Pramono Ancam Tutup Padel Kemang: PBG Parkiran Longsor Jadi Sorotan
- Kronologi Longsor Lahan Parkir Padel Kemang
- Perizinan Padel dan Parkiran Berada di Dua Kecamatan
- Dugaan Penyebab: Fondasi dan Dinding Penahan Tanah
- Pramono Berlaku Sama untuk Pengusaha, Pejabat, dan Politisi
- Dampak ke Warga dan Pemilik Usaha Padel
- Langkah Selanjutnya: Uji Kepastian Izin dan Penegakan Aturan
- Analisis Redaksi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengancam menutup lapangan padel di Kemang, Jakarta Selatan, jika pengelola belum mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ancaman itu muncul setelah lahan parkir padel tersebut longsor dua kali.
Pramono menyampaikan hal ini saat memimpin rapat tingkat kecamatan di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan tidak ada kompromi bagi bangunan komersial tanpa PBG.
Baca juga: Bulog Langsa Siapkan 38 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh Tamiang
"Kalau ada bangunan yang belum ada PBG, terutama untuk komersial, terutama untuk misalnya padel, saya segera minta untuk ditutup. Nggak ada kompromi untuk itu," kata Pramono, seperti dikutip detikProperti, Senin (16/11/2026).
Kronologi Longsor Lahan Parkir Padel Kemang
Lahan parkir yang longsor berada di area lapangan padel Kemang, terpisah dari jalan raya. Lahan itu dibangun dengan tambahan tanah urugan setinggi 6 meter jika diukur dari jalan gang di sampingnya.
Pembangunan lahan parkir dimulai sejak September 2026. Pada masa pembangunan, lahan tersebut sempat longsor dan menimpa jalan di sampingnya. Longsor kedua terjadi pada Rabu (11/11/2026).
Insiden kedua inilah yang memantik perhatian publik dan pemerintah daerah. Warga sempat terjebak dalam peristiwa tersebut, dan izin bangunan mulai disorot.
Baca juga: Jalan di Cirendeu Tangsel Longsor: 19 KK Terancam Terisolir Akibat Gerusan Kali Pesanggrahan
Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Bangka, Kristyawan Sutriyanto, menjelaskan bahwa pemilik usaha mengklaim sudah memiliki izin untuk bangunan lapangan. Namun, lahan parkirnya berada di area administrasi berbeda.
"Nah ini kebetulan kan lapangan padelnya berlokasinya di Pasar Minggu. Nah yang ini, lahan parkir ini masuknya di Kecamatan Mampang Prapatan. Iya, dua daerah yang berbeda," jelas Kristyawan di lokasi.
Perizinan Padel dan Parkiran Berada di Dua Kecamatan
Perbedaan wilayah administrasi ini menjadi simpul masalah. Lapangan padel tercatat di Kecamatan Pasar Minggu, sementara lahan parkir masuk Kecamatan Mampang Prapatan.
Kristyawan mengaku belum bisa memastikan status izin lahan parkir. Menurut informasi yang diterimanya, perizinan lapangan padel sudah berada di Kecamatan Pasar Minggu.
"Hanya untuk parkirnya ini (yang belum jelas). Kami sepertinya belum ada perizinan. Mungkin nanti itu menjadi salah satu bahan pada saat nanti ada pertemuan," ujarnya.
Pernyataan itu menunjukkan belum ada kepastian apakah lahan parkir memiliki PBG. Pemerintah kelurahan pun menunggu forum pertemuan lintas kecamatan untuk memastikan statusnya.
PBG sendiri merupakan izin yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan aturan pemerintah pusat. Setiap bangunan, termasuk fasilitas komersial seperti lapangan padel, wajib memiliki dokumen ini sebelum berdiri dan beroperasi.
Dugaan Penyebab: Fondasi dan Dinding Penahan Tanah
Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Selatan, Santo, menyebut penyebab longsor masih diselidiki. Dugaan sementara mengarah pada kesalahan pembangunan konstruksi lahan urugan dan dinding pembatas.
"Yang jelas pagarnya ini kemungkinan besar. Strukturnya ini nggak pakai fondasi strauss pile. Maka begitu ada air hujan lahan ini mengandung air. Akhirnya akan menekan dinding tembok. Kebetulan ini dinding tembok juga kurang oke lah ya," kata Santo.
Penjelasan itu memberi gambaran teknis mengapa tanah urugan setinggi 6 meter berisiko. Tanpa fondasi dalam seperti strauss pile, dinding penahan tanah hanya mengandalkan struktur dangkal.
Saat hujan turun, tanah urugan menyerap air dan bobotnya bertambah. Tekanan terhadap dinding tembok meningkat, sementara dinding dinilai kurang kuat menahan beban.
Kondisi ini diperparis oleh lokasi lahan yang berbatasan langsung dengan jalan gang di sampingnya. Ketika dinding gagal menahan, material longsor menimpa jalan tersebut.
