Iran Tuduh AS Tulis Ulang Sejarah: Revolusi 1979 Dijadikan Kambing Hitam Perang

Teheran menuding Amerika Serikat menulis ulang sejarah untuk menutupi kegagalan perangnya melawan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan AS-lah yang memulai agresi militer pada 28 Februari, bukan Revolusi Islam 1979 seperti yang kini diklaim Washington.

Dalam unggahan terperinci di platform X pada Sabtu (14/11/2026), Baghaei menyebut Washington menyebarkan "narasi menipu" dengan mengeklaim Amerika bukan pihak yang memulai perang. Menurutnya, klaim bahwa Revolusi Islam 1979 memicu perang adalah upaya menghindari tanggung jawab atas konsekuensi kemanusiaan, ekonomi, dan geopolitik yang katastrofik.

Baca juga: Netanyahu Bahas Serangan ke Iran dengan Eisenkot, Intelijen Mossad Jadi Kunci

Kronologi Agresi 28 Februari dan Klaim Baru Washington

Baghaei merujuk pada serangan militer AS-Israel yang dimulai pada 28 Februari. Dalam serangan itu, pasukan Amerika membunuh sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, turut menjadi korban tewas dan luka-luka. Infrastruktur sipil vital Iran juga hancur.

Serangan tersebut terjadi tepat di tengah berlangsungnya negosiasi diplomatik. "Agresi militer memiliki definisi yang jelas," ujar Baghaei, sebagaimana dikutip dari Press TV, Minggu (15/11/2026).

"Betapapun kerasnya para pejabat Amerika mencoba mengelak, mereka tidak akan bisa menghapus fakta dari benak rakyat Amerika maupun dunia bahwa Amerika Serikat-lah yang—dalam kurun waktu kurang dari sembilan bulan—melakukan agresi tanpa provokasi terhadap Iran, tepat di tengah berlangsungnya negosiasi diplomatik," lanjutnya.

Pernyataan ini muncul setelah Presiden Donald Trump sebelumnya menyebut Iran yang memulai perang dengan AS melalui Revolusi Islam 1979. Narasi itu kini dibantah keras oleh Teheran sebagai distorsi fakta.

Baca juga: Uang Korupsi Rp355 Miliar Ditemukan di Hutan Hungaria, 12 Pegawai Hitung 8 Jam

Revolusi 1979 dan Bayang-Bayang Kudeta 1953

Baghaei menegaskan bahwa Revolusi Islam 1979 merupakan perjuangan sah rakyat Iran untuk merebut kembali kedaulatan, kebebasan, dan martabat kemanusiaan. Perjuangan itu lahir setelah puluhan tahun campur tangan asing, terutama kenangan pahit kudeta tahun 1953 yang didukung CIA.

Kudeta tersebut menggulingkan pemerintahan demokratis Mohammad Mosaddegh. Peristiwa itu menjadi luka sejarah yang membentuk sikap politik Iran hingga kini. Bagi Teheran, revolusi adalah respons atas intervensi, bukan provokasi terhadap Amerika.

Dengan menyalahkan revolusi, Washington dinilai berupaya membalik urutan sejarah. AS ingin mencitrakan Iran sebagai pihak yang lebih dulu memulai permusuhan, sehingga agresi militer Februari lalu tampak sebagai tindakan balasan yang sah.

Namun, fakta bahwa serangan dimulai pada 28 Februari dan berlangsung saat negosiasi diplomatik masih berjalan menjadi titik lemah narasi tersebut. Iran menilai urutan peristiwa itu tidak bisa dihapus begitu saja dari catatan publik.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Pernyataan Baghaei menjadi respons resmi pertama Iran terhadap klaim baru Washington. Sebagai juru bicara Kemlu, ia berperan menyuarakan posisi Teheran di forum internasional dan media sosial.

Di sisi lain, Presiden Donald Trump menjadi tokoh yang melontarkan narasi Revolusi 1979 sebagai pemicu perang. Klaim itu ia sampaikan untuk membenarkan tindakan militer AS di Timur Tengah.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, disebut tewas dalam serangan 28 Februari. Kematian tokoh tertinggi Iran itu menandai eskalasi paling serius dalam konflik AS-Iran.

