Emil Dardak: Creative Financing Daerah Bergantung Kebijakan Pusat

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menilai pemerintah daerah perlu cermat memilih skema pembiayaan kreatif (creative financing) agar tidak menimbulkan beban baru. Menurutnya, ruang pembiayaan itu sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah.

Pernyataan itu disampaikan Emil dalam program Senator Menyapa episode kedua di Jakarta, Kamis (12/11). Forum yang digelar DPD RI bersama CNN Indonesia itu mengangkat tema "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal".

Emil menegaskan, pembiayaan kreatif bukan resep tunggal yang bisa dipakai semua daerah. Setiap pemerintah daerah diminta melihat konteks ekonomi dan kemampuan fiskalnya sendiri sebelum memilih skema.

Apa Itu Creative Financing yang Dimaksud Emil Dardak

Emil menjelaskan, pembiayaan kreatif adalah skema pendanaan proyek infrastruktur maupun belanja modal pemerintah yang memakai anggaran di luar APBN dan APBD. Sumbernya bisa dari sektor swasta, lembaga nonpemerintah, atau sumber pembiayaan inovatif lain.

"Creative financing itu kan intinya artinya membiayai kebutuhan infrastruktur, membiayai kebutuhan belanja modal dari luar APBD," ujar Emil dalam forum tersebut.

Dengan kata lain, pemda tidak sekadar mengandalkan dana transfer pusat atau pendapatan asli daerah. Mereka didorong mencari pendanaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Namun Emil mengingatkan, skema ini menuntut kehati-hatian. Pemda perlu menghitung dampak jangka panjang, termasuk kewajiban pembayaran yang melekat pada proyek. Kesalahan memilih skema bisa berujung pada beban fiskal baru di kemudian hari.

"Kita memang tetap harus kontekstual melihat ruang creative financing, karena sangat bergantung kebijakan pusat terhadap daerah," kata Emil.

KPBU dan Availability Payment Jadi Contoh Penerapan

Salah satu skema yang disebut Emil adalah availability payment melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Dalam skema ini, pemerintah membayar badan usaha secara berkala atas ketersediaan layanan yang disediakan.

Emil mencontohkan penerapannya di Kota Madiun untuk memperbarui penerangan jalan umum. Pembayaran proyek itu memanfaatkan pajak penerangan jalan sebagai sumber dana.

Contoh tersebut menunjukkan, pembiayaan kreatif bisa berjalan bila ada sumber pendapatan yang jelas dan terukur. Pajak penerangan jalan menjadi jaminan bahwa kewajiban pembayaran kepada badan usaha tetap tertutup.

Meski begitu, Emil menegaskan skema serupa tidak bisa diterapkan seragam di semua daerah. Kelayakan proyek bergantung pada potensi ekonomi, kepadatan penduduk, dan kemampuan fiskal masing-masing wilayah.

"Konsep availability payment ini biasanya berbanding lurus dengan tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Maka KPBU bisa menjadi instrumen di daerah-daerah yang memang punya potensi," ujarnya.

Artinya, daerah dengan aktivitas ekonomi ramai punya peluang lebih besar menarik investor. Sebaliknya, daerah dengan potensi fiskal terbatas perlu strategi lain agar tidak terjebak pada kewajiban pembayaran yang sulit dipenuhi.

Mengapa Kebijakan Pusat Menentukan Ruang Fiskal Daerah

Pernyataan Emil menyoroti satu hal mendasar: ruang fiskal daerah tidak berdiri sendiri. Ia dibentuk oleh kebijakan pusat, terutama lewat Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi instrumen utama kebijakan fiskal nasional.

TKD berfungsi menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang memadai. Besaran dan formula TKD sangat memengaruhi seberapa leluasa daerah bergerak.

Dalam forum Senator Menyapa, tema "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal" dibahas sebagai ruang dialog terbuka berbasis evaluasi. DPD RI bersama CNN Indonesia mempertemukan pimpinan DPD RI, pemerintah, akademisi, kepala daerah, dan anggota DPD RI dari wilayah terkait.