Pramono Berlaku Sama untuk Pengusaha, Pejabat, dan Politisi
Pramono menegaskan aturan PBG tidak hanya berlaku bagi lapangan padel. Seluruh pemilik bangunan komersial diminta mematuhi kewajiban mengurus PBG.
Ia menyebut aturan itu berlaku tanpa pandang status sosial. Pengusaha, pejabat, hingga politisi disebutnya harus tunduk pada aturan yang sama.
"Bagi siapa pun yang tidak punya PBG, termasuk yang dimiliki oleh siapa pun, termasuk politisi atau pejabat, saya minta untuk ditutup," tegasnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Pemprov DKI akan memperketat pengawasan bangunan komersial. Penutupan disebut sebagai langkah tegas bagi bangunan yang belum mengantongi izin.
Ancaman penutupan ini juga menempatkan kasus padel Kemang sebagai uji pertama komitmen pemerintah daerah. Publik akan menunggu apakah penutupan benar-benar dijalankan atau hanya berhenti di pernyataan.
Dampak ke Warga dan Pemilik Usaha Padel
Bagi warga sekitar, longsor yang terjadi dua kali menimbulkan kekhawatiran langsung. Material tanah menimpa jalan gang yang biasa dilalui, dan insiden kedua sempat membuat warga terjebak.
Bagi pemilik usaha, ancaman penutupan berarti potensi kerugian operasional. Lapangan padel merupakan fasilitas komersial yang bergantung pada akses parkir memadai.
Jika lahan parkir dinyatakan tidak berizin, aktivitas di lapangan bisa ikut terdampak. Pengunjung akan kesulitan mengakses lokasi, sementara pengelola menghadapi kewajiban membenahi konstruksi.
Pemerintah kelurahan menyebut pertemuan lintas kecamatan akan menjadi forum untuk membahas status izin dan langkah penanganan. Belum ada keputusan resmi soal sanksi sebelum forum itu digelar.
Langkah Selanjutnya: Uji Kepastian Izin dan Penegakan Aturan
Setelah pernyataan gubernur, fokus berikutnya adalah memastikan status PBG lapangan padel dan lahan parkirnya. Dua wilayah administrasi yang berbeda membuat penelusuran izin perlu dikoordinasikan.
Pemprov DKI juga perlu memastikan apakah konstruksi lahan urugan memenuhi syarat teknis. Temuan Sudin Sumber Daya Air soal absennya fondasi strauss pile menjadi bahan penting dalam evaluasi.
Langkah-langkah yang kemungkinan menyusul:
- Rapat lintas kecamatan Pasar Minggu dan Mampang Prapatan untuk memetakan status izin.
- Pemeriksaan dokumen PBG lapangan padel dan lahan parkir oleh dinas terkait.
- Evaluasi teknis konstruksi tanah urugan dan dinding penahan oleh Sudin Sumber Daya Air.
- Keputusan penutupan atau sanksi bila izin tidak ditemukan.
Kasus ini juga menjadi rujukan bagi pengelola fasilitas olahraga lain di Jakarta. Kewajiban PBG tidak berhenti pada bangunan utama, tetapi mencakup fasilitas pendukung seperti lahan parkir.
Informasi lebih lanjut soal aturan PBG dapat dilihat pada kanal resmi pemerintah, sementara pemberitaan terkait insiden ini terus berkembang di detik.com.
Analisis Redaksi
Ancaman Pramono menutup lapangan padel Kemang sebenarnya bukan soal satu lapangan. Ini soal pola: fasilitas komersial tumbuh cepat, sementara pengawasan izin dan konstruksi berjalan tertinggal. Longsor dua kali di titik yang sama adalah bukti bahwa persoalannya bukan kecelakaan tunggal, melainkan kelalaian yang dibiarkan berulang.
Yang paling mencolok adalah letak masalahnya. Lapangan ada di Pasar Minggu, parkiran di Mampang Prapatan. Perizinan terpecah di dua meja, sementara risiko longsor menimpa satu jalan gang yang sama. Pembagian wilayah administratif seharusnya tidak menjadi celah bagi bangunan yang berdiri di batas kecamatan.
Pernyataan Santo soal dinding tanpa strauss pile memperlihatkan persoalan teknis yang mendasar. Tanah urugan 6 meter bukan konstruksi ringan. Jika dinding penahan dibangun tanpa perhitungan memadai, hujan cukup menjadi pemicu, bukan penyebab utama.
Janji Pramono bahwa aturan berlaku bagi politisi dan pejabat patut diapresiasi, tetapi hanya jika dijalankan. Publik sudah sering mendengar ancaman penutupan yang berhenti di rapat. Kasus Kemang akan menjadi ukuran apakah penegakan PBG benar-benar berjalan atau kembali menjadi wacana.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0