan Plt yang menyebut 40 voters pada 13 November 2026, tepat di batas minimal dua pertiga dari 60 suara, di tengah indikasi tekanan oknum Exco PSSI terhadap AFP.
Poin ketiga menjadi sorotan karena menyangkut prosedur dasar dalam organisasi. FFI menilai pengambilan keputusan sebesar itu semestinya melewati mekanisme peringatan dan pemeriksaan internal lebih dulu, bukan langsung diterbitkan dalam bentuk SK.
Legalitas Kepengurusan Michael Sianipar dan Rekomendasi PSSI 2026
FFI menempatkan legalitas kepengurusan Michael Sianipar sebagai fondasi argumen mereka. Mandat itu lahir dari KLB 3 Oktober 2024 dan diperkuat pengesahan badan hukum di Kementerian Hukum pada 29 September 2026.
Yang menarik, AD/ART FFI 2026 yang mengatur mekanisme pemberhentian lewat KLB justru disahkan atas rekomendasi PSSI. Surat No. 2280/PGD/222/V-2026 menjadi rujukan FFI bahwa induk organisasi sepak bola nasional pernah mengakui otoritas Kongres FFI.
Kongres 12 Mei 2026 kemudian mengesahkan AD/ART tersebut secara bulat. Dari 60 anggota terdaftar, 54 pemilik suara hadir dan menyetujui. Angka itu setara 90 persen dari total pemilik suara yang sah.
Bagi FFI, dokumen itu membuktikan bahwa internal organisasi mereka punya aturan yang jelas dan diakui negara. AD/ART tersebut berlaku untuk mengatur internal FFI sebagai badan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Posisi ini yang kemudian berbenturan dengan SK PSSI. Jika Kongres FFI diakui sebagai pemegang kewenangan tertinggi, maka penunjukan Plt dari luar dinilai tidak punya pijakan dalam anggaran dasar organisasi.
Anomali Angka Kuorum dan Sorotan ke Exco PSSI
Bagian paling teknis dari keberatan FFI adalah soal angka. FFI menyebut ada klaim 48 surat permohonan KLB yang terdiri dari 28 AFP dan 20 klub. Namun Plt yang ditunjuk PSSI menyatakan ada 40 voters pada 13 November 2026.
Selisih angka itu penting karena 40 suara berada tepat di batas minimal dua pertiga dari 60 suara. Artinya, perubahan satu atau dua suara saja bisa mengubah status kuorum secara signifikan.
FFI juga menyoroti indikasi tekanan oknum Exco PSSI terhadap AFP. Mereka mempertanyakan apakah surat yang dimaksud benar-benar ada atau hanya klaim tanpa dasar, bukti, dan verifikasi yang seharusnya.
Kerancuan angka ini, menurut FFI, memperkuat argumen bahwa penerbitan SK dilakukan terburu-buru. Sebab, keputusan sebesar penunjukan Plt Ketua Umum seharusnya berdiri di atas data yang bisa diverifikasi dan diaudit bersama.
Dampak ke Timnas Futsal dan Kompetisi Nasional
Konflik di tingkat federasi berpotensi merembet ke lapangan. FFI sebelumnya menegaskan komitmen agar prestasi atlet tidak menjadi korban dinamika federasi, termasuk menjamin keberlangsungan Pro Futsal League (PFL) dan Timnas Futsal Indonesia.
Jaminan itu disampaikan Michael Sianipar di tengah memanasnya hubungan dengan PSSI. FFI memastikan agenda timnas dan liga berjalan penuh sambil menempuh jalur konstitusional dalam menyikapi SK PSSI.
Bagi klub dan pemain, ketidakpastian di level kepengurusan berdampak langsung pada perencanaan musim. Kontrak, jadwal liga, dan program pemusatan latihan biasanya bergantung pada keputusan federasi yang legitimit.
Surat tembusan ke FIFA dan AFC menunjukkan FFI membuka jalur internasional. Langkah ini lazim dipakai federasi nasional ketika sengketa internal tidak selesai di tingkat domestik, meski hasilnya bergantung pada sejauh mana induk organisasi menilai ada pelanggaran statuta.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PSSI soal surat keberatan tersebut. Bola ada di tangan PSSI untuk menjawab lima poin yang diajukan FFI, termasuk soal angka kuorum yang menjadi dasar penerbitan SK.
Analisis Redaksi: Sengketa Statuta yang Berisiko ke Prestasi
Kasus ini bukan sekadar perebutan kursi. Yang dipertaruhkan adalah cara PSSI memperlakukan organisasi di bawahnya. Ketika sebuah SK menunjuk pelaksana tugas pada federasi yang kepengurusannya masih memegang mandat kongres dan sudah disahkan Kementerian Hukum, pertanyaan soal hierarki aturan menjadi tak terhindarkan.
Poin paling rawan ada pada angka. FFI menyebut 48 surat, Plt menyebut 40 voters, dan angka 40 itu persis di batas dua pertiga dari 60 suara. Dalam organisasi yang sehat, selisih seperti ini diselesaikan dengan verifikasi dokumen, bukan dengan penerbitan keputusan yang langsung mengubah kepemimpinan.
Ada juga ironi yang sulit diabaikan. AD/ART FFI 2026 yang mengatur mekanisme pemberhentian lewat KLB disahkan atas rekomendasi PSSI sendiri. Jika kemudian rekomendasi itu ditinggalkan ketika hasilnya tidak sesuai keinginan, kredibilitas proses di mata anggota akan sulit dipulihkan.
Surat tembusan ke FIFA dan AFC adalah sinyal bahwa FFI tidak berniat menyelesaikan persoalan secara tertutup. Bagi PSSI, jawaban tertulis atas lima poin itu akan menjadi ujian apakah sengketa ini diselesaikan lewat jalur organisasi atau berlarut ke meja internasional. Yang paling berkepentingan bukan pengurus, melainkan pemain dan klub yang harus bertanding di tengah ketidakpastian.
Sumber: fifa.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0