Israel turut terlibat dalam agresi gabungan tersebut. Serangan itu memicu perang yang meluas di Timur Tengah, dengan dampak yang belum sepenuhnya terpetakan hingga kini.

Dampak Kemanusiaan dan Geopolitik

Baghaei menyoroti konsekuensi katastrofik dari agresi ilegal AS terhadap Republik Islam Iran. Konsekuensi itu mencakup tiga dimensi: kemanusiaan, ekonomi, dan geopolitik.

• Kemanusiaan: tewasnya pejabat tinggi termasuk Ayatollah Ali Khamenei, serta korban tewas dan luka di kalangan perempuan dan anak-anak Iran.
• Ekonomi: kehancuran infrastruktur sipil vital yang menopang kehidupan sehari-hari warga.
• Geopolitik: perang yang meluas di Timur Tengah dan ketegangan yang meningkat di kawasan.

Dampak ekonomi perang juga menjadi sorotan di AS. Sebuah laporan menyebut biaya perang Iran mencapai angka fantastis, memicu perdebatan politik di Washington. Tekanan publik terhadap pemerintah AS diperkirakan meningkat seiring perang yang tak kunjung usai.

Di dalam negeri AS, Partai Demokrat disebut menyelidiki aliran dana dari penguasa Timur Tengah ke keluarga Trump, menurut laporan Washington Post. Isu ini menambah lapisan kontroversi di balik kebijakan perang pemerintahan Trump.

Langkah Selanjutnya: Diplomasi yang Terkubur Agresi

Iran menegaskan bahwa agresi terjadi saat negosiasi diplomatik berlangsung. Fakta itu, menurut Baghaei, membantah klaim bahwa Iran memulai perang. Negosiasi yang seharusnya menjadi jalan keluar damai justru dikubur oleh serangan militer.

Ke depan, Teheran tampaknya akan terus menyuarakan narasi ini di forum internasional. Tujuannya jelas: membalikkan legitimasi agresi AS dan menempatkan Washington sebagai pihak yang melanggar hukum internasional.

Pertanyaannya, apakah dunia akan menerima narasi Revolusi 1979 sebagai pemicu perang? Atau justru melihatnya sebagai upaya menutupi kegagalan militer dan diplomasi AS di Iran? Jawabannya akan menentukan arah tekanan internasional terhadap Washington.

Baghaei menutup dengan penegasan bahwa fakta tidak bisa dihapus dari benak rakyat Amerika maupun dunia. "Amerika Serikat-lah yang melakukan agresi tanpa provokasi terhadap Iran," ujarnya, dikutip Press TV.

Analisis Redaksi

Klaim bahwa Revolusi Islam 1979 memicu perang adalah lompatan logika yang sulit dipertanggungjawabkan. Revolusi terjadi 47 tahun lalu, sementara agresi militer berlangsung pada 28 Februari tahun ini. Menyambungkan dua peristiwa dengan jarak hampir setengah abad bukan penjelasan sejarah, melainkan pembelokan tanggung jawab.

Yang lebih krusial, serangan itu terjadi di tengah negosiasi diplomatik. Dalam hukum internasional, agresi tanpa provokasi terhadap negara berdaulat adalah pelanggaran serius. Menyalahkan revolusi tidak mengubah fakta bahwa bom mulai jatuh pada 28 Februari, bukan pada 1979.

Di dalam negeri AS sendiri, perang ini menuai sorotan. Biaya yang membengkak dan penyelidikan politik terhadap aliran dana menunjukkan bahwa narasi resmi Washington tidak serta-merta diterima. Ketika sejarah ditulis ulang untuk menutupi kegagalan, yang paling dirugikan bukan hanya Iran, tetapi juga publik Amerika yang diminta mempercayai versi yang bertentangan dengan urutan peristiwa.

Sumber: washingtonpost.com