Diskusi diarahkan tidak berhenti pada paparan capaian. Forum itu juga menguji mekanisme tindak lanjut, hambatan kelembagaan, ukuran keberhasilan, serta agenda perbaikan ke depan.

Bagi Emil, konteks itulah yang membuat pembiayaan kreatif tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pusat. Ketika aturan pusat berubah, ruang gerak daerah ikut menyesuaikan.

Dampak bagi Daerah yang Bergantung pada APBD

Pilihan skema pembiayaan berdampak langsung pada kesehatan anggaran daerah. Daerah yang terlalu agresif memakai instrumen berbasis utang atau kewajiban jangka panjang berisiko menghadapi tekanan fiskal di tahun-tahun berikutnya.

Sebaliknya, daerah yang terlalu konservatif bisa kehilangan momentum pembangunan. Infrastruktur yang tertunda menahan pertumbuhan ekonomi dan memperlambat perbaikan layanan publik.

Karena itu, Emil menekankan pentingnya menyesuaikan skema dengan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal masing-masing wilayah. Pendekatan ini menempatkan perencanaan daerah sebagai kunci, bukan sekadar meniru praktik daerah lain.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pemda sebelum memilih skema:

• Ketersediaan sumber pendapatan yang stabil untuk menutup kewajiban pembayaran.
• Tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar kelayakan proyek.
• Kapasitas fiskal daerah dan ruang gerak dalam APBD.
• Kesiapan kelembagaan untuk mengelola kerja sama dengan badan usaha.
• Kepastian regulasi pusat yang menjadi payung skema pembiayaan.

Daftar itu memperlihatkan, pembiayaan kreatif menuntut perhitungan teknis yang rapi. Tanpa itu, proyek infrastruktur bisa berubah menjadi persoalan anggaran di kemudian hari.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Anggaran Daerah

Forum Senator Menyapa episode kedua disiarkan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming di CNNIndonesia.com pada Kamis, 12 November 2026 mulai pukul 19.00 WIB. Diskusi menyoroti TKD sebagai instrumen utama kebijakan fiskal nasional.

Ke depan, arah pembahasan ada pada mekanisme tindak lanjut dan pengukuran keberhasilan. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang bisa dipakai memperbaiki tata kelola anggaran daerah.

Bagi pemerintah daerah, sinyal dari Emil cukup jelas. Pembiayaan kreatif tersedia sebagai opsi, tetapi pemakaiannya harus selektif dan sesuai kapasitas. Kebijakan pusat menjadi faktor penentu seberapa jauh opsi itu bisa dipakai.

Pengalaman Kota Madiun dengan pajak penerangan jalan menunjukkan skema bisa berjalan saat sumber pendanaan jelas. Namun daerah lain dengan karakteristik berbeda perlu mencari jalan sendiri, bukan sekadar mengadopsi model yang sama.

Pembahasan mengenai Transfer ke Daerah dan tata kelola fiskal daerah akan terus menjadi sorotan selama kesenjangan kemampuan fiskal antarwilayah masih lebar. Emil menempatkan konteks lokal sebagai titik tolak, bukan angka pertumbuhan semata.

Analisis Redaksi

Pernyataan Emil Dardak menyentuh persoalan yang jarang dibahas terbuka: pembiayaan kreatif sering dipromosikan sebagai jalan keluar, padahal ruang geraknya ditentukan pusat. Selama formula TKD dan aturan fiskal berubah-ubah, daerah sulit merencanakan proyek jangka panjang dengan tenang.

Contoh Madiun dengan pajak penerangan jalan memang rapi. Sumber pendapatannya jelas, kewajibannya terukur, dan proyeknya konkret. Masalahnya, tidak semua daerah punya basis pajak sekuat itu. Bagi daerah dengan ekonomi kecil, availability payment justru bisa menjadi jebakan bila arus pendapatan tidak sesuai proyeksi.

Karena itu, imbauan Emil agar pemda cermat sebaiknya dibarengi kepastian regulasi dari pusat. Tanpa itu, creative financing berisiko menjadi label baru untuk beban fiskal lama. Daerah butuh panduan yang jelas soal batas aman kewajiban pembayaran, bukan hanya dorongan mencari dana di luar APBD.